Hamas Pengen Pasukan Netral di Gaza, Lalu Indonesia Harus Gimana?

Wacana pengiriman pasukan perdamaian internasional ke Jalur Gaza, yang salah satunya akan diisi oleh personel dari Indonesia, kini menjadi sorotan tajam kelompok milisi Hamas. Mereka secara khusus menyuarakan harapan agar pasukan tersebut benar-benar netral dan tidak menjadi alat kepentingan Israel. Kondisi ini tentu menciptakan sebuah dilema kompleks bagi Indonesia, yang selama ini teguh pada komitmen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Artikel ini akan mengupas tuntas tuntutan Hamas, memahami konteks rencana stabilisasi Gaza, serta menganalisis posisi dan implikasi bagi Indonesia dalam misi kemanusiaan dan perdamaian yang krusial ini.

Tanggapan Hamas atas Rencana Pasukan Internasional

Hamas Harapkan Peran yang Netral dan Terbatas

Kelompok milisi Hamas menanggapi rencana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Jalur Gaza dengan penekanan kuat pada pentingnya kenetralan. Mereka menginginkan agar cakupan kerja pasukan ini dibatasi, terutama di area perbatasan Jalur Gaza. Tujuannya jelas: mencegah agresi militer Israel dan memastikan kesepakatan gencatan senjata benar-benar dipatuhi.

Osama Hamdan, salah satu pemimpin senior Hamas, menegaskan bahwa pasukan internasional tidak boleh mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina. Menurutnya, peran mereka harus fokus menjaga perdamaian, tanpa intervensi dalam urusan internal Palestina, apalagi bertindak sebagai pengganti pendudukan Israel.

Komunikasi Langsung Antara Hamas dan Indonesia

Hamdan juga mengungkapkan bahwa Hamas telah menjalin komunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia terkait wacana ini. Dalam perbincangan tersebut, Hamas menyampaikan harapan agar pasukan Indonesia memegang peran netral di perbatasan dan tidak melayani agenda Israel di Jalur Gaza.

Lebih lanjut, Hamdan menambahkan, pihak Indonesia telah meyakinkan komitmennya untuk tidak menjadi bagian dari pelaksanaan agenda Israel apa pun di dalam Gaza. Misi Indonesia, disebutnya, akan terbatas pada pemisahan antara warga Palestina dan pasukan pendudukan, serta mencegah agresi tanpa mencampuri urusan internal penduduk Gaza.

Kerangka Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)

Peran dan Tujuan ISF dalam Rencana Perdamaian

Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) adalah sebuah gagasan pasukan keamanan dan penjaga perdamaian multinasional yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembentukannya merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana perdamaian Gaza yang dirancang oleh Amerika Serikat, dengan target kesepakatan antara Israel dan Hamas pada akhir 2025.

Mandat utama ISF meliputi stabilisasi keamanan, pemantauan gencatan senjata, serta pengawasan detail implementasi rencana perdamaian. Lebih dari itu, pasukan ini diharapkan berkontribusi dalam proses rekonstruksi pasca-konflik, pemulihan tata kelola sipil, dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.

Indonesia Sebagai Kontributor Utama Potensial

Pemerintah Indonesia telah secara terang-terangan menyatakan kesiapan untuk mengerahkan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari ISF. Kesiapan ini menempatkan Indonesia sebagai negara pertama yang secara konkret akan berkontribusi pada pasukan tersebut.

Laporan dari berbagai media internasional, terutama Israel, mengindikasikan bahwa sejauh ini belum ada negara lain yang secara eksplisit menyiapkan pasukan untuk ISF selain Indonesia. Fakta ini menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai kontributor potensial utama dalam kerangka perdamaian yang diusulkan ini.

Analisis Makna Pesan Hamas

Menjaga Kedaulatan Palestina dan Menghindari Intervensi

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menafsirkan pesan Hamas ini sebagai upaya mengingatkan komunitas internasional, termasuk Indonesia, untuk menghormati hak-hak rakyat Palestina. Terutama, dalam konteks mempertahankan wilayah Gaza dari pendudukan Israel.

"Pasukan yang datang ke Gaza tidak boleh terkesan sebagai bagian dari intervensi atas wilayah yang masih diduduki Israel," ujar Machmudi. Ia menegaskan, kehadiran tentara internasional semestinya fokus pada tugas menjaga perdamaian, kemanusiaan, kesehatan, dan mencegah serangan Israel tanpa ikut campur dalam upaya pelucutan senjata Hamas.

Kekhawatiran Terhadap Demiliterisasi Gaza

Di sisi lain, pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menginterpretasikan pesan Hamas sebagai ekspresi kecurigaan. Menurutnya, Hamas khawatir pasukan perdamaian akan menjadi alat untuk mendemiliterisasi Gaza dan melucuti senjata mereka.

"Hamas juga meminta pasukan internasional hanya masuk di perbatasan Gaza," kata Satrawi. Ia menjelaskan, ini menunjukkan keinginan Hamas agar pasukan tersebut menjaga dan memastikan Israel tidak melakukan penyerangan, termasuk pembantaian terhadap masyarakat sipil.

Klarifikasi Kementerian Pertahanan Indonesia

Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia telah memberikan klarifikasi terkait kekhawatiran tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza tidak bertujuan untuk melucuti senjata pihak tertentu atau melakukan perlucutan senjata seperti yang disangkakan.

"Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament seperti yang disebut dalam pemberitaan, tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia," ujar Brigjen Sirait. Ia menambahkan bahwa fokus perencanaan Indonesia adalah mendukung perdamaian dan kemanusiaan, terutama dalam aspek rekonstruksi dan layanan kesehatan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai.

Perkembangan Terbaru dan Dewan Perdamaian

Pembentukan Dewan Perdamaian (BoP) oleh AS

Pengiriman personel TNI ke Gaza adalah bagian dari piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Badan internasional ini dibentuk untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza selama masa transisi pascakonflik.

Menurut laporan kantor berita Reuters, Presiden Trump direncanakan akan mengumumkan rencana rekonstruksi senilai miliaran dolar untuk Gaza, serta merinci rencana ISF, pada pertemuan formal pertamanya di Washington D.C. pada 19 Februari mendatang. Pertemuan ini juga diharapkan membahas kontribusi moneter dari anggota dewan partisipan. Rencana ini juga mendorong pelucutan senjata Hamas.

Dukungan Internasional dan Resolusi PBB

Pembentukan BoP merupakan elemen kunci dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). Mandat utama BoP adalah mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza.

Selain itu, BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut. Resolusi PBB ini memberikan legitimasi internasional terhadap upaya stabilisasi pascakonflik di Gaza, mendorong partisipasi negara-negara anggota.

Respon dan Kekhawatiran dari Dalam Negeri Indonesia

Pandangan DPR RI: Misi Kemanusiaan, Bukan Tempur

Wacana pelibatan TNI dalam misi perdamaian di Gaza turut menuai berbagai pandangan di dalam negeri. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menekankan bahwa partisipasi TNI harus berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur.

Ia menambahkan, mandat dari BoP harus sangat jelas, apakah sebagai misi perdamaian atau perlindungan sipil. "Jangan sampai Indonesia justru ditempatkan dalam posisi eskalatif secara geopolitik," tegas Sukamta, mengingatkan pentingnya kejelasan misi.

Peringatan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyuarakan peringatan terkait risiko besar keputusan pemerintah mengirim tentara ke Gaza. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengkhawatirkan Indonesia bisa terjebak pada agenda hegemonik Amerika Serikat.

"Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya," kata Sudarnoto. Ia berpendapat bahwa ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Golan, yang jelas di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sejati.

Kritik 'Antek Asing' dan Pentingnya Agenda Jelas

Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian memicu kritik dari sejumlah kalangan warganet yang menyematkan label 'antek asing'. Namun, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, justru melihat peran ini sebagai peluang untuk memperkuat posisi Indonesia.

Menurut Agung, peran Indonesia dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza akan semakin kuat, asalkan langkah tersebut disertai dengan agenda yang jelas dan terukur. Terutama, dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan memastikan solusi yang berpihak pada hak-hak rakyat Palestina.

Kesiapan Indonesia untuk Misi Perdamaian

Pengalaman dan Kesiapan Personel TNI

Kesiapan personel TNI untuk misi perdamaian di Gaza tidak diragukan. Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, menjelaskan bahwa satuan prajurit yang akan dikirim akan diambil dari pasukan yang memiliki pengalaman tugas di wilayah konflik.

"Orang-orang inilah yang akan kami kirim ke sana," kata Jenderal Tandyo. Ia merujuk pada pengalaman TNI dalam misi kemanusiaan di area konflik, seperti pengerahan di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang membekali prajurit dengan pengalaman medan dan komunikasi lintas budaya. Tandyo juga menyebut bahwa pekan terakhir Februari akan diputuskan berapa jumlah TNI yang akan dikirim, kini masih menunggu keputusan Presiden Prabowo.

Estimasi Jumlah Pasukan dan Proses Pengambilan Keputusan

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa personel TNI AD sudah mulai berlatih. Persiapan difokuskan pada unit Zeni dan kesehatan, yang relevan dengan misi perdamaian dan rekonstruksi.

Maruli memperkirakan jumlah pasukan yang bisa diberangkatkan mencapai satu brigade, atau sekitar 5.000 hingga 8.000 prajurit. Namun, ia menambahkan, jumlah pasti masih dalam proses negosiasi dan belum ada kepastian angka, menunggu keputusan Presiden Prabowo. Mengenai penugasan, waktu keberangkatan, dan kepastian lokasi, Maruli menyerahkan ke komando yang lebih tinggi.

Lokasi Penempatan dan Mandat Operasional Pasukan TNI

Zona Penempatan di Jalur Gaza Selatan

Media publik Israel, KAN News, melaporkan bahwa persiapan untuk menampung tentara Indonesia di Gaza telah dimulai di bagian selatan Jalur Gaza, antara Kota Rafah dan Khan Younis. Meskipun belum ada tanggal pasti, militer Indonesia diperkirakan menjadi pasukan asing pertama yang tiba di Gaza.

KAN News juga menyebut bahwa area yang ditunjuk "sudah siap," namun pembangunan fasilitas dan perumahan di sana "akan memakan waktu beberapa minggu." Detail spesifik ini menunjukkan tingkat keseriusan dan persiapan operasional yang sedang berlangsung.

Batasan Interaksi dan Fokus Misi

ISF, termasuk pasukan Indonesia, diperkirakan tidak akan berinteraksi langsung dengan Hamas atau secara proaktif melucuti senjata anggota organisasi tersebut. Sebaliknya, ISF diharapkan mengawasi garis gencatan senjata dan menangani masalah perbatasan lainnya jika diperlukan.

Laporan dari Jerusalem Post menyebutkan, tim aju dari Indonesia akan berdiskusi dengan militer Israel di pusat komando AS di Kiryat Gat untuk membahas wewenang, tanggung jawab, prosedur koordinasi, dan aturan keterlibatan di area antara komunitas Negev barat dan Jalur Gaza, atau "Garis Kuning." Misi utama akan mencakup pengamanan pembangunan awal Rafah serta menjaga lokasi pengumpulan dan penyimpanan senjata Hamas, jika kesepakatan penyerahan senjata tercapai. Pasukan Indonesia tidak akan beroperasi di dalam wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Hamas.

Alasan Strategis Keikutsertaan Indonesia

Bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP)

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) didasari oleh pertimbangan strategis yang mendalam. BoP, sebagai badan internasional, memiliki mandat untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, selaras dengan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah diundang oleh Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Washington pada 19 Februari, menunjukkan pengakuan terhadap peran potensial Indonesia. Partisipasi ini bukan sekadar simbolis, melainkan langkah konkret dalam diplomasi perdamaian.

Menjaga Solusi Dua Negara dan Hak-hak Palestina

Bagi Indonesia, partisipasi dalam BoP memiliki makna strategis yang vital. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses transisi di Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution). Solusi ini menjadi landasan perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Keikutsertaan ini juga bertujuan untuk mencegah perkembangan pengaturan permanen yang dapat mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Dengan terlibat langsung, Indonesia berharap dapat menjaga agar agenda perdamaian selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang selalu diusung oleh bangsa Indonesia di kancah internasional.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Misi perdamaian di Gaza dengan kehadiran Pasukan Stabilisasi Internasional, termasuk dari Indonesia, adalah upaya yang kompleks dan penuh tantangan. Dilema antara menjaga netralitas, memenuhi harapan Hamas, dan mendukung rencana perdamaian internasional memerlukan kebijakan yang cermat dan strategi yang terukur. Indonesia, dengan pengalaman panjang dalam misi perdamaian, harus mampu menavigasi dinamika geopolitik yang rumit ini.

Harapan besar tersemat pada partisipasi Indonesia untuk tidak hanya membawa stabilisasi, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dasar rakyat Palestina terlindungi dan tujuan kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama. Dengan mandat yang jelas dan komitmen pada prinsip-prinsip kemanusiaan, kehadiran pasukan Indonesia diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perdamaian yang berkelanjutan di Jalur Gaza.