Netanyahu Ubah Taktik Perang, Gaza Bakal Jadi Milik Siapa?

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dikabarkan akan mengajukan pembaruan rencana perang di Gaza dalam rapat kabinet mendatang. Langkah ini memicu pertanyaan besar mengenai masa depan wilayah tersebut serta siapa yang nantinya akan memegang kendali. Rencana ini tak ayal menuai kecaman dari pihak Palestina dan menjadi perhatian serius dunia internasional.

Mengapa Ada Perubahan Taktik?

Perubahan taktik ini muncul seiring meningkatnya tekanan yang menghimpit Netanyahu, baik dari dalam negeri maupun dari kancah global. Warga Israel mendesak pemerintah agar prioritas utama adalah pembebasan sandera yang masih mendekam di Gaza. Sementara itu, tekanan internasional semakin kuat agar Israel membuka keran bantuan kemanusiaan yang lebih besar ke wilayah tersebut, yang tengah dilanda krisis kelaparan.

"Situasinya sangat mendesak. Pembebasan sandera dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan tidak bisa ditunda lagi," ujar Miriam Levi, anggota keluarga sandera, dalam aksi demonstrasi di Tel Aviv baru-baru ini.

Data dari berbagai lembaga kemanusiaan menunjukkan, ratusan ribu warga Gaza mengalami kekurangan pangan akut akibat konflik yang berkepanjangan. Situasi ini semakin diperparah oleh blokade dan pembatasan akses bantuan yang sudah lama terjadi.

Rencana Pendudukan Kembali Gaza Mengemuka

Rencana baru yang diajukan Netanyahu dilaporkan mencakup pendudukan kembali seluruh wilayah Gaza, termasuk area di Kota Gaza yang oleh militer Israel diyakini sebagai lokasi penahanan para sandera. Strategi ini menandai eskalasi signifikan dalam operasi militer Israel, yang sebelumnya lebih berfokus pada serangan udara dan operasi darat terbatas.

"Pendudukan kembali Gaza adalah langkah yang tak terhindarkan demi menjamin keamanan Israel di masa depan dan melumpuhkan infrastruktur teroris di wilayah tersebut," ungkap seorang sumber anonim dari kantor Perdana Menteri Israel, seperti dikutip media lokal, AFP, Selasa (5/8/2025).

Reaksi Media Lokal Israel Bervariasi

Rencana ini memicu beragam reaksi di media lokal Israel. Beberapa media mendukung strategi tersebut sebagai cara untuk mencapai tujuan perang yang telah ditetapkan. Namun, ada juga yang mengkritik potensi konsekuensi kemanusiaan dan politik dari pendudukan kembali Gaza.

Channel 12, salah satu stasiun televisi terkemuka di Israel, melaporkan bahwa rencana tersebut akan menghadapi tantangan logistik dan militer yang sangat besar. "Pendudukan kembali Gaza akan membutuhkan sumber daya yang besar dan berpotensi memicu perlawanan dari kelompok-kelompok bersenjata di wilayah tersebut," lapor Channel 12.

Sementara itu, Jerusalem Post menyoroti potensi implikasi internasional dari langkah tersebut. "Pendudukan kembali Gaza dapat memperburuk hubungan Israel dengan negara-negara Arab dan meningkatkan tekanan dari masyarakat internasional," tulis Jerusalem Post dalam editorialnya.

Palestina Mengutuk Keras

Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras rencana pendudukan kembali Gaza. Mereka menyerukan intervensi internasional untuk menghentikan pendudukan militer dan melindungi warga sipil Palestina.

"Rencana pendudukan kembali Gaza adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina. Kami mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas untuk menghentikan agresi Israel dan melindungi rakyat kami," tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Palestina, Nabil Abu Rudeineh, dalam sebuah pernyataan resmi.

Kecaman ini mencerminkan kekhawatiran mendalam di kalangan warga Palestina mengenai potensi konsekuensi dari pendudukan kembali Gaza. Mereka khawatir langkah ini akan memperburuk kondisi kemanusiaan, meningkatkan kekerasan, dan menghambat upaya mencapai solusi damai untuk konflik tersebut.

Tekanan Bertubi-tubi untuk Netanyahu

Netanyahu menghadapi tekanan ganda, baik dari dalam negeri maupun dunia internasional. Di dalam negeri, ratusan pensiunan kepala keamanan Israel bahkan mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat, mendesak agar meyakinkan Netanyahu untuk mengakhiri perang dan memprioritaskan pembebasan sandera.

Tekanan internasional juga semakin intensif, dengan banyak negara dan organisasi internasional menyerukan gencatan senjata segera dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

"Kami sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Gaza dan mendesak semua pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil dan memastikan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan," kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, dalam sebuah pidato di New York, baru-baru ini.

Tujuan Perang Israel Ditegaskan Kembali

Meskipun menghadapi tekanan yang meningkat, Netanyahu menegaskan kembali bahwa tiga tujuan utama perang Israel tetap tidak berubah: menghancurkan musuh, membebaskan sandera, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

"Tiga tujuan ini adalah landasan strategi kami dan kami akan terus berupaya untuk mencapainya dengan segala cara yang diperlukan," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan publik pada Senin (4/8).

Namun, para analis politik berpendapat bahwa sulit untuk mencapai semua tujuan tersebut secara bersamaan, terutama dalam konteks situasi yang kompleks dan dinamis di Gaza. Mereka memperingatkan bahwa pendudukan kembali Gaza dapat memperburuk konflik dan meningkatkan risiko destabilisasi di wilayah tersebut.

Masa depan Gaza masih menjadi teka-teki besar. Pendudukan kembali oleh Israel, jika benar-benar terjadi, akan membawa implikasi besar bagi penduduk Palestina, stabilitas regional, dan upaya perdamaian di Timur Tengah. Dunia menanti langkah selanjutnya dari Netanyahu dan bagaimana respons masyarakat internasional terhadap perkembangan ini. Pertemuan Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan hari ini menjadi krusial untuk membahas nasib para sandera dan masa depan Gaza. Israel -- yang didukung oleh Amerika Serikat dan Panama -- sedang bersiap untuk mengadakan pertemuan Dewan Keamanan PBB hari ini untuk membahas nasib para sandera.