Gaza Membara 2 Tahun, Saatnya Indonesia Turun Tangan?

Konflik Gaza Genap 2 Tahun, Saatnya Indonesia Lebih Aktif?

Konflik berkepanjangan di Gaza telah mencapai titik krusial, memasuki tahun kedua dengan dampak kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan. Situasi ini memicu pertanyaan mendesak: bagaimana Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mewujudkan perdamaian? Eskalasi yang berlangsung selama dua tahun ini telah merenggut ribuan nyawa warga sipil dan menghancurkan infrastruktur vital di Gaza.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, pada Kamis (9/10/2025), menyampaikan optimisme bahwa perdamaian di Palestina masih mungkin terwujud. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. "Upaya negosiasi untuk gencatan senjata perlu terus dilakukan," ujarnya. Sukamta menyoroti bahwa Israel seolah tidak menginginkan perdamaian, dengan menggagalkan hampir setiap upaya negosiasi. Ia menekankan perlunya dunia internasional untuk mengucilkan Israel dan melakukan upaya konkret menghentikan aksi genosida.

Langkah Strategis Indonesia

Di tengah situasi yang memburuk, Indonesia memiliki beberapa opsi strategis untuk berkontribusi pada upaya perdamaian:

* Intensifikasi Diplomasi: Indonesia dapat berperan aktif dalam perundingan antara Israel dan Hamas. Komunikasi intensif dengan kedua belah pihak dan negara-negara regional dapat membantu menjembatani perbedaan dan mendorong kompromi. * Tekanan Internasional: Indonesia dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel, mendesak penghentian kekerasan dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Forum internasional seperti PBB, OKI, dan ASEAN dapat menjadi wadah untuk berkoalisi dengan negara-negara lain yang memiliki kepedulian serupa. * Bantuan Kemanusiaan: Peningkatan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza sangat diperlukan. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat bekerja sama menyalurkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, air bersih, dan tempat tinggal sementara. Bantuan medis dan psikologis juga krusial bagi para korban konflik. * Pasukan Penjaga Perdamaian: Setelah mendapatkan mandat dari PBB, Indonesia dapat mempertimbangkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Kehadiran pasukan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, Dave Laksono, turut menyampaikan keprihatinannya dan mendorong pemerintah untuk terus aktif menyuarakan gencatan senjata. "Desakan ini bukan hanya soal politik, tetapi soal kemanusiaan," tegasnya. Ia mendukung langkah-langkah Indonesia di forum internasional dan tetap optimis dengan peluang negosiasi damai.

Optimisme di Tengah Kompleksitas

Meskipun prosesnya kompleks dan penuh tantangan, Laksono berharap semua pihak yang terlibat, termasuk mediator internasional, dapat mengedepankan solusi damai yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tekadnya untuk mencapai semua tujuan perang di Gaza, termasuk pembebasan sandera dan penghapusan kekuasaan Hamas. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (7/10), tepat dua tahun sejak perang di Gaza dimulai.

Di sisi lain, negosiator utama Hamas, Khalil El-Hayya, menyampaikan bahwa kelompoknya menginginkan jaminan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan negara-negara sponsor bahwa perang di Gaza akan berakhir selamanya. "Kami tidak mempercayai pendudukan, bahkan sedetik pun," ujarnya, seraya menuduh Israel telah melanggar dua gencatan senjata sebelumnya.