Wah, Presiden Palestina Gagal Terbang ke AS? Ada Apa Nih?

Kabar kurang sedap datang dari dunia diplomasi Palestina! Presiden Mahmoud Abbas terpaksa membatalkan rencananya untuk terbang ke New York menghadiri Sidang Majelis Umum PBB September mendatang. Apa gerangan yang terjadi?

AS Tolak Kedatangan Presiden Abbas ke Sidang Umum PBB

Penolakan Visa dan Tuduhan "Merusak Perdamaian" dari AS

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dipastikan absen dalam Sidang Majelis Umum PBB. Pemerintah Amerika Serikat secara tegas menolak memberikan visa yang dibutuhkan Abbas untuk memasuki wilayah Negeri Paman Sam. Alasan di balik penolakan ini? Washington menuding Otoritas Palestina (OP) telah "merusak prospek perdamaian" dengan Israel.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang berbicara dengan syarat anonim pada Jumat (29/8/2025), mengungkapkan bahwa penolakan ini tidak hanya berlaku untuk Presiden Abbas, tetapi juga sekitar 80 warga Palestina lainnya yang tergabung dalam delegasi.

"Ini adalah langkah yang sulit, tetapi perlu," ujar pejabat tersebut dalam pernyataan resminya. Ia menambahkan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk "ketidakpatuhan OP terhadap komitmen mereka."

Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS kembali melontarkan tuduhan lama terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan OP. Mereka dituding gagal menolak ekstremisme dan justru mendorong "pengakuan sepihak" atas negara Palestina. Tuduhan ini menjadi dasar bagi penolakan visa Abbas dan delegasinya.

"Demi kepentingan keamanan nasional kami, kami perlu meminta pertanggungjawaban PLO dan OP atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen yang telah mereka buat," lanjut pejabat tersebut. Penolakan visa ini menjadi sinyal terbaru memburuknya hubungan antara AS dan Palestina di bawah pemerintahan saat ini.

Padahal, Presiden Abbas telah merencanakan serangkaian pertemuan penting di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB. Salah satunya adalah pertemuan puncak yang digagas oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana negara-negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia dikabarkan siap untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Ketidakhadiran Abbas tentu menjadi pukulan bagi diplomasi Palestina di forum internasional.

Reaksi Otoritas Palestina dan PBB

Kekecewaan Mendalam dan Tuduhan Pelanggaran Perjanjian

Keputusan AS menolak visa Presiden Abbas dan delegasinya langsung menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina. Kantor Presiden Abbas menyatakan keterkejutan mereka dan menyebut tindakan AS sebagai pelanggaran terhadap "perjanjian markas besar" PBB tahun 1947, yang mewajibkan AS memberikan akses kepada para diplomat asing ke markas besar PBB di New York.

"Keputusan ini sangat disesalkan. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan perjanjian yang mengikat AS," tegas seorang pejabat senior OP. Ia menambahkan, tindakan AS ini menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada Israel dan melemahkan harapan perdamaian yang berkelanjutan.

Para pejabat Palestina menolak mentah-mentah tuduhan gagal menolak ekstremisme. Mereka balik menuding perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun tidak membuahkan hasil, bahkan gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka.

"Kami telah berulang kali menunjukkan komitmen kami terhadap perdamaian. Namun, di sisi lain, kami tidak melihat kesungguhan dari Israel untuk mengakhiri pendudukan dan menghormati hak-hak rakyat Palestina," ujar pejabat tersebut.

Sebagai sanggahan, OP menyoroti bahwa Presiden Abbas telah mengecam serangan yang dilakukan oleh Hamas dan menyerukan pembebasan sandera dalam suratnya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni lalu. Hal ini, menurut OP, merupakan bukti nyata komitmen mereka untuk menolak kekerasan dan mencari solusi damai.

PBB Angkat Bicara

Menanggapi situasi ini, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa PBB akan membahas masalah visa ini dengan Departemen Luar Negeri AS. Ia menegaskan bahwa PBB akan bertindak "sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS."

"Kami sangat prihatin dengan situasi ini dan dampaknya terhadap partisipasi penuh dan efektif dari semua negara anggota dalam Sidang Majelis Umum," kata Dujarric dalam konferensi pers. Ia menambahkan, PBB berharap masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional.

Departemen Luar Negeri AS memastikan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, tidak akan terpengaruh oleh pembatasan visa ini. Namun, penolakan visa terhadap Presiden Abbas dan delegasinya tetap signifikan, mengingat peran penting mereka dalam mewakili Palestina di forum internasional.

AS membuka peluang untuk memperbaiki hubungan dengan OP, namun dengan syarat: OP harus mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Menurut para analis, syarat ini menjadi tantangan berat bagi OP, mengingat ketegangan yang terus berlanjut di wilayah tersebut dan minimnya kepercayaan antara kedua belah pihak. Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 juga menjadi perhatian AS.

Situasi ini menambah ketidakpastian baru dalam upaya perdamaian Palestina-Israel. Penolakan visa terhadap Presiden Abbas dan delegasinya berpotensi memperdalam jurang pemisah dan mempersulit terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan. Respons PBB dan komunitas internasional terhadap tindakan AS ini akan sangat menentukan arah proses perdamaian di Timur Tengah. Dampak ketidakhadiran Presiden Abbas di Sidang Majelis Umum PBB diperkirakan akan terasa signifikan dalam agenda diplomasi global.