Israel Dikecam karena Rencana Relokasi Warga Gaza Utara, Langkah yang Salah?

Rencana Israel untuk merelokasi warga Gaza utara memicu badai kecaman. Meski diklaim sebagai upaya melindungi warga sipil dari serangan yang akan datang, langkah ini dikecam sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah yang sudah lama didera konflik. Kritikan tajam datang dari berbagai penjuru, termasuk dari parlemen Indonesia yang menyoroti dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan.

Kritik Keras dari Ketua BKSAP DPR RI

Mardani Ali Sera, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, mengecam keras rencana relokasi paksa warga Gaza utara oleh Israel. Baginya, rencana ini adalah tindakan sewenang-wenang yang membahayakan keamanan internasional. "Ini sebuah kekeliruan besar. Rencana ini memperlihatkan cara berpikir yang otoriter, seolah hanya mereka yang benar. Padahal, setiap individu dan bangsa punya hak serta kedaulatannya," tegas Mardani kepada wartawan pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Rencana Relokasi Israel Dinilai Berbahaya

Mardani menilai rencana Israel merelokasi paksa warga Gaza sebagai preseden buruk dalam percaturan geopolitik global. Ia khawatir, jika satu negara seenaknya menghapus keberadaan suatu bangsa atau komunitas, hal ini akan mengancam keamanan dunia. "Ini sangat berbahaya bagi keamanan internasional. Jika ada kekuatan yang bisa dengan mudah melenyapkan bangsa dan komunitas, ini akan jadi contoh buruk dalam hubungan antar negara," ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa tindakan ini bisa memicu instabilitas di kawasan dan memperburuk sentimen negatif terhadap Israel.

Desakan untuk Pemerintah Indonesia

Menanggapi situasi ini, Mardani mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk mengambil sikap tegas. Ia mendorong Indonesia untuk aktif menyuarakan penolakan rencana relokasi ini di forum-forum internasional. "Seluruh negara yang beradab dan punya akal sehat wajib menentang rencana ini dengan tindakan nyata. Mulai dari diplomasi, boikot, sanksi, hingga kerja sama internasional lintas sektor untuk membantu kemerdekaan Palestina," jelas Mardani. BKSAP DPR RI sendiri, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan Kemlu dalam menyikapi isu Palestina. "Kami selalu berkomunikasi. Sikap Kemlu jelas, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak semua rencana pengosongan Gaza," pungkasnya. Menurutnya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi Indonesia yang harus terus diperjuangkan.

Alasan Israel Melakukan Relokasi

Pihak Israel berdalih bahwa relokasi warga Gaza utara dilakukan demi keselamatan mereka. Militer Israel menyatakan bahwa mereka berencana melancarkan serangan baru di wilayah tersebut dan ingin menghindari jatuhnya korban sipil. Sebagai langkah antisipasi, mereka menawarkan tenda dan peralatan perlindungan lainnya kepada warga yang bersedia direlokasi ke selatan Gaza. "Relokasi ini adalah langkah sementara untuk melindungi warga sipil dari bahaya pertempuran," kata juru bicara militer Israel. Namun, langkah ini disambut skeptis oleh banyak pihak yang meragukan jaminan keamanan yang diberikan.

Kekhawatiran di Tingkat Internasional

Rencana relokasi ini telah memicu kekhawatiran luas di kalangan komunitas internasional. Banyak pihak menilai bahwa relokasi paksa merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Organisasi-organisasi hak asasi manusia telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam rencana tersebut dan mendesak Israel untuk menghentikan relokasi paksa. "Relokasi paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi warga sipil," tegas perwakilan dari Human Rights Watch. Mereka juga menyoroti kondisi kehidupan yang serba kekurangan di Gaza, di mana akses terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan sangat terbatas. Relokasi paksa, menurut mereka, hanya akan memperburuk situasi yang sudah memprihatinkan.

Selain itu, rencana serangan baru Israel di Gaza utara juga menimbulkan kekhawatiran akan semakin banyaknya korban sipil yang berjatuhan. Konflik yang berkepanjangan telah merusak infrastruktur secara parah dan memutus akses warga Gaza terhadap kebutuhan dasar. Data PBB menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Setiap eskalasi konflik akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan dan meningkatkan risiko destabilisasi regional.

Sementara itu, sejumlah analis politik berpendapat bahwa rencana relokasi ini merupakan bagian dari strategi Israel untuk memperluas kendali atas wilayah Gaza. Mereka menduga bahwa relokasi paksa dapat menjadi langkah awal untuk mengubah demografi wilayah tersebut dan mengonsolidasikan pendudukan Israel. Kendati demikian, klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen.

Kedepannya, tekanan internasional diharapkan dapat memaksa Israel untuk mempertimbangkan kembali rencana relokasi warga Gaza utara. Diplomasi intensif dan mediasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat menjadi kunci untuk mencegah eskalasi konflik dan melindungi hak-hak warga sipil. Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum humaniter internasional dihormati dan bahwa solusi damai untuk konflik Israel-Palestina dapat ditemukan. Tanpa solusi yang berkelanjutan, siklus kekerasan dan penderitaan akan terus berlanjut di wilayah tersebut.