Pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian publik internasional saat membubuhkan tanda tangannya pada Board of Peace (BoP) Charter di Davos. Keputusan ini sontak memicu perdebatan sengit mengenai posisi strategis Indonesia di tengah kancah geopolitik global yang kian rumit. Di satu sisi, dinamika konflik Gaza mengalami pergeseran signifikan dalam pengelolaannya, menuntut respons yang luwes dari berbagai pihak. Di sisi lain, tatanan internasional yang semakin transaksional mengharuskan negara-negara menengah seperti Indonesia untuk melangkah dengan perhitungan matang. Tulisan ini akan mengupas tuntas bagaimana partisipasi Indonesia dalam BoP dapat dilihat sebagai sebuah strategi hedging yang terencana dan disiplin, bukan sekadar reaksi spontan, demi melindungi kepentingan nasional sekaligus mempertahankan otonomi di panggung global.
Konteks dan Latar Belakang Keterlibatan Indonesia dalam BoP
Penandatanganan BoP Charter dan Tujuan Indonesia
Tindakan Presiden Prabowo menandatangani BoP Charter di Davos menjadi penegas komitmen Indonesia untuk aktif mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pasca-konflik. Pemerintah menegaskan secara lugas bahwa keikutsertaan ini bertujuan untuk mendorong solusi dua negara, yaitu bagi Palestina dan Israel. Ini bukan dimaksudkan sebagai pengaturan permanen yang berpotensi mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina. Keputusan strategis ini diambil di tengah perubahan besar dalam cara komunitas internasional menangani konflik di Gaza, sebuah kondisi yang mendesak negara-negara anggota PBB untuk mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan strategis.
Resolusi PBB dan Kerangka Pasca-Konflik Gaza
Partisipasi Indonesia dalam inisiatif ini juga erat kaitannya dengan dinamika yang terjadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB resmi mengadopsi Resolusi 2803. Resolusi ini didukung oleh 13 suara setuju, tanpa penolakan (0 suara), dan 2 suara abstain dari Rusia dan China. Secara hukum, Resolusi 2803 mengesahkan kerangka kerja pasca-konflik, termasuk pendirian BoP dan pemberian mandat kepada International Stabilization Force (ISF). Situasi ini secara alami menuntut Indonesia untuk menentukan arahnya, apakah akan berperan sebagai pengamat pasif atau tampil sebagai pemain aktif yang turut membentuk arah kebijakan.
Memahami Strategi Hedging dalam Hubungan Internasional
Hedging: Antara Keterlibatan (Engagement) dan Asuransi (Insurance)
Dalam ranah kajian hubungan internasional, strategi hedging dimaknai sebagai pendekatan yang terukur dan disiplin, jauh dari kesan "abu-abu" atau keraguan. Konsep ini memadukan beragam kebijakan: engagement (keterlibatan aktif) untuk memperoleh akses dan memengaruhi rancangan kebijakan, serta insurance (asuransi) untuk memastikan suatu negara tidak terjerat atau diintervensi oleh kepentingan kekuatan-kekuatan besar. Oleh karena itu, hedging menolak dua kutub ekstrem dalam politik luar negeri, yaitu bandwagoning (mengikuti sepenuhnya suatu kekuatan besar) dan balancing (menentang atau menyeimbangkan kekuatan). Sebaliknya, ia berupaya menjaga opsi tetap terbuka dan memperluas jalur-jalur pengaruh.
Menolak Polarisasi Ekstrem: Bandwagoning dan Balancing
Di tengah lanskap global yang semakin transaksional dan lembaga multilateral yang kerap menjadi bahan perdebatan, strategi hedging menjadi sangat vital bagi negara-negara menengah. Pendekatan ini membekali Indonesia kemampuan untuk menavigasi tatanan global yang rumit tanpa perlu terjebak dalam dikotomi yang sering kali disederhanakan, seperti "ikut Trump" atau "melawan Trump." "Ini merupakan strategi cerdas bagi negara seperti Indonesia, yang memiliki kepentingan signifikan di kancah internasional namun berkeinginan kuat untuk tidak terperangkap dalam jebakan polarisasi geopolitik," terang Dr. Citra Kirana, seorang pengamat hubungan internasional dari Universitas Nusantara.
Penerapan Jurus Hedging Indonesia dalam Kasus BoP Gaza
Logika "Duduk di Meja" daripada "Teriak dari Luar"
Dalam kasus BoP Gaza, penerapan hedging berarti Indonesia secara sadar memilih untuk mengambil tempat di meja perundingan dan pembahasan yang tengah merancang transisi Gaza, alih-alih hanya berdiri di luar sebagai pengamat yang mengomentari hasil. Melalui keterlibatan (engagement) ini, Indonesia berupaya keras memengaruhi arah dan desain BoP agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Di sisi lain, komponen insurance memastikan Indonesia membawa "pagar pengaman" yang kokoh, mencakup agenda kemanusiaan, hukum humaniter, akuntabilitas, dan solusi dua negara.
Peran Indonesia sebagai Rem dan Korektor Desain Kontroversial BoP
Board of Peace (BoP), yang diperkenalkan oleh Presiden AS Donald Trump di Davos, memang menimbulkan kekhawatiran lantaran dianggap berpotensi menyaingi atau bahkan mengikis peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, justru karena desainnya yang kontroversial inilah, kehadiran negara seperti Indonesia dapat berperan sebagai "rem" sekaligus "korektor". Dengan demikian, Indonesia bisa membatasi risiko rancangan yang cenderung sepihak dan memastikan forum tersebut tetap sejalan dengan mandat PBB. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa BoP merupakan mekanisme untuk mengawal administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pasca-konflik, sembari teguh menjaga fokus pada solusi dua negara dan memperluas akses kemanusiaan.
Dimensi Geopolitik Gaza dan Kepentingan Indonesia
Gaza sebagai Simpul Rimland dan Perebutan Pengaruh Global
Gaza, lebih dari sekadar lokasi tragedi kemanusiaan, adalah simpul geopolitik krusial yang secara inheren mampu menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar. Menurut tradisi geopolitik klasik, wilayah Timur Tengah-Mediterania Timur dapat dipandang sebagai bagian dari rimland, sebuah sabuk tepian strategis yang menjadi arena perebutan pengaruh paling vital. Siapa pun yang terlibat dalam perumusan desain pasca-konflik di wilayah ini, kerap kali turut menentukan "aturan main" untuk dekade-dekade mendatang. Dimensi maritim semakin memperkuat signifikansinya; dengan demikian, Gaza menjadi titik strategis penting dalam kendali jalur komunikasi laut dan jaringan perdagangan global.
Pentingnya Akses dan Kredibilitas De-eskalasi bagi Indonesia
Bagi Indonesia, sebuah negara kepulauan yang sangat peka terhadap gejolak geopolitik, upaya de-eskalasi yang kredibel di Gaza adalah kepentingan yang mutlak. Namun, kepentingan ini tidak boleh dibayar dengan mengorbankan prinsip dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Justru, keterlibatan aktif Indonesia dalam BoP, sembari teguh menjaga prinsip-prinsip fundamental, akan secara signifikan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai mediator dan aktor perdamaian yang diperhitungkan di kawasan.
Tantangan dan Risiko dalam Tata Kelola Pasca-Konflik
Dua Resolusi Kunci PBB sebagai Garis Besar
Kancah pasca-konflik Gaza saat ini terbentuk berlandaskan dua rujukan faktual penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang diadopsi pada 17 November 2025. Resolusi ini mengesahkan kerangka pasca-konflik, termasuk pembentukan BoP dan mandat International Stabilization Force (ISF). Meskipun demikian, resolusi ini juga memicu perdebatan sengit terkait tata kelola transisi yang dinilai belum menjamin representasi Palestina dan kurangnya pengawasan kuat dari PBB terhadap BoP. Rujukan kedua adalah resolusi Majelis Umum PBB bertanggal 12 Desember 2025 (dokumen A/80/L.26), yang disahkan dengan dukungan 139 negara, 12 menolak, dan 19 abstain. Resolusi ini secara tegas menggarisbawahi kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan, meliputi pemberian akses kemanusiaan, penghormatan terhadap fasilitas PBB, serta merujuk pada temuan-temuan Mahkamah Internasional (ICJ).
Ancaman Sekuritisasi: Menggantikan Keadilan dengan Stabilisasi
Namun, di titik inilah seringkali muncul risiko utama dalam periode pasca-konflik: bagaimana agenda "stabilisasi" berpotensi mengambil alih posisi "keadilan." Isu-isu kemanusiaan dan tata kelola dapat dengan mudah "disekuritisasi," yakni diangkat menjadi isu keamanan, sehingga pendekatan yang berpusat pada keamanan menjadi dominan. Akibatnya, hak-hak asasi, akuntabilitas, dan keadilan justru terpinggirkan. Jika Indonesia hanya berdiam diri sebagai penonton, peluang untuk menjadi "rem" terhadap pergeseran yang berbahaya ini akan sirna.
Kesimpulan: Masa Depan Jurus Hedging Indonesia untuk Palestina
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP), yang diimplementasikan melalui strategi hedging yang disiplin, mencerminkan upaya serius untuk memengaruhi rancangan pasca-konflik di Gaza seraya membawa serta "pagar pengaman" normatif yang kuat. Dengan berada langsung di meja perundingan, Indonesia memiliki kesempatan untuk mendesak agar stabilisasi tidak dijadikan dalih untuk menunda tanpa batas agenda politik Palestina. Strategi ini bukan semata-mata demi menjaga kepentingan nasional, melainkan juga untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia di tengah gejolak dinamika geopolitik. "Melalui hedging, Indonesia berupaya keras memastikan bahwa setiap solusi yang diterapkan di Gaza tetap berakar pada hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina, dan tidak hanya berhenti pada upaya stabilisasi belaka," demikian tegas Rasminto, seorang Dosen Geografi Politik UNISMA sekaligus Founder Human Studies Institute (HSI). Di masa mendatang, konsistensi dan ketegasan Indonesia dalam menerapkan strategi ini akan menjadi penentu kunci keberhasilan upaya diplomatik untuk Palestina.
.png)
