Ironi Gaza, Ratusan Jenis Makanan Dilarang Masuk, Termasuk Daging dan Buah Segar

Krisis kelaparan di Jalur Gaza kian mengkhawatirkan. Kebijakan Israel yang melarang masuknya ratusan jenis makanan semakin memperburuk kondisi yang sudah parah. Di tengah kekhawatiran internasional akan rencana Israel untuk memperluas kendali atas Gaza, pembatasan ini memicu pertanyaan serius tentang motif dan dampaknya bagi warga sipil.

Ratusan Jenis Makanan Dilarang Masuk Gaza

Meskipun sejumlah kecil truk bantuan telah berhasil memasuki Gaza sejak bulan lalu setelah adanya tekanan internasional, kenyataannya, otoritas Israel masih melarang masuknya 430 jenis makanan. Data ini menyoroti betapa seriusnya krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.

"Situasinya sangat memprihatinkan. Walaupun sedikit bantuan sudah masuk, larangan terhadap ratusan jenis makanan pokok justru memperburuk kelaparan dan penderitaan warga Gaza," ujar Dr. Layla Hassan, seorang relawan medis di sebuah rumah sakit di Gaza, kepada awak media, Selasa (12/8/2025).

Apa Saja yang Dilarang?

Daftar makanan yang dilarang masuk Gaza sangat beragam, termasuk kebutuhan dasar yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakat. Di antaranya adalah semua jenis daging beku, ikan beku, produk susu seperti keju, sayuran beku, dan buah-buahan segar. Larangan ini tidak hanya mengancam ketersediaan protein dan nutrisi penting, tetapi juga memicu ketidakstabilan harga pangan yang masih tersedia di pasar Gaza.

"Harga-harga melambung tinggi karena kelangkaan. Keluarga-keluarga terpaksa mengurangi porsi makan, dan banyak anak-anak menderita kekurangan gizi," keluh Ahmed Mansour, seorang pedagang makanan di Gaza City.

Pembatasan ini juga meluas ke barang-barang lain yang sangat dibutuhkan warga Gaza yang kelaparan dan sakit, termasuk obat-obatan dan perlengkapan medis. Situasi ini semakin membebani sistem kesehatan yang sudah tertekan dan menyulitkan upaya untuk merawat mereka yang membutuhkan.

Tuduhan: Israel Sengaja Targetkan Sumber Makanan

Selain menghalangi masuknya bantuan, Israel juga dituduh secara aktif menargetkan sumber-sumber makanan di Gaza. Terdapat laporan yang menyebutkan 44 bank makanan dibom, mengakibatkan puluhan pekerja tewas, serta 57 pusat distribusi makanan menjadi sasaran serangan. Tuduhan ini memperkuat dugaan bahwa pembatasan makanan merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menekan warga Gaza.

"Penargetan sumber-sumber makanan ini adalah kejahatan perang. Ini adalah upaya yang disengaja untuk membuat warga sipil kelaparan dan memaksa mereka menyerah," tegas Omar Shakir, Direktur Human Rights Watch untuk Israel dan Palestina.

Otoritas Israel membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa serangan itu ditujukan pada target militer yang sah dan bahwa mereka berusaha meminimalkan kerusakan pada warga sipil. Namun, bukti-bukti yang terkumpul di lapangan menimbulkan keraguan serius.

Sebelumnya, kantor media pemerintah Gaza menuduh COGAT, badan militer Israel yang bertanggung jawab atas pengiriman bantuan ke Gaza, melakukan "upaya menyedihkan untuk menutupi kejahatan yang terdokumentasi secara internasional, yaitu kelaparan sistematis penduduk Jalur Gaza".

Peringatan PBB: Risiko Bencana Lain

Kondisi yang memburuk di Gaza telah memicu peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seorang pejabat tinggi PBB mengingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa rencana Israel untuk "mengambil alih" Kota Gaza berisiko menimbulkan "bencana lain" dengan konsekuensi yang luas. Peringatan ini muncul seiring dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menegaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk menduduki wilayah tersebut.

Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat pada Minggu (10/8/2025) setelah Israel mengumumkan bahwa militernya akan "mengambil alih" Kota Gaza, dalam sebuah rencana yang disetujui oleh kabinet keamanan Netanyahu.

"Jika rencana ini dilaksanakan, kemungkinan akan memicu bencana lain di Gaza, bergema di seluruh wilayah, dan menyebabkan pengungsian, pembunuhan, dan kehancuran lebih lanjut," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB Miroslav Jenca kepada Dewan Keamanan pada Minggu (10/8/2025). "Situasi ini memerlukan perhatian segera dan tindakan terkoordinasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan melindungi warga sipil."