Israel Kembali Gempur Gaza, Komisi I DPR Minta Indonesia Mainkan Kartu BoP

Serangan militer Israel ke Jalur Gaza kembali menuai duka mendalam. Puluhan nyawa melayang, termasuk perempuan dan anak-anak, di tengah seruan global untuk gencatan senjata. Menyikapi eskalasi kekerasan yang memilukan ini, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah Indonesia agar lebih aktif mengambil peran. Pemerintah didorong untuk memanfaatkan panggung internasional, khususnya forum Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), demi mendorong penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Desakan ini sekaligus menegaskan kembali komitmen teguh Indonesia terhadap perdamaian dunia dan perjuangan rakyat Palestina.

Serangan Bertubi di Tengah Gencatan Senjata, Gaza Kembali Berdarah

Gelombang serangan udara intensif yang dilancarkan militer Israel ke Jalur Gaza tercatat berlangsung pada Sabtu, 31 Januari 2026, dan terus berlanjut hingga Minggu, 1 Februari 2026. Data awal yang dirilis menyebutkan setidaknya 32 orang kehilangan nyawa akibat gempuran tersebut. Laporan dari badan pertahanan sipil yang beroperasi di bawah Hamas mengonfirmasi bahwa para korban tewas termasuk anak-anak dan perempuan. Bahkan, helikopter tempur Israel dikabarkan menghantam tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung para pengungsi di kota Khan Younis, Gaza selatan, menambah panjang daftar penderitaan warga sipil.

Ironisnya, serangan brutal ini terjadi di tengah fase kedua gencatan senjata yang sejatinya telah berlaku sejak Oktober 2025. Warga Palestina sendiri menggambarkan insiden kali ini sebagai salah satu yang terberat sejak perjanjian gencatan senjata itu dimulai. Kondisi miris ini tidak hanya memperparah krisis kemanusiaan yang sudah parah di wilayah padat penduduk Gaza, tetapi juga memunculkan keraguan besar terhadap komitmen kedua belah pihak dalam menghormati kesepakatan damai. Dunia internasional pun tak luput menyoroti betapa ironisnya serangan ini terjadi di tengah berbagai upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan.

DPR Minta Indonesia Aktif di Forum BoP, Dorong Perdamaian

Merespons situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan desakan tegas kepada pemerintah Indonesia. Ia mendorong agar Indonesia secara strategis memanfaatkan forum internasional Dewan Perdamaian (BoP) untuk menggalang dukungan kuat dari negara-negara lain yang memiliki komitmen serupa dalam mewujudkan perdamaian. Menurut Dave, pelanggaran gencatan senjata sama sekali tidak bisa dibenarkan, dan akses kemanusiaan bagi warga sipil harus menjadi prioritas nomor satu.

"Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia perlu menegaskan sikap yang jelas di forum internasional bahwa pelanggaran terhadap gencatan senjata tidak dapat dibenarkan, sekaligus mendorong akses kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak," kata Dave kepada awak media, Senin (2/2/2026). Pernyataan ini jelas menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah, bukan sekadar retorika semata. Indonesia, dengan rekam jejak diplomasi yang kuat, diharapkan mampu menjadi suara lantang yang menyuarakan keadilan di kancah global.

Maksimalisasi Peran Indonesia demi Perdamaian Berkeadilan

Lebih jauh, Dave Laksono menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di BoP harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat jalinan kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan dan komitmen sejalan dalam menjaga perdamaian dunia. Tujuannya jelas, agar suara Indonesia di kancah internasional tidak hanya menjadi lambang solidaritas, tetapi juga menjelma sebagai instrumen nyata dan efektif dalam mendorong terciptanya perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki komitmen serupa sehingga suara Indonesia tidak hanya menjadi simbol solidaritas, tetapi juga instrumen nyata dalam mendorong terciptanya perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan," tegas Dave mengulanginya. Langkah strategis ini sangat selaras dengan amanat konstitusi Indonesia serta rekam jejak diplomasi bebas aktif negara yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Penguatan posisi ini diharapkan dapat memberikan tekanan diplomatik yang signifikan terhadap pihak-pihak yang terus melancarkan agresi.

Dampak Mematikan Serangan dan Seruan Kemanusiaan Global

Serangkaian serangan yang terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2026 ini diakui sebagai salah satu insiden paling mematikan selama periode gencatan senjata terbaru. Selain menelan puluhan korban jiwa, gempuran tersebut juga meninggalkan jejak kerusakan infrastruktur yang parah, mulai dari permukiman warga hingga fasilitas umum. Akibatnya, ratusan warga sipil terpaksa mengungsi, mencari perlindungan di tengah keterbatasan yang ada. Kota Khan Younis, yang menjadi target utama, kini semakin terpuruk akibat agresi militer di wilayah padat penduduk Gaza selatan itu.

Dampak kemanusiaan dari serangan ini sungguh luar biasa. Fasilitas medis di Gaza kewalahan menghadapi lonjakan jumlah korban, sementara pasokan bantuan esensial terhambat secara signifikan. Menanggapi situasi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi kemanusiaan telah menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka menyerukan penghentian segera segala bentuk kekerasan dan mendesak pembukaan jalur aman bagi penyaluran bantuan kemanusiaan. Kondisi tragis ini tidak hanya memperparah ketidakstabilan regional, tetapi juga semakin menjauhkan prospek perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Indonesia, dengan diplomasi aktifnya di forum-forum seperti BoP, diharapkan dapat bertindak sebagai katalisator untuk solusi yang komprehensif dan lestari, demi mengakhiri penderitaan tak berkesudahan di Jalur Gaza.