Abbas, Satu Syarat Mutlak Agar Palestina Bersatu!

Di forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Palestina Mahmud Abbas mengajukan syarat penting demi mewujudkan persatuan bangsa Palestina. Inti dari syarat tersebut adalah peran, dan terutama, persenjataan kelompok Hamas di Gaza.

Apresiasi Macron dan Seruan Persatuan di KTT PBB

Berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB di New York, Amerika Serikat, yang membahas solusi dua negara untuk Palestina, Abbas menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron atas pengakuan Prancis terhadap negara Palestina. Namun, fokus utama pidatonya pada Selasa (23/9/2025) adalah seruan persatuan antar faksi Palestina. Menurut Abbas, persatuan ini hanya bisa tercapai jika Hamas bersedia menyerahkan kendali atas senjatanya. Pidatonya disiarkan melalui video.

"Penting bagi kami untuk menekankan kembali komitmen kami pada solusi dua negara, hidup berdampingan secara damai dan aman," ujar Abbas. "Namun, persatuan ini tidak bisa dicapai jika satu kelompok bersenjata beroperasi di luar kendali otoritas yang sah."

Penyerahan Senjata: Syarat Mutlak dari Abbas

Usulan Abbas berpusat pada tuntutan agar Hamas dan faksi bersenjata lainnya di Gaza menyerahkan seluruh persenjataan mereka kepada Otoritas Palestina. Ia menegaskan bahwa hanya dengan satu otoritas keamanan yang memegang kendali penuh atas senjata, stabilitas dan persatuan berkelanjutan dapat dijamin. Tanpa monopoli negara atas penggunaan kekuatan, Abbas meyakini, akan sulit membangun lembaga yang kuat dan efektif untuk pemerintahan yang baik.

"Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan, kecuali jika mereka menerima untuk berintegrasi ke dalam kerangka Otoritas Palestina yang tunggal dan bersenjata. Ini adalah prinsip yang tidak bisa ditawar," tegas Abbas. "Setiap pemerintahan yang beroperasi di Gaza harus tunduk pada satu hukum, satu otoritas, dan satu set standar."

Abbas menjelaskan bahwa penyerahan senjata adalah langkah pertama yang diperlukan untuk membangun kembali Gaza pasca-konflik dan memulai rekonsiliasi nasional. Dengan menghilangkan ancaman kekerasan dari kelompok bersenjata, Otoritas Palestina dapat secara efektif melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan publik, menegakkan hukum, dan memajukan kepentingan rakyat Palestina.

Kecaman Keras Terhadap Aksi Hamas

Selain menuntut penyerahan senjata, Abbas secara terbuka mengecam tindakan Hamas, khususnya serangan mendadak pada 7 Oktober 2023. Ia mengutuk keras pembunuhan dan penahanan warga sipil, tanpa memandang pihak yang bertanggung jawab. Kritik tajam ini mencerminkan ketegangan mendalam antara Otoritas Palestina yang dipimpin Abbas dan Hamas, yang mengendalikan Gaza.

"Kami mengecam keras setiap tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil tak bersalah," kata Abbas dengan nada tegas. "Tindakan seperti itu tidak sejalan dengan nilai-nilai kita dan hanya merugikan perjuangan kita untuk kemerdekaan dan kedaulatan." Kecaman ini juga ditujukan untuk menenangkan opini internasional yang terus menyoroti konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Pernyataan keras Abbas mencerminkan upaya memposisikan Otoritas Palestina sebagai mitra yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam proses perdamaian. Dengan mengutuk kekerasan dan menyerukan penyerahan senjata, Abbas berusaha meyakinkan komunitas internasional bahwa Otoritas Palestina berkomitmen pada solusi damai dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

Seruan Gencatan Senjata Mendesak di Gaza

Di tengah konflik yang terus berkecamuk, Abbas juga menyampaikan seruan mendesak untuk gencatan senjata segera. Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah mengakhiri pertumpahan darah dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang menderita. Menurutnya, situasi kemanusiaan di Gaza sangat mengerikan dan memerlukan tindakan segera dari semua pihak.

"Kami menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat," ujar Abbas. "Kami perlu memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat mencapai mereka yang membutuhkannya secepat mungkin. Kehidupan warga sipil tak berdosa harus dilindungi."

Abbas juga menyampaikan apresiasi atas peran Mesir dan Qatar dalam memediasi upaya mengakhiri konflik. Ia memuji upaya diplomatik kedua negara dalam menjembatani kesenjangan antara pihak-pihak yang bertikai dan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, Abbas berterima kasih kepada Mesir dan Yordania atas penolakan mereka terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza.

"Kami berterima kasih kepada Mesir dan Qatar atas upaya mediasi mereka yang tak kenal lelah," kata Abbas. "Kami juga menghargai dukungan mereka untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi lebih lanjut."

Lebih lanjut, Abbas menegaskan kembali komitmen Otoritas Palestina untuk bekerja sama dengan semua pihak yang relevan untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif bagi konflik Israel-Palestina, berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional. Dia menekankan bahwa hanya dengan solusi politik yang berkelanjutan, perdamaian dan keamanan yang langgeng dapat dicapai di wilayah tersebut.

Pernyataan Abbas di KTT PBB menyoroti tantangan kompleks dalam upaya mencapai persatuan dan perdamaian di Palestina. Syarat yang diajukan terkait dengan peran Hamas dan penyerahan senjata menjadi titik krusial dalam menentukan arah masa depan hubungan antar faksi. Sementara seruan untuk gencatan senjata di Gaza mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan yang semakin memburuk. Upaya untuk mencapai rekonsiliasi dan perdamaian di Palestina akan terus menjadi fokus perhatian komunitas internasional di masa mendatang.