Meski Dikecam Habis-habisan, Israel Tetap Ngebut Bangun Permukiman Baru di Tepi Barat

Israel terus tancap gas dengan rencana pembangunan permukiman baru di Tepi Barat, sebuah langkah yang segera memicu gelombang kecaman tajam dari berbagai penjuru dunia. Keputusan kontroversial ini, yang disahkan langsung oleh kabinet keamanan Israel, tidak hanya memperparah konflik berdarah antara Israel dan Palestina, tetapi juga secara serius mengancam harapan perdamaian jangka panjang di wilayah yang dikenal sangat sensitif ini. Dengan ribuan unit permukiman baru yang akan segera dibangun, Tel Aviv seolah menegaskan kebijakan ekspansionisnya, meski seruan global untuk de-eskalasi terus digaungkan.

Latar Belakang Kontroversi di Tepi Barat

Tepi Barat merupakan wilayah yang diakui secara hukum internasional sebagai bagian integral dari Palestina. Namun, sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967, wilayah strategis ini telah diduduki dan dikuasai oleh Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama mayoritas negara di dunia, memandang Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan yang semestinya menjadi jantung Negara Palestina merdeka. Di sisi lain, Israel kukuh mengklaimnya sebagai wilayah yang disengketakan, bukan diduduki, dan menolak pandangan tersebut. Persetujuan pembangunan 19 permukiman Yahudi baru ini semakin memperuncing status wilayah tersebut di mata dunia dan memicu kekhawatiran mendalam akan masa depannya.

Skala Ekspansi Permukiman yang Agresif

Keputusan terbaru dari kabinet keamanan Israel ini sontak mendorong lonjakan jumlah permukiman baru yang disetujui, mencapai angka 69 dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah Israel, sekaligus menandai percepatan agenda perluasan wilayah yang dikemudikan oleh tokoh-tokoh sayap kanan dalam pemerintahan saat ini. Lebih jauh lagi, kebijakan ini menyebabkan peningkatan hampir 50 persen jumlah permukiman Israel di Tepi Barat selama periode pemerintahan sekarang, dari 141 permukiman pada tahun 2022 menjadi 210 setelah persetujuan terkini ini.

Tak berhenti di situ, beberapa permukiman yang kini disahkan ternyata merupakan pos-pos yang sebelumnya dibangun tanpa izin resmi. Kini, permukiman-permukiman tersebut telah dilegalkan secara retroaktif, termasuk dua lokasi yang sempat dievakuasi pada tahun 2005 sebagai bagian dari rencana pelepasan Israel dari Jalur Gaza. Langkah ini jelas menunjukkan pendekatan agresif pemerintah Israel dalam mengukuhkan keberadaan permukiman di wilayah yang terus menjadi sumber perdebatan sengit.

Agenda Politik di Balik Pembangunan Permukiman

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, muncul sebagai figur sentral di balik pengesahan proposal pembangunan permukiman ini. Smotrich, seorang tokoh sayap kanan garis keras, secara terbuka menyatakan bahwa ekspansi permukiman ini bertujuan untuk menghalangi pembentukan negara Palestina yang merdeka. Pernyataan tersebut menegaskan adanya motivasi politik yang kuat di balik kebijakan ini, yang secara langsung berbenturan dengan upaya komunitas internasional untuk mewujudkan solusi dua negara.

"Di lapangan, kami menghalangi pembentukan negara teror Palestina. Kami akan terus mengembangkan, membangun, dan mendiami tanah warisan leluhur kami, dengan keyakinan pada keadilan jalan yang kami tempuh," ujar Smotrich, menggarisbawahi tekad pemerintah Israel. Pernyataan ini secara gamblang menunjukkan bahwa pembangunan permukiman bukan sekadar isu demografi, melainkan instrumen politik yang dirancang untuk mengubah fakta di lapangan secara permanen.

Gelombang Kecaman dari Komunitas Internasional

Langkah ekspansionis Israel ini sontak menuai kritik pedas dari berbagai pihak di seluruh dunia, yang melihatnya sebagai ancaman serius terhadap prospek perdamaian dan stabilitas regional yang rapuh.

Reaksi Negara-negara Arab

Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Arab Saudi secara kompak mengecam pembangunan permukiman baru ini, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Mereka menilai kebijakan Israel ini sebagai hambatan serius bagi penyelesaian konflik melalui solusi dua negara, serta berpotensi memicu eskalasi baru di wilayah tersebut. Kerangka hukum internasional yang mengatur wilayah pendudukan seakan diabaikan, memperparah ketegangan yang sudah ada.

Sikap Eropa dan Amerika Utara

Sebanyak 14 negara, termasuk Inggris, Kanada, dan Jerman, tak tinggal diam. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk keputusan Israel, seraya memperingatkan risiko meningkatnya ketidakstabilan regional akibat tindakan tersebut. Negara-negara ini mendesak Israel untuk segera membatalkan keputusan sepihak yang dinilai melanggar hukum internasional dan membahayakan upaya diplomatik yang sedang berjalan.

Kekhawatiran Terhadap Proses Perdamaian

Perluasan permukiman ini dinilai berpotensi merusak upaya internasional yang tengah gencar mendorong fase kedua gencatan senjata di Gaza. Lebih dari itu, tindakan ini secara fundamental mengancam prospek perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Negara-negara pengkritik menekankan bahwa tindakan sepihak semacam ini hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut, memperumit situasi yang sudah sangat kompleks, dan meruntuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak yang krusial bagi dialog.

Implikasi dan Prospek Masa Depan

Pembangunan permukiman ini berlangsung di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat. Kawasan tersebut menjadi saksi serangkaian serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina, di samping operasi militer Israel yang intensif sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023. Situasi keamanan yang memburuk ini semakin memperparah kondisi kemanusiaan dan politik di Tepi Barat yang memang sudah genting.

Dengan terus bertambahnya permukiman Israel di wilayah pendudukan, tekanan diplomatik terhadap Tel Aviv diperkirakan akan semakin menguat dari berbagai forum internasional. Sementara itu, peluang pembentukan negara Palestina yang berdaulat kian menyempit, tergerus oleh fakta-fakta di lapangan yang terus berubah. Konflik politik dan keamanan yang belum mereda, ditambah dengan kebijakan ekspansionis Israel, membuat prospek perdamaian yang komprehensif di wilayah tersebut semakin jauh dari harapan.