Fakta Mengejutkan di Gaza, Pakar HAM Ungkap Dugaan Pelanggaran Serius Israel

Sorotan tajam kembali diarahkan ke Gaza, dengan seorang pakar HAM PBB menyoroti dugaan pelanggaran serius oleh Israel yang memicu kecaman internasional dan seruan pertanggungjawaban. Tuduhan genosida yang lama bergaung kembali, memperdalam perpecahan dan memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat politik dan hukum internasional.

Kecaman Keras Pakar HAM PBB: Genosida di Gaza?

Francesca Albanese, pakar HAM PBB, menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan Israel di Gaza. Dalam konferensi pers yang digelar di Jenewa pada Selasa (16/9/2025), Albanese menuding Israel melakukan tindakan genosida. Ia juga menyerukan agar negara-negara yang terlibat dalam perdagangan senjata dengan Israel turut bertanggung jawab. "Terlalu banyak negara yang terus mengabaikan, menormalisasi penderitaan, dan bahkan mengambil keuntungan darinya," ujarnya dengan nada prihatin.

Sebagai pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Albanese mengungkapkan kekecewaannya atas sikap sejumlah negara yang dianggapnya menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa keterlibatan dalam perdagangan senjata dengan Israel, di tengah konflik yang berkecamuk di Gaza, bukan hanya persoalan moral, tetapi juga pelanggaran hukum internasional. "Ini bukan hanya salah secara moral, tetapi juga melanggar hukum," tegasnya, menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terus memasok senjata ke Israel.

Kritik pedas ini bukan pertama kalinya dilontarkan Albanese. Sebelumnya, ia juga kerap mengecam tindakan Israel dan menuduh negara tersebut melakukan "genosida" di Gaza. Sikapnya ini menuai kritik keras dari Israel dan beberapa sekutunya. Meski demikian, Albanese tetap teguh pada pendiriannya dan terus menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi kemanusiaan di Gaza.

Perdagangan Senjata: Aib Zaman Kita?

Albanese menyoroti bahwa perdagangan senjata dengan Israel terus berlanjut di tengah konflik yang memanas. Ia menyebut praktik ini sebagai "aib zaman kita" dan mendesak negara-negara yang terlibat untuk segera menghentikannya. "Perdagangan senjata dan hubungan diplomatik dengan Israel terus berlanjut," ungkapnya, mengindikasikan bahwa kepentingan ekonomi dan politik sering kali mengalahkan pertimbangan moral dan kemanusiaan.

Implikasi dari perdagangan senjata yang berkelanjutan ini sangat serius bagi situasi di Gaza. Pasokan senjata yang tak henti memungkinkan Israel untuk melanjutkan operasi militernya, yang berdampak pada jatuhnya lebih banyak korban sipil dan memperpanjang konflik, serta menghambat upaya perdamaian. "Pertanggungjawaban (atas) orang-orang yang telah memerintahkan untuk melanjutkan perdagangan dan transfer senjata ke Israel," kata Albanese, menyerukan adanya tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam praktik tersebut.

Tentu saja, ada argumen yang membela perdagangan senjata sebagai bagian dari hubungan diplomatik dan strategis antar negara. Beberapa negara berpendapat bahwa mereka memiliki hak untuk menjual senjata kepada Israel sebagai bagian dari perjanjian bilateral atau sebagai bentuk dukungan terhadap keamanan negara tersebut. Namun, Albanese menolak argumen ini dan menekankan bahwa hukum internasional harus diutamakan di atas kepentingan politik dan ekonomi.

Israel Membantah Tuduhan Genosida

Tuduhan genosida yang dilontarkan Albanese telah memicu kontroversi dan perdebatan sengit di kalangan pengamat politik dan hukum internasional. Pemerintah Israel dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai "tidak berdasar" dan "bias." Mereka berargumen bahwa tindakan militer mereka di Gaza adalah bentuk pembelaan diri terhadap serangan dari kelompok militan Hamas.

"Operasi militer kami di Gaza bertujuan untuk melindungi warga sipil Israel dari serangan roket dan terowongan," ujar juru bicara pemerintah Israel dalam sebuah pernyataan. "Kami selalu berusaha untuk meminimalkan dampak terhadap warga sipil Palestina dan mematuhi hukum internasional."

Namun, banyak pihak meragukan klaim Israel tersebut. Mereka menunjuk pada tingginya jumlah korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang meluas di Gaza sebagai bukti bahwa operasi militer Israel tidak proporsional dan melanggar hukum internasional. "Jumlah korban sipil yang terus meningkat menunjukkan bahwa Israel tidak melakukan cukup upaya untuk melindungi warga sipil Palestina," kata seorang pengamat HAM.

Kontroversi ini semakin memperkeruh suasana dan memperdalam jurang pemisah antara Israel dan Palestina, membuat upaya perdamaian semakin sulit dicapai.

Konflik Israel-Palestina: Akar Masalah dan Dampak Kemanusiaan

Konflik Israel-Palestina adalah konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, berakar pada perebutan wilayah dan hak-hak nasional antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab di wilayah Palestina. Konflik ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan penderitaan mendalam bagi kedua belah pihak.

Serangan militan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.219 orang, menjadi pemicu eskalasi konflik terbaru. Sebagai tanggapan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza, yang menewaskan hampir 65.000 orang, sebagian besar warga sipil, menurut data dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas. Angka ini dianggap akurat oleh PBB.

Dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat dahsyat. Ratusan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. "Kami sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Gaza," ujar perwakilan dari sebuah organisasi kemanusiaan. "Warga sipil sangat membutuhkan bantuan."

Situasi di Gaza diperkirakan akan semakin memburuk jika konflik tidak segera diakhiri. Upaya perdamaian harus terus dilakukan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu mengakhiri konflik ini dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang menderita.

Albanese berencana untuk terus memantau situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki dan menyerukan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi, serta mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang lebih tegas untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua.