Gebrakan Rapimnas Golkar, Pilkada Mau Dipilih DPRD dan Koalisi Permanen Jadi Fokus Utama!

Partai Golkar telah menyelesaikan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025, menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan rencana pembentukan Koalisi Permanen yang berlandaskan ideologi serta strategi. Keputusan-keputusan ini dipandang sebagai penanda arah baru bagi Golkar dalam kancah politik nasional, dengan tujuan mewujudkan stabilitas politik dan menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Rapat pimpinan tingkat nasional yang berlangsung akhir pekan lalu itu tak hanya sekadar pertemuan, namun menghasilkan rekomendasi yang diperkirakan akan membawa dampak besar pada tatanan politik Indonesia ke depan. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara tegas menyatakan bahwa langkah-langkah strategis ini diambil sebagai respons atas dinamika politik terkini, sekaligus menjawab kebutuhan akan landasan yang lebih kuat dalam memajukan pemerintahan dan pembangunan.

Fokus Utama: Koalisi Permanen yang Ideologis dan Strategis

Di antara berbagai kesepakatan, tekad Partai Golkar untuk membentuk Koalisi Permanen menjadi salah satu keputusan paling menonjol dari Rapimnas 1 Tahun 2025. Perubahan dalam pola kerja sama politik ini menandakan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam berkoalisi, tidak lagi sekadar aliansi taktis untuk pemilu, melainkan menjadi kemitraan yang lebih dalam dan berkesinambungan.

Transformasi Pola Kerja Sama Politik

Partai Golkar dengan gamblang menyampaikan niatnya untuk mengubah tatanan koalisi politik di Indonesia. Selama ini, koalisi seringkali dianggap sebagai alat sementara untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum, yang cenderung mudah retak setelah kontestasi berakhir. "Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis," terang Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang dirilis Minggu (21/12/2025). Ia menambahkan, koalisi permanen ini nantinya akan dibangun di atas fondasi kesamaan platform dan agenda kebijakan, jauh dari sekadar kepentingan sesaat.

Pendekatan segar ini diharapkan dapat mengurangi fluktuasi politik yang kerap menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program strategis pemerintah. Berbekal fondasi ideologis yang kokoh, koalisi diharapkan lebih tangguh menghadapi gejolak dan perpecahan politik yang sering muncul di tengah perjalanan. Ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan stabilitas dan prediktabilitas dalam pemerintahan.

Tujuan dan Cakupan Koalisi Permanen

Pembentukan Koalisi Permanen ini, imbuh Bahlil, membawa misi jangka panjang yang lebih ambisius. Koalisi tersebut tidak semata-mata dibentuk untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi juga dimaksudkan untuk dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat, baik di lingkup parlemen maupun dalam pemerintahan eksekutif.

"Tujuannya adalah untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang," demikian jelas Bahlil. Stabilitas politik, lanjutnya, adalah prasyarat fundamental bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan dukungan politik yang konsisten, pemerintah dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada pelaksanaan program kerja, tanpa perlu terpecah perhatian oleh tarik-menarik kepentingan di parlemen. Ini juga mencakup komitmen untuk mendukung agenda pembangunan yang telah direncanakan, demi memastikan setiap kebijakan memiliki landasan kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Mendorong Pilkada Melalui DPRD: Wujud Kedaulatan Rakyat

Selain fokus pada isu koalisi, Rapimnas Golkar juga mengusung usulan penting terkait sistem pemilihan kepala daerah. Partai berlambang pohon beringin ini secara khusus merekomendasikan agar Pilkada kembali dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebuah mekanisme yang sebenarnya pernah diterapkan di masa lalu.

Alasan dan Implementasi Usulan Pilkada via DPRD

Usulan ini dilayangkan Golkar sebagai upaya untuk kembali menegaskan "wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat." Bahlil Lahadalia menjelaskan, Golkar mengusulkan Pilkada melalui DPRD "dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya." Narasi ini tampaknya mencoba mencari titik temu antara mekanisme pemilihan tidak langsung dengan klaim partisipasi publik, kemungkinan melalui pengawasan atau pelibatan aspirasi yang lebih intensif oleh para wakil rakyat di daerah.

Dorongan ini muncul setelah berbagai evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung yang selama ini dinilai menyimpan beragam tantangan. Isu-isu seperti membengkaknya biaya politik, polarisasi tajam di masyarakat akar rumput, hingga potensi praktik politik uang seringkali menjadi sorotan dalam setiap gelaran Pilkada langsung. Dengan kembali pada mekanisme pemilihan oleh DPRD, diharapkan dapat terwujud efisiensi anggaran, dan kompetisi politik bisa lebih terfokus pada kualitas program serta rekam jejak calon yang dinilai dan dipilih langsung oleh para perwakilan rakyat. Tentu saja, wacana ini diperkirakan akan memicu perdebatan hangat terkait defisit demokrasi dan hak pilih langsung masyarakat.

Rekomendasi Perbaikan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Tidak hanya membahas Pilkada, Rapimnas Golkar juga mengarahkan perhatian pada sistem Pemilu legislatif yang saat ini diterapkan. Partai berlambang beringin ini merekomendasikan adanya perbaikan fundamental terhadap sistem proporsional terbuka yang menjadi dasar dalam Pemilihan Umum.

Aspek Teknis dan Tata Kelola Pemilu yang Jujur dan Adil

Partai Golkar telah mengidentifikasi beberapa area krusial yang perlu disempurnakan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka. "Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," jelas Bahlil.

Rekomendasi ini timbul setelah mencermati beragam dinamika dan potensi celah yang muncul dari implementasi sistem proporsional terbuka dalam beberapa pemilihan umum terakhir. Perbaikan pada aspek teknis diharapkan mencakup peningkatan transparansi penghitungan suara, pemanfaatan teknologi yang lebih handal, serta penyusunan prosedur yang lebih lugas guna mencegah praktik manipulasi. Sementara itu, penyempurnaan pada pihak penyelenggara berfokus pada peningkatan kapasitas dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap tingkatan. Adapun perbaikan tata kelola diarahkan untuk membangun kerangka regulasi yang lebih solid, memastikan seluruh proses pemilihan berlangsung sesuai koridor hukum dan prinsip keadilan.

Dukungan Fiskal dan Sikap Politik Luar Negeri Indonesia

Tak hanya isu politik domestik, Rapimnas Golkar turut membahas sejumlah rekomendasi mengenai kebijakan fiskal dan posisi Indonesia di panggung internasional. Dukungan terhadap penanganan bencana serta apresiasi atas peran Indonesia dalam isu-isu global juga menjadi bagian dari kesepakatan yang dihasilkan.

Apresiasi Terhadap Peran Indonesia dalam Krisis Kemanusiaan di Gaza

Rapimnas Golkar merekomendasikan pemberian dukungan fiskal guna mempercepat proses perbaikan dan pemulihan pascabencana di beberapa daerah, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengingat kawasan-kawasan ini sering dilanda bencana alam, dukungan anggaran yang memadai dinilai sangat penting untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif. Ini menggarisbawahi kepedulian partai terhadap dampak langsung bencana alam bagi masyarakat.

Lebih jauh lagi, Golkar menegaskan dukungan penuhnya terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas dan aktif. Sikap ini diperkuat dengan memberikan apresiasi khusus kepada Presiden Prabowo Subianto atas perannya dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza. "Secara khusus, Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel," tandas Bahlil. Partai Golkar menyuarakan harapan agar Palestina bisa segera menjadi negara yang independen, merdeka, dan berdaulat, selaras dengan amanat konstitusi dan prinsip kemanusiaan universal. Proyeksi ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi global, terutama dalam forum-forum internasional yang mendiskusikan isu kemanusiaan dan perdamaian.