Negara Mana Saja Sih yang Belum Mau Akui Kemerdekaan Palestina? Ternyata...

Perjuangan panjang Palestina untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat terus menjadi perhatian dunia. Walaupun sebagian besar negara telah memberikan pengakuan, beberapa negara masih enggan mengambil langkah tersebut. Apa yang menyebabkan keengganan ini? Mari kita telaah lebih lanjut negara mana saja yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana dukungan internasional terus mengalir untuk mewujudkan solusi damai.

Negara-Negara yang Belum Mengakui Kemerdekaan Palestina

Walaupun mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Palestina, hingga kini ada sejumlah negara yang belum memberikan pengakuan formal. Siapa saja mereka?

Daftar Negara Penolak

Beberapa negara yang hingga kini belum mengakui Palestina antara lain adalah Amerika Serikat, Israel, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Tonga, Paraguay, Argentina, dan Hungaria. Daftar ini mencerminkan beragam alasan geopolitik dan ideologis yang mendasari keputusan mereka.

Mengapa Mereka Menolak?

Alasan di balik penolakan pengakuan terhadap Palestina sangat beragam. Amerika Serikat, misalnya, secara konsisten berpendapat bahwa status kenegaraan Palestina harus dicapai melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel. Dukungan kuat AS terhadap Israel sering menjadi faktor penting dalam kebijakan ini.

Tentu saja, Israel sendiri tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, dan mengklaim hak atas seluruh wilayah yang dipersengketakan. "Keamanan Israel adalah prioritas utama kami, dan kami tidak akan mengakui negara Palestina yang mengancam keberadaan kami," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan pers bulan lalu.

Negara-negara kepulauan kecil seperti Mikronesia, Nauru, dan Palau seringkali mengikuti kebijakan luar negeri yang sejalan dengan Amerika Serikat, sehingga mereka juga belum mengakui Palestina. Selain itu, kekhawatiran mengenai stabilitas politik internal Palestina, khususnya perpecahan antara kelompok-kelompok seperti Hamas dan Fatah, bisa menjadi pertimbangan lain.

Papua Nugini, negara tetangga Indonesia, menarik perhatian karena posisinya yang berseberangan dengan mayoritas negara di kawasan tersebut. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Papua Nugini mengenai alasan spesifik penolakan mereka. Sementara itu, Argentina dan Hungaria mengalami perubahan kebijakan seiring dengan pergantian pemerintahan yang lebih dekat dengan Israel dan Amerika Serikat.

Negara yang Abstain dalam Pemungutan Suara Terkait Palestina

Selain negara-negara yang secara tegas menolak pengakuan, terdapat pula kelompok negara yang memilih abstain dalam pemungutan suara di PBB atau forum internasional lainnya terkait Palestina. Siapa saja mereka?

Negara-negara ini antara lain Albania, Kamerun, Republik Ceko, Republik Demokratik Kongo, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Republik Sudan Selatan, Samoa, Makedonia Utara, dan Moldova. Sikap abstain ini sering mencerminkan upaya untuk mengambil posisi netral atau menghindari konfrontasi diplomatik. Abstainnya Republik Ceko, misalnya, dapat dikaitkan dengan hubungan dekat negara tersebut dengan Israel.

Dukungan Internasional untuk Kemerdekaan Palestina

Walaupun ada penolakan dari sejumlah negara, dukungan internasional untuk kemerdekaan Palestina tetap kuat. Sebagian besar negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dukungan ini seringkali disertai dengan bantuan politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

Riyad Mansour, perwakilan Palestina di PBB, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang luas ini. "Dukungan ini memberikan harapan bagi rakyat Palestina dan menggarisbawahi keinginan masyarakat internasional untuk solusi damai," ujarnya. Dukungan ini tidak hanya bersifat simbolis. Banyak negara telah membuka perwakilan diplomatik di wilayah Palestina dan memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup warga Palestina. Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga secara aktif mempromosikan isu Palestina di forum internasional.

Pada Sidang Umum PBB, Selasa (9/9/2025), usulan two-state solution yang dikemas dalam New York Declaration disetujui 142 negara di dunia.

Two-State Solution: Solusi yang Mungkin?

Solusi dua negara atau two-state solution, terus menjadi opsi yang paling banyak dibahas untuk konflik Israel-Palestina. Solusi ini mengusulkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Walaupun gagasan ini telah lama didukung oleh komunitas internasional, implementasinya menghadapi tantangan yang signifikan.

Salah satu tantangan utama adalah pembagian wilayah yang adil dan berkelanjutan. Garis perbatasan yang disepakati sebelum tahun 1967 sering dijadikan acuan, namun Israel terus membangun pemukiman di wilayah pendudukan, yang mempersulit negosiasi. Status Yerusalem, yang diklaim oleh kedua belah pihak sebagai ibu kota mereka, juga menjadi sumber perselisihan yang belum terselesaikan.

Walaupun menghadapi tantangan yang kompleks, two-state solution tetap menjadi harapan bagi perdamaian jangka panjang. Upaya diplomatik yang berkelanjutan, dengan dukungan dari komunitas internasional, sangat penting untuk mewujudkan visi ini dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina dan Israel. Data terbaru menunjukkan bahwa mayoritas warga Palestina dan Israel masih mendukung solusi dua negara, walaupun tingkat kepercayaannya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir akibat kebuntuan politik dan eskalasi konflik.

Meskipun demikian, masa depan Palestina masih dipenuhi ketidakpastian. Dukungan internasional yang kuat, negosiasi yang konstruktif, dan komitmen untuk perdamaian adalah kunci untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Dunia terus menanti langkah-langkah konkret yang akan membawa kemerdekaan dan kedamaian bagi Palestina.