PM Israel Menolak Palestina, Reaksi Keras dari Parlemen Indonesia

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, kembali menjadi sorotan tajam usai melontarkan pernyataan yang menafikan keberadaan negara Palestina. Pernyataan ini langsung menuai kecaman keras, dianggap sebagai provokasi yang dapat memperburuk situasi di Timur Tengah. Reaksi global pun tak terhindarkan, termasuk dari para wakil rakyat di Indonesia.
Kritik Pedas dari Parlemen Indonesia
Oleh Soleh: Pernyataan Netanyahu Picu Amarah Global
Oleh Soleh, anggota Komisi I DPR RI, tanpa ragu mengecam keras pernyataan Netanyahu. Baginya, ucapan tersebut bukan hanya menyakiti hati rakyat Palestina, tetapi juga memicu kemarahan di seluruh dunia. "Pernyataan PM Israel ini sangat disayangkan. Ini bukan hanya menyakiti hati rakyat Palestina, tapi juga memicu kemarahan global," tegasnya pada Minggu (14/9/2025).Oleh Soleh menambahkan, pernyataan Netanyahu seolah mengabaikan hak rakyat Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk penjajahan yang harus segera diakhiri. "Pernyataan ini menunjukkan bahwa Israel tidak punya itikad baik untuk mewujudkan perdamaian. Mereka justru ingin terus menjajah Palestina," lanjutnya.
Seruan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina
Menanggapi situasi terkini, Oleh Soleh mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus lantang menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Ia juga menyerukan aksi nyata sebagai wujud solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. "Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita berdiri bersama Palestina. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Palestina," serunya.
Oleh Soleh mengingatkan bahwa kemerdekaan Palestina bukan sekadar persoalan kemanusiaan, melainkan juga amanat konstitusi. "Sebagai bangsa yang pernah dijajah, kita memiliki kewajiban moral untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina," imbuhnya.
Pernyataan Kontroversial Netanyahu
Sumpah Tak Akan Ada Negara Palestina
Pernyataan kontroversial Netanyahu terlontar saat acara penandatanganan proyek pembangunan permukiman besar di Tepi Barat yang diduduki. Dengan nada tinggi, Netanyahu bersumpah bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina. "Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami," ujarnya di Maale Adumim, permukiman Israel di timur Yerusalem, pada Jumat (12/9).
Pernyataan ini bukan kali pertama Netanyahu mengambil sikap keras terkait isu Palestina. Selama masa jabatannya, ia dikenal sebagai tokoh yang enggan berkompromi dengan Palestina dan terus mendukung pembangunan permukiman ilegal di wilayah pendudukan.
Rencana Ekspansi Permukiman di Tepi Barat
Selain menolak keberadaan negara Palestina, Netanyahu juga mengumumkan rencana untuk terus memperluas permukiman Israel di Tepi Barat. "Kami akan menjaga warisan kami, tanah kami, dan keamanan kami... Kami akan menggandakan populasi kota ini," ungkapnya dalam acara yang sama.
Rencana ekspansi permukiman ini semakin memperkeruh hubungan Israel-Palestina. Permukiman ilegal yang dibangun di atas tanah Palestina dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan menjadi salah satu penghalang utama bagi perdamaian.
Reaksi Internasional
Sinyal Pengakuan Negara Palestina dari Negara Barat
Di tengah kontroversi yang diciptakan Netanyahu, beberapa negara Barat justru memberikan sinyal positif terkait pengakuan negara Palestina. Pemerintah Inggris dan Prancis dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengakui Negara Palestina di PBB pada akhir bulan ini.
Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk menekan Israel agar bersedia berunding dengan Palestina dan mengakhiri pendudukan. Pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Barat dapat memberikan legitimasi internasional bagi perjuangan rakyat Palestina.
Ancaman Inggris Jika Gencatan Senjata Gaza Gagal
Inggris bahkan menyatakan akan mengambil langkah untuk mengakui Palestina jika Israel gagal menyepakati gencatan senjata dalam perang di Gaza. Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan Inggris terhadap sikap Israel yang dinilai kurang kooperatif dalam upaya mewujudkan perdamaian.
Meski demikian, pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Barat bukannya tanpa tantangan. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, hingga kini masih menentang langkah tersebut dan berpendapat bahwa solusi dua negara harus dicapai melalui perundingan langsung antara Israel dan Palestina.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Dukungan ini akan diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk melalui forum-forum internasional dan bantuan kemanusiaan. "Indonesia akan selalu bersama Palestina," tegasnya.
Situasi terkini menunjukkan bahwa konflik Israel-Palestina masih jauh dari kata damai. Pernyataan kontroversial dan tindakan provokatif terus mewarnai hubungan kedua belah pihak. Masyarakat internasional pun dituntut untuk lebih aktif dalam mendorong terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua bangsa. Masa depan Palestina tetap menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh dunia.