Israel Hancurkan Markas UNRWA di Yerusalem, Komisi I DPR Langsung Bereaksi Keras!

Yerusalem – Israel baru-baru ini melancarkan tindakan kontroversial dengan menghancurkan markas besar United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) di Yerusalem Timur. Insiden ini sontak menuai kecaman keras dari berbagai belahan dunia, termasuk dari parlemen Indonesia. Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sukamta, mengecam keras peristiwa tersebut. Menurutnya, penghancuran markas UNRWA merupakan luka mendalam bagi nurani kemanusiaan universal dan secara fundamental merusak nilai-nilai moral global yang selama ini dijunjung. Momen ini terjadi di tengah memburuknya eskalasi ketegangan dan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut, kian memperpanjang daftar dugaan pelanggaran norma-norma internasional.

Kecaman Keras Komisi I DPR RI

Respons tegas segera dilayangkan oleh Komisi I DPR RI setelah menerima laporan mengenai penghancuran fasilitas vital milik UNRWA. Badan PBB yang fokus pada pelayanan pengungsi Palestina ini diserang, seolah fungsi krusialnya sama sekali tak dihiraukan.

Tindakan Israel Melukai Nurani Kemanusiaan

Sukamta dengan tegas menyatakan bahwa tindakan Israel menghancurkan markas UNRWA di Yerusalem Timur lebih dari sekadar merusak infrastruktur fisik; ini adalah serangan langsung terhadap esensi kemanusiaan itu sendiri. "Ketika sebuah lembaga yang bertugas memberi makan, pendidikan, dan perlindungan bagi pengungsi justru dijadikan sasaran, maka yang diserang bukan hanya sebuah bangunan, tetapi rasa kemanusiaan itu sendiri," ungkap Sukamta kepada awak media di Jakarta, pekan ini. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa UNRWA didirikan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan, yakni para pengungsi yang kehilangan rumah dan mata pencarian akibat konflik yang tak kunjung usai.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga menekankan bahwa melenyapkan fasilitas kemanusiaan sama saja dengan menutup rapat-rapat pintu harapan bagi jutaan pengungsi yang sangat mengandalkan uluran tangan tersebut. "Apa pun dalih politik dan keamanan, kemanusiaan seharusnya menjadi garis batas terakhir yang tidak boleh dilanggar," tegasnya lagi. Ia berpandangan, jika batas kemanusiaan ini sampai runtuh, dunia terancam bergerak menuju normalisasi penderitaan dan pembenaran atas ketidakadilan, sebuah skenario yang amat berbahaya bagi peradaban manusia.

Pentingnya Solidaritas dan Tanggung Jawab Moral

Sukamta, anggota parlemen dari PKS, turut menyoroti bahaya besar di balik sikap diam terhadap aksi Israel. Ia menyuarakan kekhawatiran bahwa jika komunitas internasional abai, nilai-nilai kemanusiaan global akan terkikis lebih cepat. "Diam terhadap tindakan semacam ini berarti membiarkan kemanusiaan terus tergerus," ujarnya. Untuk itu, ia menyerukan pentingnya membangun solidaritas internasional yang kokoh bagi rakyat Palestina.

Menurut Sukamta, solidaritas terhadap rakyat Palestina bukan semata-mata persoalan sikap politik. "Melainkan tanggung jawab moral bersama untuk memastikan bahwa nilai kemanusiaan tetap hidup di tengah konflik dan kekerasan," tambahnya. Solidaritas inilah, jelas Sukamta, yang menjadi fondasi untuk menuntut akuntabilitas serta menegakkan keadilan, khususnya bagi mereka yang paling menderita akibat konflik bersenjata.

Latar Belakang dan Reaksi Internasional

Insiden penghancuran markas UNRWA ini mencuat di tengah konstelasi geopolitik yang kian memanas, sontak menarik perhatian serius dari berbagai organisasi internasional dan para pemimpin dunia.

Kronologi Penghancuran Markas UNRWA

Pada pekan ini, markas UNRWA di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dilaporkan hancur setelah sejumlah buldoser Israel dikerahkan untuk meratakan bangunan-bangunan di kompleks tersebut. Aksi ini segera memicu kekhawatiran mendalam, mengingat status UNRWA sebagai entitas kemanusiaan PBB yang menikmati kekebalan diplomatik dan perlindungan hukum internasional. Markas yang kini rata dengan tanah itu merupakan salah satu fasilitas vital yang selama ini menyediakan layanan esensial bagi pengungsi Palestina, mulai dari distribusi makanan, penyediaan layanan kesehatan, hingga pendidikan.

Selama puluhan tahun, UNRWA telah berperan sebagai tulang punggung vital bagi jutaan pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai wilayah, meliputi Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Dengan didukung oleh lebih dari 30.000 staf—yang sebagian besar adalah pengungsi Palestina sendiri—UNRWA mengelola ratusan sekolah, klinik kesehatan, dan pusat distribusi bantuan. Oleh karena itu, penghancuran fasilitas semacam ini secara langsung mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka yang paling membutuhkan perlindungan.

Kecaman Sekretaris Jenderal PBB

Menanggapi insiden tragis ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, melayangkan kecaman keras. Guterres secara eksplisit mendesak pemerintah Israel agar segera menghentikan pembongkaran di kompleks UNRWA Sheikh Jarrah. Melalui juru bicaranya, Farhan Haq, Guterres mengingatkan status UNRWA sebagai wilayah yang kebal dan tak dapat diganggu gugat, sesuai dengan konvensi internasional yang berlaku.

Haq menyampaikan kepada wartawan, "Sekretaris Jenderal mendesak pemerintah Israel untuk segera menghentikan pembongkaran kompleks UNRWA Sheikh Jarrah, dan untuk mengembalikan serta memulihkan kompleks tersebut dan tempat-tempat UNRWA lainnya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa penundaan." Pernyataan PBB ini tidak hanya berupa kecaman, melainkan juga sorotan tajam terhadap pentingnya penghormatan atas kekebalan diplomatik dan operasional lembaga kemanusiaan, yang merupakan pilar fundamental dalam hukum internasional serta upaya menjaga perdamaian global.

Tuduhan Israel Terhadap UNRWA

Namun, di sisi lain, Israel telah berulang kali melayangkan tuduhan serius terhadap UNRWA. Pemerintah Israel mengklaim bahwa badan PBB ini melindungi militan Hamas. Bahkan, beberapa tuduhan menyebutkan keterlibatan langsung sejumlah staf UNRWA dalam serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Rentetan tuduhan ini telah memicu krisis pendanaan hebat bagi UNRWA, menyebabkan beberapa negara donor besar menangguhkan bantuan mereka.

Pihak UNRWA sendiri telah berulang kali membantah tuduhan tersebut, sembari menegaskan komitmen mereka terhadap netralitas dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Badan ini juga menyatakan telah melakukan penyelidikan internal terhadap staf yang dituduh dan aktif bekerja sama dengan PBB demi memastikan transparansi penuh. Kontroversi yang melingkupi UNRWA ini kian memperumit upaya bantuan kemanusiaan di Palestina, padahal kebutuhan akan bantuan terus melonjak di tengah konflik yang tiada hentinya.

Penghancuran markas UNRWA ini menjadi babak baru dalam daftar panjang insiden yang menyeret fasilitas PBB dan lembaga kemanusiaan di zona konflik. Peristiwa ini tidak hanya memperparah krisis kemanusiaan di Yerusalem, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai penghormatan terhadap hukum internasional dan prospek upaya perdamaian di kawasan tersebut. Kini, komunitas internasional dihadapkan pada tantangan krusial: tidak sekadar melayangkan kutukan, melainkan harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan bagi warga sipil dan lembaga kemanusiaan di tengah kancah perang.