Ultimatum Trump, Proposal 20 Poin Ini Bisa Hentikan Perang?

Presiden AS Donald Trump melayangkan ultimatum kepada Hamas, menuntut respons cepat terhadap proposal 20 poin yang dirancang untuk mengakhiri konflik di Gaza. Trump memberi waktu hanya tiga hingga empat hari bagi Hamas untuk memberikan jawaban.

Rincian Proposal Perdamaian Gaza

Proposal yang diumumkan pada Senin (29/9/2025) setelah pertemuan Trump dengan PM Israel Benjamin Netanyahu ini, berisikan serangkaian langkah komprehensif. Berikut poin-poin pentingnya:

Gencatan Senjata dan Pembebasan Sandera

Inti dari proposal ini adalah gencatan senjata segera, yang diharapkan bisa berlaku efektif dalam 72 jam. Selain itu, Hamas diminta untuk membebaskan semua sandera yang ditahan, dengan prioritas pada pembebasan mereka dalam kondisi hidup dan sehat.

Pelucutan Senjata dan Penarikan Pasukan Israel

Proposal ini juga menyerukan pelucutan senjata penuh bagi Hamas. Sebagai imbalannya, pasukan Israel akan ditarik secara bertahap dari Gaza, setelah hampir dua tahun konflik yang dimulai sejak 7 Oktober 2023.

Otoritas Transisi Pascaperang

Langkah mengejutkan lainnya, proposal ini juga menyebutkan pembentukan otoritas transisi pascaperang di Gaza yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Trump.

Reaksi Internasional

Sejumlah negara, terutama dari kawasan Arab dan Muslim, menyambut baik inisiatif ini, meski dengan nada hati-hati.

Dukungan dengan Catatan

Negara-negara ini melihat proposal tersebut sebagai peluang untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga Gaza. Meski mendukung, mereka juga menekankan perlunya klarifikasi detail implementasi serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Konsultasi Intensif di Internal Hamas

Sumber-sumber di Palestina melaporkan bahwa Hamas telah memulai konsultasi internal yang melibatkan pimpinan politik dan militer, baik di dalam maupun di luar negeri. Kompleksitas isu yang terlibat diperkirakan membuat pembahasan memakan waktu beberapa hari.

Sikap Qatar

Qatar, yang selama ini berperan sebagai mediator dan menampung para pemimpin Hamas, menyatakan bahwa kelompok tersebut berjanji untuk mempelajari proposal itu "secara bertanggung jawab." Pertemuan antara perwakilan Hamas dan pejabat Turki juga dijadwalkan dalam waktu dekat, tepatnya pada Selasa (30/9/2025). Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menyatakan optimismenya bahwa rencana ini komprehensif dan dapat membawa perdamaian.

Kontroversi dan Tantangan di Balik Proposal

Meski menjanjikan, proposal ini bukannya tanpa kontroversi dan tantangan.

Syarat Pelucutan Senjata yang Kontroversial

Persyaratan pelucutan senjata penuh bagi Hamas menjadi salah satu poin perdebatan utama. Banyak pihak mempertanyakan kesediaan Hamas untuk menyerahkan senjatanya. Proposal juga mewajibkan Hamas dikeluarkan dari peran di pemerintahan Palestina di masa depan. Namun, amnesti akan diberikan bagi mereka yang bersedia "hidup berdampingan secara damai."

Sikap Israel yang Belum Sepenuhnya Mendukung

Walaupun PM Netanyahu awalnya menyatakan dukungan, ia juga menegaskan bahwa militer Israel akan tetap berada di sebagian besar Gaza. Selain itu, Netanyahu kembali menolak pembentukan negara Palestina, yang jelas bertentangan dengan aspirasi banyak pihak.

Kritik dari Internal Pemerintah Israel

Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, mengecam rencana tersebut sebagai "kegagalan diplomatik yang besar" dan khawatir bahwa hal ini akan berakhir dengan jatuhnya korban di pihak Israel.

Dengan tenggat waktu yang singkat, masa depan proposal ini berada di tangan Hamas. Kegagalan untuk menanggapi secara positif dapat berakibat pada eskalasi konflik dan hilangnya nyawa. Dunia menantikan jawaban Hamas dengan harapan proposal ini dapat menjadi titik balik menuju perdamaian.