Suara Guru Besar Indonesia, Palestina Merdeka & PBB Harus Berubah!

Gelombang dukungan untuk Palestina terus bergulir. Kali ini, sejumlah guru besar dari berbagai universitas di Indonesia menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait konflik yang berkepanjangan di tanah Palestina. Mereka menyerukan kemerdekaan penuh bagi Palestina dan mendesak reformasi menyeluruh di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama menyoroti perlunya penghapusan hak veto yang selama ini menjadi keistimewaan anggota tetap Dewan Keamanan (DK).

Pernyataan keras ini muncul di tengah keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah tersebut.

Solidaritas Guru Besar di Kampus UI

Aksi solidaritas ini dikumandangkan usai peluncuran Universitas Indonesia (UI) Palestine Center, pada hari Jumat (19/9/2025), bertempat di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Kampus UI Depok. Prof. Heri Hermansyah, Rektor UI, bersama dengan Prof. Nuhfil Hanani dari Universitas Brawijaya (UB), tampil sebagai perwakilan untuk membacakan pernyataan tersebut. Sebagai simbol dukungan, para guru besar yang hadir kompak mengenakan syal bermotif bendera Palestina.

"Resolusi Sidang Umum PBB adalah momentum penting untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel secara komprehensif, sekaligus mendesak reformasi DK PBB," tegas Prof. Hermansyah. "Kami, para guru besar Indonesia, merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk mencapai tujuan ini."

Rekomendasi untuk Palestina Merdeka

Para guru besar ini menyusun serangkaian rekomendasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dan menciptakan perdamaian abadi di kawasan tersebut:

Implementasi Keputusan Sidang Umum PBB

Rekomendasi pertama yang digarisbawahi adalah konsistensi Indonesia dalam mengawal implementasi keputusan Sidang Umum PBB ke-80 hingga Palestina benar-benar merdeka. Ini mencakup persiapan aspek legal-formal seperti penetapan batas negara, definisi bangsa Palestina, dan mandat pemerintahan. "Upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak," ujar Prof. Hanani.

Jaminan Keamanan bagi Rakyat Palestina

Para guru besar mendesak perlunya jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Palestina melalui pengiriman Pasukan Perdamaian PBB. "Kehadiran pasukan perdamaian akan memberikan rasa aman bagi warga sipil dan mencegah konflik semakin meluas," kata Prof. Hanani.

Menolak Relokasi Warga Gaza

Opsi relokasi penduduk Gaza, dengan alasan apa pun, ditolak mentah-mentah oleh para guru besar. Sebagai solusi, mereka mengusulkan agar Pemerintah Indonesia memberikan bantuan medis, pendidikan, dan bentuk bantuan lainnya di luar wilayah Palestina, namun dengan jaminan bahwa para pengungsi dapat kembali ke tanah air mereka.

Tuntutan Penghentian Okupasi Ilegal

Para guru besar menuntut agar Pemerintah Pendudukan Zionis segera mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah Palestina dan menarik diri dari wilayah yang ditetapkan oleh Resolusi PBB No. 181 tahun 1947. Selain itu, mereka juga harus bertanggung jawab atas semua pelanggaran hukum internasional yang telah diputuskan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Dukungan Reformasi DK PBB

Para guru besar menyerukan reformasi DK PBB melalui tata kelola yang lebih inklusif, representatif, dan adil. Reformasi ini bisa dimulai dengan memperluas jumlah anggota tetap DK PBB dan menghapus hak veto yang saat ini hanya dimiliki oleh lima negara anggota tetap. "Reformasi DK PBB sangat penting untuk mendukung efektivitas pasukan perdamaian dan memastikan PBB tetap relevan," kata Prof. Hermansyah.

Peningkatan Komitmen Indonesia

Indonesia didorong untuk meningkatkan komitmen dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada bangsa Palestina melalui Indonesian Aid, bantuan kemanusiaan, bantuan medis, pendidikan, dan perluasan hubungan perdagangan jangka panjang. "Ini akan membantu negara Palestina merdeka dan mandiri," jelas Prof. Hanani.

Waspadai Disinformasi Zionisme

Para guru besar menyoroti gerakan zionisme yang melancarkan disinformasi di Indonesia. Mereka menilai bahwa disinformasi ini sengaja membenturkan pemerintah dan masyarakat terkait isu-isu sensitif. "Disinformasi ini harus dilawan bersama oleh pemerintah, pendidik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat," tegas Prof. Hermansyah.

Dukungan untuk Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

Para guru besar memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyuarakan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan reformasi DK PBB dalam Sidang Umum PBB ke-80 pada 23 September 2025.

Hakikat Konflik Palestina-Israel

"Bagi Indonesia, konflik Palestina-Israel adalah akibat penjajahan, pendudukan, pengusiran paksa, dan perampasan wilayah bangsa Palestina oleh zionisme," tegas Prof. Hanani. Para guru besar berharap dukungan ini akan mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengkalibrasi kebijakan luar negeri yang menyelaraskan itikad membela Palestina dengan tantangan yang ada.

Resolusi PBB dan Deklarasi New York

Majelis Umum PBB telah menyetujui resolusi yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka, dengan dukungan dari 142 negara, 10 negara menolak, dan 12 negara abstain. Deklarasi New York, yang merupakan hasil konferensi internasional yang diselenggarakan pada bulan Juli lalu di Markas Besar PBB, juga menjadi landasan dalam perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

Inisiator Pernyataan Sikap

Pernyataan sikap ini diinisiasi oleh sejumlah guru besar dari berbagai kampus di Indonesia, di antaranya Prof. M Mahfud MD (Universitas Islam Indonesia/UII), Prof. R Siti Zuhro (Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN), Prof. Heri Hermansyah (UI), Prof Fasli Jalal (Universitas Negeri Jakarta/UNJ), Prof Didik J Rachbini (Universitas Paramadina), Prof Nuhfil Hanani (Universitas Brawijaya/UB), Prof M Nasih (Universitas Airlangga/Unair), Prof Widodo (UB), Prof M Madyan (Unair), Prof Suharnomo (Universitas Diponegoro/Undip), Prof Jamaluddin Jompa (Universitas Hasanudin/Unhas), Prof Budi Wiweko (UI), Prof Eko Prasojo (UI), Prof Tirta N Mursitama (Binus University), Prof Yayan Rahtikawati (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Curie Maharani, PhD (Binus University).

Pernyataan sikap ini adalah cerminan suara kuat dari akademisi Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dan reformasi sistem global. Diharapkan, rekomendasi ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina. Situasi di Palestina terus berkembang, dan dunia internasional akan terus memantau perkembangan ini dengan seksama.