Gencatan Senjata Gaza Kembali Gagal, Amerika Serikat Ambil Sikap

Gaza kembali dilanda kekecewaan. Harapan akan adanya gencatan senjata kembali pupus setelah Amerika Serikat menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB. Keputusan ini sontak menuai kecaman dan dikhawatirkan akan memperpanjang konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

AS Veto Resolusi Gencatan Senjata, Tuai Kritik

Kamis, 18 September 2025, menjadi hari kelabu bagi harapan perdamaian di Gaza. Amerika Serikat kembali menjadi penghalang bagi resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Langkah ini semakin mengisolasi AS dari konsensus internasional yang menguat untuk mengakhiri konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak. Resolusi yang diajukan menyerukan gencatan senjata tanpa syarat dan permanen, serta pencabutan segala pembatasan terhadap pengiriman bantuan ke wilayah Palestina tersebut.

Alasan di Balik Veto AS

Pemerintah AS berdalih bahwa resolusi tersebut gagal mengutuk Hamas dan tidak mengakui hak Israel untuk membela diri. Menurut Washington, resolusi tersebut justru melegitimasi narasi yang menguntungkan Hamas dan tidak mencerminkan realitas kompleks di lapangan. Sikap ini menegaskan dukungan kuat AS terhadap Israel, sekutu dekatnya, serta keyakinan bahwa gencatan senjata harus dibarengi langkah konkret untuk menjamin keamanan Israel. AS juga menyatakan sedang aktif mengupayakan solusi diplomatik melalui perundingan langsung, dan resolusi ini berpotensi menghambat upaya tersebut.

Penjelasan dari Perwakilan AS di PBB

Dorothy Shea, Penjabat Duta Besar AS untuk PBB, menegaskan posisi negaranya sebelum pemungutan suara. "Amerika Serikat telah menegaskan 'Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza'," ujarnya, seperti dikutip dari Reuters. Shea menambahkan bahwa resolusi tersebut akan menggagalkan upaya mediasi gencatan senjata yang dipimpin AS.

Solidaritas Internasional untuk Gencatan Senjata

Meskipun diveto AS, 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memberikan suara mendukung resolusi tersebut. Dukungan luas ini mencerminkan keprihatinan mendalam dunia internasional terhadap krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza. Konflik yang berkepanjangan dan pembatasan akses bantuan memperparah krisis ini, menyebabkan kelaparan dan penderitaan meluas di kalangan penduduk sipil. Para pendukung resolusi berpendapat bahwa gencatan senjata segera sangat penting untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan untuk memulai perundingan damai yang berarti.

Reaksi Internasional Mengalir Deras

Keputusan AS untuk menggunakan hak veto memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemanusiaan, pemerintah asing, dan kelompok advokasi. Banyak yang menyuarakan kekecewaan dan kekhawatiran bahwa tindakan AS akan memperpanjang penderitaan warga Palestina di Gaza dan semakin menjauhkan harapan perdamaian.

Inggris Kritik Tindakan Israel

Barbara Woodward, Duta Besar Inggris untuk PBB, secara terbuka mengkritik keputusan Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan membatasi bantuan kemanusiaan. Woodward menggambarkan tindakan tersebut sebagai "tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif," menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara sekutu Barat mengenai cara terbaik mengatasi konflik. Kritik ini menggarisbawahi tekanan internasional yang meningkat pada Israel untuk menahan diri dan memprioritaskan perlindungan warga sipil.

Pembelaan dari Israel

Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB, membela tindakan negaranya dan menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat. Danon berpendapat bahwa Hamas tidak boleh dibiarkan berkuasa di Gaza dan Israel berhak membela diri dari serangan kelompok militan tersebut. "Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror," kata Danon kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut.

Hamas Mengecam Veto AS

Hamas mengutuk veto AS, menyebutnya sebagai bukti "bias buta pemerintah AS" terhadap Israel. Kelompok militan tersebut juga mengkritik resolusi tersebut karena dianggap gagal mengatasi akar penyebab konflik dan tidak menjamin hak-hak rakyat Palestina. Kecaman ini semakin memperburuk ketegangan dan menyulitkan upaya mencapai kesepakatan damai.

Rekam Jejak Veto AS dalam Konflik Israel-Palestina

Penggunaan hak veto oleh AS dalam resolusi terkait konflik Israel-Palestina bukanlah hal baru. Secara historis, AS kerap menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dari tindakan yang dianggap tidak adil atau bias di PBB.

Enam Kali Veto Sejak Perang Gaza

Sejak dimulainya perang Gaza hampir dua tahun lalu, AS tercatat telah menggunakan hak veto sebanyak enam kali untuk memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata atau mengkritik tindakan Israel. Catatan ini mencerminkan dukungan kuat AS terhadap Israel dan komitmennya untuk melindungi kepentingan negara tersebut di PBB.

Kondisi Kemanusiaan di Gaza Semakin Mengkhawatirkan

Di tengah upaya diplomatik yang belum membuahkan hasil, kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Organisasi-organisasi bantuan melaporkan bahwa kelaparan telah terjadi di beberapa wilayah, dan banyak penduduk sipil tidak memiliki akses ke makanan, air, dan perawatan medis yang memadai. Krisis ini diperparah oleh pembatasan akses yang diberlakukan oleh Israel, yang menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan.

Penjelasan dari Misi AS untuk PBB

Morgan Ortagus, Konselor Misi AS untuk PBB, menyatakan bahwa resolusi yang diveto gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri. "Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini," ujarnya. Ortagus menekankan bahwa Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini.

Otoritas Palestina Mengecam Keras

Otoritas Palestina (PA) mengecam keras veto yang digunakan AS, menyebutnya sebagai "tamparan" bagi upaya perdamaian dan sebagai lampu hijau bagi Israel untuk melanjutkan agresinya. PA menyerukan kepada AS untuk meninjau kembali kebijakannya dan mengambil pendekatan yang lebih seimbang dan adil terhadap konflik tersebut.

Seruan PA kepada Washington

Nabil Abu Rudeineh, juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, mengatakan bahwa veto AS akan "mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional". Abu Rudeineh mendesak Washington untuk "meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional" dan untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Masa depan Gaza masih penuh ketidakpastian. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut, prospek perdamaian jangka pendek tampak suram. Kebutuhan mendesak saat ini adalah memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan melindungi warga sipil dari bahaya lebih lanjut. Upaya internasional yang terkoordinasi sangat penting untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan memulai pembicaraan damai yang berarti antara kedua belah pihak.