Rahasia di Balik Penundaan Pengakuan Palestina, Ada Apa dengan September?

Sejumlah negara, termasuk Inggris, Prancis, Kanada, Malta, dan Australia, telah menyatakan niatnya untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada Sidang Umum PBB ke-80 yang akan berlangsung September mendatang. Mengapa momentum pengakuan ini baru akan terjadi pada bulan September 2025? Berikut ulasan lengkapnya.

Deklarasi New York: Awal Mula Komitmen Pengakuan Palestina

Pernyataan resmi dari berbagai negara mengenai pengakuan Palestina ini bermula sejak akhir Juli 2025. Akar dari rencana ini adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB yang digelar di New York pada 29 Juli 2025. Pertemuan penting ini menghasilkan Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi New York.

KTT tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, termasuk Prancis, Arab Saudi, Brasil, Kanada, Mesir, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Yordania, Meksiko, Norwegia, Qatar, Senegal, Spanyol, Turki, Inggris Raya, Uni Eropa, dan Liga Arab.

Deklarasi New York menegaskan komitmen negara-negara yang hadir untuk mengambil langkah-langkah konkret, berjangka waktu, dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan penyelesaian damai masalah Palestina dan mengimplementasikan solusi dua negara. Solusi ini bertujuan untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, layak secara ekonomi, dan demokratis, serta dapat hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel. Deklarasi ini juga menegaskan bahwa Gaza adalah bagian integral dari Negara Palestina dan harus bersatu dengan Tepi Barat, tanpa adanya pendudukan, pengepungan, pengurangan wilayah, atau pemindahan paksa.

Sidang Umum PBB: Momentum Strategis

Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menjelaskan bahwa momentum Sidang Umum PBB dipilih karena merupakan pertemuan para kepala negara dan kepala pemerintahan. Keputusan Prancis untuk mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB juga diharapkan menjadi panggilan bagi negara-negara lain yang belum mengakui Negara Palestina.

"Bergabunglah dalam momentum tak terelakkan yang telah kita mulai bersama Arab Saudi dengan berpartisipasi dalam pertemuan para Kepala Negara dan Pemerintahan yang akan berlangsung pada September di Sidang Umum PBB," ujar Barrot dalam pidatonya di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina di New York pada 28 Juli 2025.

Prancis menjadi negara G7 pertama yang menyatakan akan mengakui Palestina. G7 sendiri terdiri dari Inggris, Kanada, Jepang, Jerman, Italia, Amerika Serikat, dan Prancis. Setelah pernyataan Prancis, negara-negara lain pun turut menyampaikan niat serupa.

Barrot juga menekankan pentingnya negara-negara Arab dan Muslim untuk menghentikan penolakan terhadap Israel, karena menurutnya hal ini memicu anti-Semitisme, ekstremisme, dan terorisme.

Syarat dan Ketentuan Pengakuan dari Berbagai Negara

Sejumlah negara lain, seperti Australia dan Inggris, mengharapkan adanya sinyal positif dari pihak Palestina atau Israel menjelang September 2025 untuk memenuhi ketentuan yang mereka ajukan terkait pengakuan Palestina.

* Australia: Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa Australia siap mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB September 2025, dengan catatan Otoritas Palestina berkomitmen pada demiliterisasi, mengadakan pemilihan umum, dan mengakui hak Israel untuk tetap ada. Albanese menekankan bahwa syarat-syarat ini telah diterima oleh Otoritas Palestina. "Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," katanya di Canberra pada 11 Agustus 2025.

* Inggris: Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September jika Israel mematuhi gencatan senjata dan berkomitmen pada solusi dua negara di Timur Tengah. Starmer berharap pengumuman ini dapat memengaruhi situasi di lapangan di Gaza dalam 8 pekan ke depan. Syarat-syarat yang diajukan Inggris termasuk pencapaian gencatan senjata oleh Israel, komitmen untuk tidak mencaplok Tepi Barat, dan dimulainya proses perdamaian jangka panjang.

* Kanada dan Malta: Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan langkah serupa setelah pernyataan PM Inggris, yaitu akan mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB ke-80 di New York pada September 2025. Carney menyatakan bahwa pengakuan ini didasarkan pada Otoritas Palestina yang akan mengadakan pemilu pada 2026, dengan Hamas tidak ikut serta, dan untuk mendemiliterisasi Palestina. Senada, Perdana Menteri Malta, Robert Abela, menyatakan bahwa Malta memutuskan akan mengakui Negara Palestina guna mendukung perdamaian di Timur Tengah.

* Portugal: Kantor Perdana Menteri Portugal, Luis Montenegro, menyatakan bahwa Portugal "mempertimbangkan pengakuan negara Palestina, sebagai bagian dari prosedur yang dapat diselesaikan selama pekan tingkat tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80, yang akan diselenggarakan di New York pada bulan September."