Netanyahu Dikritik Habis, Australia Soroti Pedihnya Gaza

PM Australia, Anthony Albanese, baru-baru ini melayangkan kritik pedas kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait penanganan krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza. Albanese menyoroti kurangnya perhatian Netanyahu terhadap nasib warga sipil tak berdosa yang menjadi korban konflik.

Albanese Kritik Pedas Netanyahu Soal Gaza

Kritik tajam ini muncul seiring meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel. Australia sendiri, seperti dilaporkan Reuters pada Selasa (12/8/2025), telah mengumumkan rencananya untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September mendatang. Langkah ini mengikuti jejak negara-negara lain yang menunjukkan dukungan serupa, seperti Prancis, Inggris, dan Kanada.

Pengakuan Palestina Jadi Pertimbangan Utama

Albanese menegaskan bahwa salah satu alasan utama Australia mengambil keputusan untuk mengakui Palestina adalah karena pemerintah Netanyahu dinilai tidak menghiraukan masukan dari negara-negara sekutunya. Dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC pada hari Selasa (12/8), Albanese menyatakan, "Dia (Netanyahu) berulang kali menyampaikan kepada saya, seperti yang ia katakan di depan publik, bahwa ia menyangkal konsekuensi yang menimpa warga sipil yang tidak bersalah." Ia menambahkan bahwa pendekatan militer saja tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan diperlukan solusi politik yang inklusif.

Percakapan Telepon Ungkap Perbedaan Pendekatan

Lebih lanjut, Albanese mengungkapkan bahwa dirinya sempat berbicara melalui telepon dengan Netanyahu pada Kamis (7/8) pekan lalu untuk membahas isu penting ini. Dalam percakapan tersebut, Albanese menyampaikan keyakinannya bahwa solusi politik yang berkelanjutan adalah kunci penyelesaian konflik, bukan eskalasi militer. Menurut Albanese, percakapan itu memperjelas perbedaan pandangan antara kedua pemimpin. "Saya menekankan perlunya pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri," tuturnya. Albanese berharap percakapan tersebut dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif.

Keputusan Australia Akui Palestina di Sidang Umum PBB

Keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina didasarkan pada komitmen yang diterima dari Otoritas Palestina, termasuk jaminan bahwa Hamas tidak akan terlibat dalam pembentukan negara Palestina di masa depan.

Landasan Keputusan Australia

Dalam konferensi pers di Canberra pada Senin (11/8), Albanese menegaskan, "Australia akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan para sandera." Keputusan ini diharapkan dapat mendorong proses perdamaian yang lebih nyata dan memberi harapan bagi rakyat Palestina.

Solusi Dua Negara Sebagai Jalan Keluar

Albanese meyakini bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Timur Tengah. "Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," ujarnya. Ia berharap langkah Australia ini dapat mendorong negara-negara lain untuk mengikuti dan mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Pergeseran Sikap Australia Terhadap Konflik Israel-Palestina

Keputusan Australia untuk mengakui Palestina menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri negara tersebut. Sebelumnya, Albanese menyatakan tidak akan terikat tenggat waktu dalam pengakuan Palestina dan berhati-hati agar tidak memicu perpecahan di dalam negeri, mengingat keberadaan komunitas Yahudi dan Muslim yang signifikan.

Opini Publik Berubah Drastis

Namun, sentimen publik di Australia berubah setelah Israel mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali atas Gaza, di tengah laporan tentang kelaparan dan malnutrisi. Puluhan ribu demonstran turun ke jalan, bahkan menggelar aksi di Sydney Harbour Bridge, menyerukan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Tekanan dari dalam negeri ini turut memengaruhi keputusan pemerintah Australia.

Menurut Dr. Emily Carter, Profesor Hubungan Internasional di Universitas Sydney, "Opini publik di Australia, seperti di banyak negara lain, semakin kritis terhadap tindakan Israel. Pengakuan negara Palestina adalah cara bagi Australia untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional." Data dari lembaga survei independen menunjukkan bahwa lebih dari 60% warga Australia mendukung pengakuan negara Palestina, sebuah dukungan yang meluas di berbagai spektrum politik.

Langkah Australia ini diharapkan dapat menekan Israel untuk mengubah pendekatannya terhadap konflik Palestina, sekaligus memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Pemerintah Australia juga berencana meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Palestina. Meskipun tantangan masih besar, pengakuan negara Palestina oleh Australia merupakan langkah penting menuju solusi dua negara yang damai dan stabil.