Prabowo di KTT PBB, Misi Kemanusiaan untuk Palestina Dimulai!

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2025). Kehadiran Prabowo adalah untuk mengikuti Konferensi Internasional Tingkat Tinggi yang membahas penyelesaian damai masalah Palestina serta implementasi solusi dua negara, sebuah langkah penting dalam misi kemanusiaan dan perdamaian.
Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
Tepat pukul 15.00 waktu setempat, Prabowo memasuki ruang Sidang Majelis Umum PBB. Penampilannya yang mengenakan setelan jas abu-abu gelap dan kopiah hitam mencerminkan kesungguhan dalam menghadiri forum penting tersebut. Tempat duduk Prabowo, diapit oleh delegasi India dan Iran, menegaskan peran sentral Indonesia dalam diplomasi internasional terkait isu Palestina.
Seorang diplomat senior mengungkapkan bahwa kehadiran Prabowo bukan sekadar formalitas, melainkan bukti nyata diplomasi aktif Indonesia dalam mencari solusi atas konflik berkepanjangan ini.
Delegasi Indonesia dalam KTT
Prabowo tidak sendiri. Ia didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Umar Hadi. Kehadiran delegasi lengkap ini menunjukkan pendekatan komprehensif Indonesia terhadap isu Palestina, mencakup aspek politik, ekonomi, dan kemanusiaan.
"Delegasi yang kuat ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam berkontribusi pada solusi yang berkelanjutan," ujar seorang pengamat politik internasional.
Fokus Utama KTT PBB tentang Palestina
KTT ini bertujuan menggalang dukungan internasional untuk penyelesaian damai masalah Palestina, dengan fokus utama pada implementasi solusi dua negara. Solusi ini dianggap sebagai cara paling realistis untuk mencapai perdamaian abadi, dengan keberadaan berdampingan secara damai antara Negara Israel dan Negara Palestina.
Selain itu, KTT juga berupaya meningkatkan pengakuan terhadap Negara Palestina di mata dunia. Pengakuan yang lebih luas akan memperkuat posisi tawar Palestina dalam negosiasi damai dan membuka akses ke forum internasional serta bantuan pembangunan.
Hari Prabowo, Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York, sebelum KTT berlangsung menyatakan, "Tujuan utama kami adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat Palestina hidup dalam damai dan sejahtera."
Peran Aktif Indonesia dalam Mendukung Palestina
Indonesia telah lama menjadi pendukung utama perjuangan rakyat Palestina, memberikan dukungan politis, diplomatik, kemanusiaan, dan pembangunan. Indonesia secara konsisten menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Indonesia juga aktif dalam kelompok inti (core group) yang menggalang pengakuan negara Palestina, bekerja sama dengan negara-negara lain seperti Prancis dan Arab Saudi. "Indonesia terus berupaya di belakang layar untuk menggalang dukungan internasional bagi Palestina," ujar Hari Prabowo.
Indonesia juga secara berkala memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, termasuk makanan, obat-obatan, dan beasiswa pendidikan.
Harapan Pengakuan Negara Palestina oleh Dunia
Menjelang KTT PBB, sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Portugal, dan Malta telah menyatakan niatnya untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Hal ini memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina dan meningkatkan momentum menuju penyelesaian damai konflik Israel-Palestina.
Pengakuan negara Palestina oleh semakin banyak negara akan memberikan dampak signifikan, termasuk meningkatkan legitimasi Palestina di mata dunia, memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri pendudukan, dan membuka jalan bagi negosiasi damai yang lebih seimbang.
Prabowo dijadwalkan menyampaikan pernyataan dalam forum tersebut, setelah Yordania, Turki, Brazil, dan Portugal. Pernyataan Prabowo diharapkan memberikan dorongan moral dan politis bagi perjuangan rakyat Palestina dan menginspirasi negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa.