Palestina Anggap Langkah Prancis Ini Sebagai Titik Balik?

Kabar baik datang dari Prancis! Pemerintah Palestina menyambut gembira pengakuan resmi Negara Palestina oleh Prancis, sebuah langkah yang dipandang sebagai momen bersejarah dan berani dalam upaya mencapai perdamaian abadi.

Prancis Akui Palestina: Momentum untuk Perdamaian?

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, secara resmi mengumumkan pengakuan negaranya terhadap Palestina. Pengumuman ini disampaikan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang solusi dua negara di New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9/2025). Pemerintah Palestina melihat langkah ini sebagai momentum penting untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Keputusan Prancis ini hadir di tengah dorongan internasional yang semakin kuat untuk menghidupkan kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel yang telah lama terhenti. Diharapkan, pengakuan ini dapat memicu gelombang dukungan diplomatik dari negara lain.

"Ini adalah langkah berani dan visioner dari Prancis," ujar Dr. Riyad Mansour, Perwakilan Tetap Palestina untuk PBB, dalam sebuah wawancara. "Pengakuan ini menegaskan hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan membangun negara kami sendiri."

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dukungan Prancis dinilai krusial. Kekuatan pengaruh Prancis diharapkan dapat memperkuat posisi Palestina di forum internasional dan memberikan tekanan lebih besar pada Israel untuk kembali berunding.

Menurut Samir Ghattas, analis politik Timur Tengah, pengakuan ini berpotensi mengubah dinamika politik di kawasan. "Ini bisa mendorong negara-negara Arab lainnya untuk lebih vokal dalam mendukung Palestina dan menekan Israel untuk mengakhiri pendudukan," jelasnya.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel. Namun, sejumlah tokoh politik Israel telah melontarkan kritik terhadap langkah Prancis, khawatir pengakuan prematur ini justru dapat menghambat upaya perdamaian.

Pernyataan Resmi Palestina: Apresiasi dan Harapan

Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina merilis pernyataan resmi pada Selasa (23/9/2025), menyambut baik pengakuan dari Republik Prancis. Keputusan ini disebut "bersejarah dan berani," serta "sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB."

"Kami sangat menghargai dukungan Prancis terhadap hak-hak kami yang sah," bunyi pernyataan tersebut. "Pengakuan ini adalah validasi atas penderitaan dan perjuangan rakyat Palestina selama bertahun-tahun untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan."

Kementerian juga menyerukan negara-negara lain untuk mengikuti jejak Prancis. "Kami percaya bahwa pengakuan universal terhadap Negara Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi di wilayah tersebut," lanjut pernyataan itu.

Meskipun ada kekhawatiran bahwa pengakuan tanpa perundingan langsung dapat memperumit situasi, Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan bahwa langkah ini justru bertujuan menciptakan kerangka kerja yang lebih adil untuk perundingan di masa depan.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riad al-Malki, menyatakan, "Kami tetap berkomitmen untuk mencapai solusi dua negara melalui perundingan damai. Namun, perundingan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi PBB, dan harus mengarah pada pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya."

KTT PBB: Solusi Dua Negara Kembali Jadi Fokus

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang solusi dua negara, yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi, menjadi momentum penting bagi pengumuman Presiden Macron. KTT ini bertujuan menghidupkan kembali inisiatif perdamaian dan mendorong kemajuan menuju solusi dua negara yang telah lama tertunda.

Dalam pidatonya, Presiden Macron menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara yang layak untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Ia juga menyerukan kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan tanpa prasyarat.

"Kita harus menemukan cara untuk mengatasi kebuntuan saat ini dan menciptakan kembali momentum untuk perdamaian," tegas Presiden Macron. "Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi semua orang di wilayah ini."

KTT ini dihadiri oleh para pemimpin dunia, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Raja Abdullah II dari Yordania. Mereka sepakat tentang pentingnya solusi dua negara dan mendesak kedua belah pihak untuk mengambil langkah-langkah konkret membangun kepercayaan.

Data dari PBB menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina sejak konflik dimulai, yang dinilai sebagai salah satu hambatan utama bagi tercapainya solusi dua negara.

KTT tersebut juga menyoroti perlunya dukungan internasional untuk pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina, dengan peningkatan bantuan keuangan dan teknis untuk membangun institusi negara yang kuat dan berkelanjutan.

Diharapkan, KTT PBB ini menjadi titik awal bagi upaya perdamaian yang lebih intensif dan terkoordinasi, sehingga solusi dua negara dapat tercapai dan membawa stabilitas yang langgeng.