Mengapa Selandia Baru Belum Akui Palestina? Ini Alasannya!

Selandia Baru belum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, sebuah sikap yang berbeda dari sejumlah negara mitra dekatnya. Di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk mengakui hak-hak rakyat Palestina, apa sebenarnya yang mendasari keputusan Wellington ini? Pemerintah Selandia Baru menilai kondisi di Timur Tengah saat ini belum memungkinkan untuk pengakuan tersebut.

Mengapa Selandia Baru Belum Mengakui Palestina? Ini Alasannya

Situasi Politik yang Belum Stabil

Salah satu pertimbangan utama Selandia Baru adalah kondisi politik di wilayah Palestina yang masih bergejolak. Perpecahan internal antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas yang menguasai Gaza menjadi perhatian serius. Ketidakpastian seputar pemerintahan Palestina di masa depan menimbulkan pertanyaan mendasar: dengan siapa Selandia Baru akan berinteraksi? Apakah pengakuan justru akan memperkeruh suasana dan menghambat stabilitas regional? "Kami ingin melihat pemerintahan Palestina yang bersatu dan efektif sebelum mengakui Palestina sebagai sebuah negara," ungkap seorang sumber anonim dari Kementerian Luar Negeri Selandia Baru.

Peran Hamas di Gaza

Keberadaan Hamas, yang memegang kendali atas Gaza sejak 2007, juga menjadi sorotan. Beberapa negara memandang Hamas sebagai organisasi teroris. Meskipun Selandia Baru tidak secara eksplisit menjadikan Hamas sebagai alasan utama, implikasinya jelas: keberadaan Hamas sebagai kekuatan dominan memunculkan keraguan tentang legitimasi pemerintahan Palestina di masa depan. Ada kekhawatiran bahwa langkah apa pun yang dapat dianggap melegitimasi atau memperkuat Hamas justru akan menggagalkan upaya perdamaian.

Kekhawatiran Akan Gencatan Senjata

Pemerintah Selandia Baru juga khawatir bahwa pengakuan terhadap Palestina, di tengah konflik yang terus berkecamuk, justru dapat mempersulit upaya mencapai gencatan senjata dan solusi damai jangka panjang. Mereka berpendapat bahwa pengakuan yang terburu-buru dapat memperkeras posisi kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina, dan mengurangi kemungkinan kompromi. Menurut pandangan Selandia Baru, fokus utama saat ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi negosiasi dan perdamaian yang berkelanjutan.

Posisi Pemerintah Selandia Baru: 'Kapan, Bukan Apakah'

Meski belum mengakui Palestina saat ini, pemerintah Selandia Baru menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara: Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dalam perbatasan yang aman dan diakui. Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, menegaskan bahwa "pengakuan negara Palestina adalah pertanyaan tentang kapan, bukan apakah." Ini mengindikasikan bahwa Selandia Baru pada dasarnya tidak menentang pengakuan Palestina, namun menunggu waktu dan kondisi yang tepat.

Perbedaan Pendapat dengan Negara Mitra

Posisi Selandia Baru ini berbeda dengan beberapa negara mitra tradisionalnya, termasuk Australia, Kanada, dan Inggris, yang telah mengakui negara Palestina. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas isu ini dan beragam pendekatan yang diambil oleh negara-negara yang memiliki pandangan serupa tentang perdamaian di Timur Tengah. Kendati demikian, Selandia Baru terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara tersebut dalam upaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Winston Peters, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, menyampaikan kekhawatiran bahwa fokus pada pengakuan justru mempersulit gencatan senjata. Hal ini disampaikan dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, Minggu (28/9/2025).

Harapan Pemerintah Selandia Baru

Pemerintah Selandia Baru berharap pengakuan Palestina dapat dilakukan ketika situasi di lapangan menawarkan prospek perdamaian dan negosiasi yang lebih besar daripada saat ini. Mereka berharap dapat melihat kemajuan dalam pembentukan pemerintahan Palestina yang bersatu, inklusif, dan mampu memerintah secara efektif di seluruh wilayah Palestina. Selain itu, mereka berharap melihat komitmen tulus dari kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan, menghormati hukum internasional, dan mencari solusi damai melalui dialog dan negosiasi.

Kritik dari Partai Oposisi

Keputusan pemerintah Selandia Baru untuk tidak mengakui Palestina menuai kritik dari partai oposisi, Partai Buruh. Peeni Henare, juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, menyatakan bahwa keputusan tersebut menempatkan Selandia Baru "di sisi sejarah yang salah." Partai Buruh berpendapat bahwa tidak ada solusi dua negara atau perdamaian abadi di Timur Tengah tanpa pengakuan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Mereka mendesak pemerintah untuk mengubah kebijakannya dan mengambil langkah-langkah untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Partai Buruh berpendapat bahwa pengakuan Palestina bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga kepentingan strategis Selandia Baru. Dengan mengakui Palestina, Selandia Baru dapat menunjukkan komitmennya terhadap hukum internasional, multilateralisme, dan penyelesaian konflik secara damai, serta meningkatkan reputasi Selandia Baru di panggung internasional dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara Arab dan Muslim.

Namun, pemerintah Selandia Baru tetap pada pendiriannya, dengan alasan bahwa pengakuan prematur dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dan menghambat upaya perdamaian. Pemerintah menegaskan akan terus memantau situasi di Timur Tengah dan mempertimbangkan kembali kebijakannya jika keadaan berubah, serta berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina dan mendukung upaya pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Palestina.

Di sisi lain, banyak pihak yang berpendapat bahwa pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk menciptakan keseimbangan kekuatan antara Israel dan Palestina dan memberikan harapan kepada rakyat Palestina, serta mempromosikan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak dan membuka jalan bagi solusi damai jangka panjang. Masa depan hubungan Selandia Baru dengan Palestina akan terus menjadi subjek perdebatan dan diskusi, dengan implikasi yang signifikan bagi kebijakan luar negeri Selandia Baru dan perannya di dunia.