Netanyahu Setuju, Apakah Tahanan Palestina Akan Dihukum Mati?

Israel tengah diramaikan perdebatan panas mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang mengusulkan hukuman mati bagi tahanan Palestina. Setelah mendapat dukungan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, inisiatif yang diajukan oleh Partai Jewish Power ini semakin mendekati kenyataan. Lantas, apa saja yang perlu kita ketahui tentang RUU ini dan potensi dampaknya?

RUU Hukuman Mati: Inisiatif Partai Jewish Power

RUU kontroversial ini lahir dari Partai Jewish Power, partai sayap kanan di Israel yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir. Usulan ini bukanlah hal baru, melainkan bagian dari agenda politik partai yang sejak lama mengadvokasi hukuman mati bagi warga Palestina yang terlibat dalam aksi terorisme. Bagi mereka, hukuman mati adalah solusi pamungkas untuk mencegah teror dan memberikan efek jera yang maksimal.

Motivasi di Balik RUU

Alasan utama di balik RUU ini adalah memberikan ganjaran setimpal kepada warga Palestina yang terbukti membunuh warga Israel dengan motivasi nasionalis atau ideologis. Partai Jewish Power merasa bahwa sistem peradilan saat ini belum cukup memberikan keadilan bagi para korban terorisme dan keluarga mereka. Hukuman mati, menurut mereka, akan memberikan rasa aman dan perlindungan yang lebih besar bagi warga Israel. "Setiap teroris yang mengangkat senjata dan membunuh warga sipil tidak pantas untuk hidup. Hukuman mati adalah satu-satunya bahasa yang mereka mengerti," tegas Menteri Ben Gvir dalam sebuah pernyataan.

Dukungan dan Penolakan: Perjalanan RUU Menuju Pengesahan

Dukungan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi faktor kunci yang membuka jalan bagi RUU ini untuk disahkan. Meskipun awalnya ada keraguan, Netanyahu akhirnya memberikan lampu hijau setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam sikap pemerintah Israel terhadap hukuman mati, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dukungan Netanyahu ini dipandang sebagai langkah strategis untuk merespons tekanan publik dan memperkuat citra pemerintah sebagai pihak yang tegas dalam memberantas terorisme.

Sempat Ada Penolakan dari Pejabat Keamanan

Sebelumnya, beberapa pejabat keamanan Israel secara terbuka menentang RUU hukuman mati. Kekhawatiran utama mereka adalah potensi dampak negatif terhadap keselamatan warga Israel yang ditahan oleh kelompok-kelompok Palestina, khususnya di Gaza. Para pejabat tersebut berpendapat bahwa jika RUU ini disahkan, kelompok-kelompok Palestina mungkin akan melakukan tindakan balasan dengan mengeksekusi sandera Israel. "Keamanan warga kami adalah prioritas utama. RUU ini berpotensi membahayakan nyawa mereka," ungkap seorang pejabat keamanan senior kepada media.

Perubahan Sikap Usai Pembebasan Sandera

Namun, situasi berubah setelah seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas berhasil dibebaskan. Dengan tidak adanya lagi sandera yang berada dalam bahaya langsung, kekhawatiran awal para pejabat keamanan dianggap tidak lagi relevan. Koordinator Tahanan dan Orang Hilang, Gal Hirsch, menyatakan bahwa keberatan-keberatan sebelumnya telah "menjadi tidak relevan." Menurutnya, RUU hukuman mati kini dapat dilihat sebagai "alat dalam kotak peralatan yang memungkinkan kita memerangi teror dan mengamankan pembebasan sandera" di masa depan. Perubahan konteks inilah yang membuka jalan bagi Netanyahu untuk memberikan dukungan penuh terhadap RUU tersebut.

Reaksi Internasional dan Prospek Masa Depan

RUU ini menuai kecaman keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia, terutama dari Pusat Advokasi Tahanan Palestina. Mereka mengecam RUU tersebut sebagai "kejahatan perang Israel" dan memperingatkan dampak luas dari kebijakan tersebut terhadap stabilitas regional. "Ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan," tegas seorang juru bicara organisasi tersebut. Mereka menekankan bahwa penerapan hukuman mati terhadap tahanan politik merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan akan semakin memperburuk situasi yang sudah tegang.

Potensi Eskalasi Konflik

Pengesahan RUU hukuman mati berpotensi memicu eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Penerapan hukuman mati terhadap warga Palestina yang dianggap sebagai "teroris" dapat memicu gelombang protes dan aksi kekerasan dari pihak Palestina. Kelompok-kelompok militan Palestina juga mungkin akan melakukan serangan balasan terhadap warga Israel, sehingga menciptakan lingkaran setan kekerasan yang sulit dihentikan. "Konsekuensi dari tindakan ini akan semakin keras, menyeret seluruh kawasan ke dalam siklus kekacauan baru yang hasilnya tak seorang pun dapat prediksi," kata seorang analis politik Timur Tengah.

Lebih lanjut, penerapan hukuman mati dapat mempersulit upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Kebijakan ini akan semakin memperdalam jurang pemisah antara kedua belah pihak dan membuat negosiasi damai menjadi semakin sulit. "RUU ini mengirimkan pesan yang salah kepada rakyat Palestina. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Israel tidak tertarik untuk mencari solusi damai untuk konflik ini," kata seorang diplomat dari negara-negara Arab.

Meskipun demikian, dukungan kuat dari Netanyahu dan Partai Jewish Power menunjukkan bahwa RUU ini memiliki peluang besar untuk disahkan. Jika hal itu terjadi, Israel akan menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus yang terkait dengan konflik politik. Pertanyaannya adalah, apakah manfaat dari kebijakan ini akan sebanding dengan risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin ditimbulkannya? Dunia internasional akan terus mengawasi perkembangan ini dengan cermat, sambil berharap agar eskalasi konflik dapat dihindari dan perdamaian dapat dicapai.

Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa RUU ini akan memberikan efek jera yang signifikan dan mencegah terjadinya serangan teroris di masa depan. Mereka percaya bahwa hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada para pelaku teror bahwa tindakan mereka tidak akan ditoleransi. "Kami harus melindungi warga kami dengan cara apa pun yang mungkin. Hukuman mati adalah salah satu cara untuk melakukan itu," kata seorang anggota parlemen dari partai sayap kanan.

Implikasi hukum internasional dari RUU ini masih menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penerapan hukuman mati terhadap tahanan politik melanggar konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional. Namun, pihak lain berpendapat bahwa Israel memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri dan memberlakukan hukum yang dianggap perlu untuk memerangi terorisme.

Keputusan akhir mengenai RUU ini akan membawa dampak jangka panjang terhadap hubungan Israel dengan dunia internasional, khususnya dengan negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. RUU ini juga akan mempengaruhi dinamika politik internal Israel, dengan kemungkinan memicu perpecahan lebih lanjut antara kelompok-kelompok yang mendukung dan menentang hukuman mati. Pada 4 November 2025, laporan Middle East Eye menyebutkan, RUU yang diajukan tidak berlaku bagi warga Israel yang membunuh warga Palestina dalam kondisi serupa. Bahkan partai-partai sayap kanan Israel telah lama mendorong pengesahan RUU ini, bahkan sebelum genosida di Gaza dimulai pada Oktober 2023.