Belasan pejabat Israel, termasuk tiga menteri kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyerukan umat Yahudi untuk melakukan "serbuan" besar-besaran ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Ajakan ini, yang dijadwalkan pada 15 Mei, sontak memicu pertanyaan besar mengenai motivasi di baliknya serta potensi dampak yang mungkin ditimbulkannya. Mengapa para pejabat senior mengambil langkah kontroversial ini, dan apa saja implikasi serius yang bisa muncul dari ajakan tersebut?
Seruan Kontroversial dari Pejabat Israel
Ajakan provokatif ini datang dari setidaknya 13 anggota Knesset, parlemen Israel, yang mendesak pembukaan akses ke kompleks Masjid Al-Aqsa bagi umat Yahudi pada pertengahan Mei. Di antara 13 anggota parlemen tersebut, tiga di antaranya adalah menteri kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu: Menteri Komunikasi Shlomo Karhi, Menteri Olahraga Miki Zohar, dan Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli. Seruan ini, yang pertama kali dilaporkan oleh media lokal Israel seperti Army Radio, segera menarik perhatian global mengingat betapa sensitifnya situs suci tersebut.
Makna Ganda Tanggal 15 Mei
Tanggal 15 Mei menjadi sorotan utama dalam kontroversi ini. Bukan sekadar karena ajakan serbuan, melainkan karena signifikansi historisnya yang sangat berlawanan bagi dua komunitas utama di wilayah tersebut. Peringatan pada tanggal ini secara tajam membelah narasi dan memicu emosi yang mendalam, mencerminkan akar konflik yang kompleks.
"Hari Yerusalem" dalam Kalender Israel
Bagi Israel, tanggal 15 Mei tahun ini diperingati sebagai "Hari Yerusalem" atau "Yom Yerushalayim". Hari ini menandai peringatan pendudukan Israel atas Yerusalem Timur pada tahun 1967, yang oleh mereka diklaim sebagai "reunifikasi" kota tersebut. Sejak peristiwa tahun 1967 itu, Israel telah menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terpisahkan. Peringatan ini acap kali dirayakan dengan pawai nasionalis yang bertujuan menegaskan kedaulatan Israel atas kota suci tersebut.
"Hari Nakba" dalam Ingatan Palestina
Namun, bagi warga Palestina, 15 Mei memiliki makna yang jauh lebih kelam. Mereka memperingatinya sebagai "Hari Nakba" atau "Hari Malapetaka". Tanggal ini merujuk pada berdirinya Negara Israel pada 15 Mei 1948, yang bagi Palestina berarti berdirinya Israel di atas reruntuhan desa-desa Palestina. Bagi mereka, tanggal ini menjadi simbol penderitaan, kehilangan, serta penolakan terhadap pendudukan. Kontras tajam antara narasi "reunifikasi" dan "malapetaka" pada tanggal yang sama jelas menegaskan jurang pemisah mendalam antara kedua belah pihak.
Dinamika Respons dan Keputusan Otoritas Israel
Menanggapi seruan dari para anggota parlemen dan menteri, Kepolisian Israel kini berada di posisi yang dilematis. Berdasarkan laporan dari Army Radio, ada kemungkinan Kepolisian Israel akan menolak permintaan pembukaan akses skala besar ke kompleks tersebut. Meskipun demikian, rekan-rekan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mengindikasikan bahwa keputusan akhir terkait akses skala besar ke Al-Aqsa akan berada di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Hal ini menunjukkan bahwa isu Al-Aqsa bukan sekadar masalah keamanan, melainkan juga isu politik tingkat tinggi. Perlu dicatat, Kepolisian Israel sebelumnya pernah mengizinkan "penyerbuan" skala besar ke kompleks suci itu.
Al-Aqsa: Situs Suci dan Titik Pijar Ketegangan
Kompleks Masjid Al-Aqsa, yang berdiri di Kota Tua Yerusalem, merupakan salah satu situs paling sensitif di dunia. Bagi umat Muslim, Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Sementara itu, umat Yahudi menyebut kompleks ini sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci, diyakini sebagai lokasi dua kuil Yahudi kuno yang telah hancur. Klaim yang tumpang tindih atas situs yang sama inilah yang menjadikannya titik pijar utama dalam konflik Israel-Palestina. Sejak tahun 2003, Kepolisian Israel memang telah mengizinkan umat Yahudi memasuki kompleks tersebut setiap hari, kecuali pada hari Jumat dan Sabtu, dengan pengawasan ketat. Namun, warga Palestina memandang "penyerbuan" umat Yahudi ke kompleks suci itu sebagai tindakan yang sangat provokatif, yang melanggar kesucian situs dan berpotensi mengubah "status quo" keagamaan yang telah berlangsung lama.
Kekhawatiran dan Perspektif Palestina Terhadap Status Quo Yerusalem
Kekhawatiran Palestina terhadap "status quo" di Yerusalem, khususnya di sekitar Masjid Al-Aqsa, semakin mendalam. Mereka berulang kali mengeluhkan bahwa Israel selama beberapa dekade telah meningkatkan upaya untuk "men-Yahudi-kan" Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa, serta menghapus identitas Arab dan Islamnya. Palestina menegaskan bahwa Yerusalem Timur adalah ibu kota bagi negara mereka di masa depan. Posisi ini didukung oleh berbagai resolusi internasional yang tidak mengakui pendudukan Israel atas kota tersebut pada tahun 1967 atau aneksasinya pada tahun 1980 silam.