Macron, Akhiri Perang Gaza, Akui Palestina! Ada Apa?

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, membuat pernyataan mengejutkan dengan menyerukan penghentian segera perang di Gaza dan secara resmi mengakui Negara Palestina. Langkah ini sontak memicu diskusi hangat di berbagai belahan dunia. Banyak pihak menilai pengakuan ini sebagai tindakan berani yang berpotensi mengubah konstelasi politik di Timur Tengah.

Langkah Berani Macron: Akui Palestina dan Serukan Perdamaian

Keputusan Emmanuel Macron ini bukan tanpa dasar. Di tengah konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai, Macron merasa perlu ada gebrakan diplomasi yang nyata. Pengakuan resmi terhadap Negara Palestina diharapkan menjadi fondasi bagi proses perdamaian yang lebih inklusif dan berkeadilan. Seruan untuk mengakhiri perang di Gaza sendiri didasari keprihatinan mendalam atas banyaknya korban sipil dan dampak kemanusiaan yang kian memburuk.

Mengapa Macron Mengakui Palestina?

Menurut sumber di pemerintahan Prancis, ada beberapa alasan utama di balik keputusan Macron mengakui Palestina. Pertama, tumbuh rasa frustrasi terhadap jalan buntu dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Kedua, meningkatnya tekanan dari masyarakat Prancis dan Eropa yang menginginkan solusi yang lebih adil bagi warga Palestina. Ketiga, keyakinan bahwa pengakuan resmi bisa memberi legitimasi politik dan hukum yang lebih kuat bagi Palestina di mata internasional. Seorang diplomat Prancis, yang tak ingin disebutkan namanya, mengatakan, "Pengakuan ini bukan sekadar simbol, tapi langkah strategis untuk mendorong dialog dan negosiasi yang lebih konstruktif."

Pesan Tegas Macron di Konferensi Internasional

Dalam pidatonya di konferensi internasional tentang solusi dua negara, Macron menyampaikan pesan yang lugas. Ia mengecam keras operasi militer Israel di Gaza, menegaskan bahwa tidak ada justifikasi untuk pembantaian dan penderitaan yang berkelanjutan. "Ratusan ribu orang mengungsi, terluka, kelaparan, dan trauma. Kehidupan mereka terus hancur. Tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Tidak ada," tegas Macron. Ia juga mengumumkan rencana Prancis untuk membuka kedutaan besar di Negara Palestina setelah semua sandera di Gaza dibebaskan dan gencatan senjata permanen tercapai. Langkah ini dilihat sebagai bukti komitmen Prancis untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Negara Palestina.

Reaksi Internasional Atas Langkah Prancis

Keputusan Macron ini langsung memicu beragam reaksi di seluruh dunia. Ada yang mendukung penuh, ada pula yang melontarkan kritik pedas. Respons yang berbeda-beda ini mencerminkan betapa kompleks dan sensitifnya isu Palestina di panggung internasional.

Dukungan dan Kecaman Mengalir

Sejumlah negara, terutama di Eropa dan Amerika Latin, menyambut baik langkah Prancis. Portugal, Monako, Kanada, Belgia, Luksemburg, dan Malta, misalnya, segera mengikuti jejak Prancis dengan mengakui Negara Palestina. Negara-negara ini berpendapat bahwa pengakuan tersebut adalah langkah krusial menuju solusi dua negara yang berkelanjutan. Sebaliknya, Israel mengecam keras keputusan Macron, menyebutnya sebagai "hadiah untuk terorisme" dan "penghalang bagi perdamaian." Beberapa sekutu dekat Israel, seperti Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump saat itu, juga menyatakan kekecewaan mereka atas langkah tersebut.

Negara Lain Ikuti Jejak Prancis

Setelah pengumuman Macron, dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina tampak menguat. Portugal, Monako, Kanada, Belgia, Luksemburg, dan Malta menjadi negara-negara pertama yang bergabung dengan Prancis dalam mengakui Negara Palestina. Para analis politik memprediksi bahwa tren ini akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Inisiatif Rekonstruksi Gaza dari Mesir

Di tengah upaya mencari solusi politik, Mesir mengambil inisiatif untuk mengatasi dampak kemanusiaan di Gaza. Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly, mengumumkan bahwa negaranya akan menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi Gaza segera setelah gencatan senjata tercapai. "Mesir akan, segera setelah kita mencapai gencatan senjata, menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi internasional di Jalur Gaza untuk memobilisasi dana yang diperlukan bagi rencana rekonstruksi Arab-Islam," katanya dalam konferensi internasional tersebut. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu memulihkan infrastruktur yang hancur dan menghidupkan kembali kehidupan masyarakat Gaza.

Pertemuan Multilateral yang Diinisiasi AS

Menyikapi situasi yang berkembang di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, berupaya memainkan peran aktif dalam mencari solusi damai. Gedung Putih mengumumkan bahwa Trump akan mengadakan pertemuan multilateral dengan sejumlah negara kunci di kawasan dan sekitarnya, termasuk Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas strategi bersama dalam mengatasi konflik Israel-Palestina dan mempromosikan stabilitas di Timur Tengah. Selain itu, Trump juga dijadwalkan untuk bertemu secara bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan para pemimpin dari Ukraina, Argentina, dan Uni Eropa di sela-sela Sidang Umum PBB.

Langkah Macron pada Senin, 22 September 2025 membuka babak baru dalam diplomasi internasional terkait konflik Israel-Palestina. Meski menimbulkan pro dan kontra, pengakuan Palestina oleh Prancis dan diikuti oleh beberapa negara lain menunjukkan bahwa isu ini semakin mendesak untuk diselesaikan secara adil dan komprehensif. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pengakuan simbolis ini menjadi langkah nyata menuju perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Dukungan internasional, inisiatif rekonstruksi, dan dialog yang inklusif akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan itu.