Netanyahu Didorong Bertindak Tegas pada Abbas, Ada Apa?

Ketegangan antara Israel dan Palestina kembali memanas setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyerukan tindakan tegas terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Desakan ini ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pemicunya adalah pembahasan resolusi PBB terkait masa depan negara Palestina, yang kontan memicu reaksi keras dari Otoritas Palestina.

Mengapa Ben-Gvir Mendesak Netanyahu Bertindak?

Ben-Gvir, yang dikenal dengan pandangan politik sayap kanannya yang kuat, mendesak Netanyahu karena khawatir dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang masa depan negara Palestina. Baginya, resolusi ini adalah ancaman langsung bagi keamanan dan kedaulatan Israel.

"Ini adalah langkah berbahaya yang dapat membuka pintu bagi pengakuan internasional terhadap negara Palestina, yang akan merugikan Israel secara strategis dan keamanan," tegas Ben-Gvir dalam konferensi pers di Knesset (parlemen Israel), seperti dikutip dari sumber internal parlemen pada Selasa (18/11/2025).

Lebih jauh, Ben-Gvir terang-terangan menyerukan agar Netanyahu memerintahkan penangkapan Abbas, bahkan melontarkan pernyataan kontroversial tentang pejabat senior Otoritas Palestina lainnya. Pernyataan ini langsung menuai kecaman luas, baik dari dalam maupun luar Israel.

Menurut data lembaga riset Timur Tengah, Ben-Gvir memang kerap melontarkan pernyataan provokatif yang memperkeruh hubungan Israel-Palestina. Tindakan dan retorikanya sering dipandang sebagai penghalang upaya perdamaian.

"Ben-Gvir punya sejarah panjang dalam menghasut kebencian dan kekerasan. Seruannya kali ini sangat berbahaya dan dapat memicu eskalasi konflik," ujar Dr. Laila Hassan, analis politik Timur Tengah dari Universitas Al-Quds.

Namun, ada pula pihak di Israel yang membela Ben-Gvir, dengan alasan Otoritas Palestina belum cukup berkomitmen memberantas terorisme dan Abbas dianggap kurang kuat mengendalikan kelompok militan di wilayah Palestina.

Reaksi Keras Otoritas Palestina

Otoritas Palestina (OP) merespons keras seruan Ben-Gvir. Kementerian Luar Negeri Palestina mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam pernyataan Ben-Gvir sebagai "penghasutan sistematis" yang mencerminkan "mentalitas politik yang menolak perdamaian".

"Pernyataan Ben-Gvir adalah ancaman langsung terhadap keamanan regional dan internasional. Kami mendesak masyarakat internasional mengambil tindakan tegas untuk menghentikan eskalasi ini," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina dari Ramallah, Tepi Barat.

OP juga menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mengambil "langkah-langkah konkret dan mendesak" untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan dan pernyataan yang dianggap provokatif.

Sejumlah tokoh politik Palestina juga mengecam Ben-Gvir, menuduhnya berusaha menggagalkan semua upaya perdamaian.

"Ben-Gvir adalah perwujudan ekstremisme Israel. Seruannya untuk penangkapan Abbas hanyalah upaya lain untuk menabur perpecahan dan menghalangi jalan menuju perdamaian," kata Hanan Ashrawi, politisi senior Palestina.

Namun, ada pula suara di Palestina yang mengkritik OP karena dianggap kurang kuat menanggapi provokasi Israel. Bahkan, beberapa kelompok militan Palestina mengancam pembalasan jika Israel menangkap Abbas.

Resolusi Dewan Keamanan PBB: Apa Implikasinya?

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memicu desakan Ben-Gvir bertujuan mendukung rencana perdamaian di Gaza yang diusulkan Amerika Serikat. Resolusi ini disetujui mayoritas suara, memberikan restu bagi pembentukan pemerintahan transisi dan pengerahan pasukan keamanan internasional ke Jalur Gaza. Resolusi tersebut disetujui pada Senin (17/11/2025) waktu setempat.

Yang lebih signifikan, resolusi ini menyinggung kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Meskipun hati-hati, resolusi itu menyatakan bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi dan pembangunan kembali Gaza sedang berlangsung, "kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina".

Implikasinya kompleks. Bagi sebagian pihak, ini adalah langkah maju menuju solusi dua negara dan perdamaian abadi. Namun, bagi yang lain, ini adalah ancaman bagi keamanan dan kedaulatan Israel.

Analisis dari lembaga think tank internasional menyebutkan beberapa potensi implikasi utama:

1. Tekanan internasional lebih besar pada Israel untuk melanjutkan proses perdamaian. 2. Dukungan politik dan finansial lebih besar bagi Otoritas Palestina untuk reformasi dan membangun kembali Gaza. 3. Membuka jalan bagi pengakuan internasional yang lebih luas terhadap negara Palestina.

Namun, keberhasilan implementasi resolusi ini bergantung pada kemauan politik kedua belah pihak dan dukungan masyarakat internasional.

Penolakan Israel Terhadap Negara Palestina

Meski resolusi Dewan Keamanan PBB menyinggung kemungkinan negara Palestina, pemerintah Israel terus menolak. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berulang kali menegaskan Israel tidak akan pernah menerima negara Palestina di wilayah mana pun. Pada rapat kabinet Israel, Minggu (16/11/2025), Netanyahu menegaskan "Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah."

Alasan penolakan Israel beragam. Sebagian berpendapat bahwa pembentukan negara Palestina akan mengancam keamanan Israel. Pihak lain berpendapat bahwa Israel memiliki hak historis atas seluruh wilayah Palestina. Ada pula kekhawatiran bahwa negara Palestina yang lemah dan tidak stabil dapat menjadi sumber masalah dan konflik di kawasan.

Kendati ditolak keras oleh Israel, tekanan internasional untuk mewujudkan solusi dua negara terus meningkat. Banyak negara percaya bahwa pembentukan negara Palestina adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.

Masa depan hubungan Israel-Palestina masih penuh ketidakpastian. Desakan Ben-Gvir hanyalah salah satu tantangan dalam upaya perdamaian. Masyarakat internasional akan terus memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Informasi terkini menunjukkan upaya mediasi dari beberapa negara, namun belum ada tanda-tanda terobosan signifikan. Situasi ini akan terus dipantau oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan perdamaian di Timur Tengah.