Israel Kebal Hukum? Menlu Ungkap Fakta Mencengangkan di KTT Doha

Di tengah tensi yang meningkat di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, lantang menyuarakan keprihatinannya mengenai impunitas Israel dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat negara-negara Arab dan Islam di Doha, Qatar. Isu ini menjadi sorotan tajam, terutama setelah serangan yang menimpa wilayah Qatar beberapa waktu lalu.

Kehadiran Indonesia di KTT Doha: Komitmen Perdamaian

Kehadiran Menlu Sugiono di KTT yang digelar pada 15 September 2025 ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah cerminan komitmen Indonesia untuk turut serta aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah yang terus bergejolak. Tiga hari sebelumnya, tepatnya pada 12 September 2025, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Doha untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Kunjungan ini menjadi sinyal kuat dukungan Indonesia terhadap Qatar, menyusul insiden serangan yang menelan korban sipil.

"Kunjungan Presiden Prabowo adalah pesan yang jelas tentang dukungan teguh Indonesia terhadap Qatar, setelah serangan mengerikan dan pengecut yang dilancarkan ke Doha," ujar Menlu Sugiono, menegaskan kembali arti penting kunjungan tersebut. Ia juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan mendoakan kesembuhan bagi para korban luka. "Kami mengapresiasi ketangguhan Qatar, dan berdiri bersama Anda di masa sulit ini," imbuhnya.

Kutukan Keras atas Agresi Terhadap Qatar

Dalam forum internasional tersebut, Menlu Sugiono dengan tegas mengutuk agresi yang diduga dilakukan Israel terhadap Qatar. Ia menekankan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, Piagam PBB, serta prinsip-prinsip dasar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurutnya, serangan ini bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, tetapi juga ancaman nyata bagi perdamaian regional dan global.

"Indonesia mengutuk agresi yang baru-baru ini terjadi. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip yang mendasari OKI," tegas Menlu Sugiono, mencerminkan kekecewaan mendalam Indonesia atas situasi yang terus memburuk. Ia menambahkan bahwa agresi ini mencederai upaya negosiasi perdamaian di kawasan.

Impunitas Israel: Akar Masalah Konflik?

Salah satu poin krusial yang disoroti Menlu Sugiono adalah dugaan impunitas yang dinikmati Israel dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Ia menilai bahwa impunitas ini telah menciptakan lingkaran kekerasan yang tak berujung dan menjadi penghalang utama bagi upaya perdamaian. Kurangnya akuntabilitas atas tindakan yang melanggar hukum internasional, menurutnya, telah memperparah situasi dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum global.

"Apa yang kita saksikan di Doha bukanlah insiden yang terisolasi. Ini adalah konsekuensi tragis dari impunitas yang telah berlangsung selama puluhan tahun," kata Menlu Sugiono, menggambarkan dampak jangka panjang dari masalah ini. Ia menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar persoalan lokal, melainkan menyangkut kelangsungan hidup bangsa-bangsa, martabat manusia, dan integritas hukum internasional. Data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa ratusan resolusi PBB terkait konflik Israel-Palestina belum diimplementasikan secara penuh selama dekade terakhir, yang semakin memperkuat persepsi tentang impunitas.

Seruan kepada Dewan Keamanan PBB untuk Bertindak

Menlu Sugiono mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan tegas dan efektif dalam merespons situasi yang berkembang di Timur Tengah. Ia mengingatkan bahwa Dewan Keamanan memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan harus melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional serta mencegah terulangnya agresi.

"Indonesia mendorong KTT di Doha tidak hanya mengeluarkan kecaman kolektif, tapi juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah tegas, memastikan akuntabilitas, dan mencegah terulangnya kembali serangan," tegasnya. Ia menyerukan kepada seluruh anggota Dewan Keamanan untuk mengesampingkan kepentingan politik sempit dan bertindak demi kepentingan perdamaian dan keadilan. Namun, veto yang kerap digunakan oleh sejumlah anggota tetap Dewan Keamanan dinilai telah menghambat upaya untuk mengambil tindakan yang lebih kuat terhadap pelanggaran hukum internasional di Timur Tengah.

Solusi Perdamaian: Visi Indonesia

Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah. Menlu Sugiono menyatakan bahwa terwujudnya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan resolusi-resolusi PBB yang relevan, merupakan prasyarat utama untuk mencapai stabilitas dan keamanan di kawasan.

"Bagi Indonesia, jalan menuju perdamaian abadi tetap sama: terwujudnya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan resolusi-resolusi PBB yang relevan," tegasnya. Indonesia menyatakan akan terus mendukung Qatar, Palestina, dan seluruh bangsa yang menjunjung tinggi hukum internasional dan kemanusiaan. Kendati proses negosiasi menuju solusi dua negara masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembangunan permukiman ilegal, Indonesia tetap optimis bahwa dengan kemauan politik dan dukungan internasional yang kuat, perdamaian yang adil dan berkelanjutan dapat dicapai.