Setahun Dukungan Prabowo untuk Palestina, Apa Kabarnya Sekarang?

Setahun berlalu sejak Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia, menjadikan isu Palestina sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri. Komitmen ini disambut hangat di tanah air dan memicu harapan baru di kancah internasional. Kini, pertanyaan besar muncul: sejauh mana janji itu telah diwujudkan dalam setahun terakhir? Mari kita telaah perkembangan dukungan Indonesia terhadap Palestina, menyoroti langkah konkret yang telah diambil, tantangan yang dihadapi, dan mengevaluasi dampaknya.

Komitmen Awal dan Ambisi Besar Indonesia

Tak lama setelah dilantik, Prabowo Subianto dengan lantang menyatakan bahwa Palestina akan menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia. Pernyataan ini menandai perubahan signifikan, mengarah pada pendekatan yang lebih proaktif dan, menurut beberapa pengamat, lebih berani dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Indonesia tidak hanya berhenti pada retorika moral, tetapi juga menawarkan solusi nyata untuk menjadi aktor perdamaian yang "berani mengambil risiko." Tawaran tersebut mencakup opsi pengiriman pasukan penjaga perdamaian dalam skala besar, bantuan kemanusiaan, serta dukungan untuk stabilitas pasca-konflik. Jika terwujud, langkah-langkah ini akan menjadi sumbangsih berarti dalam operasi perdamaian internasional.

Aksi Nyata: Bantuan Kemanusiaan dan Diplomasi Aktif

Dalam setahun terakhir, Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan komitmennya terhadap Palestina, melalui dua jalur utama: bantuan kemanusiaan dan diplomasi internasional.

Bantuan Kemanusiaan Langsung ke Gaza

Indonesia aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Misi bantuan dilakukan melalui laut dan udara, termasuk pengiriman logistik penting seperti beras dan obat-obatan. Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan perawatan medis kepada ribuan korban luka di fasilitas sementara, seperti yang ada di Pulau Galang. Rencana ini, meski disambut baik, memicu diskusi publik mengenai logistik dan dampak jangka panjang. Kehadiran kelompok kemanusiaan Indonesia di lapangan, meski menghadapi tantangan keamanan dan akses di Gaza, terus diupayakan agar penyaluran bantuan bisa maksimal.

Diplomasi Internasional yang Gencar

Prabowo Subianto aktif menghadiri forum internasional yang membahas isu Gaza dan Palestina, termasuk Sidang Umum PBB. Dalam forum-forum tersebut, ia bertemu dengan para pemimpin negara dan menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Indonesia bertekad untuk tampil lebih menonjol sebagai negara Muslim mayoritas yang lantang membela hak-hak Palestina. Prabowo juga menawarkan komitmen untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, asalkan Israel mengakui kedaulatan Palestina. Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapan Indonesia menyediakan kontingen besar pasukan perdamaian jika diberikan mandat PBB.

Reaksi di Dalam Negeri dan Rintangan yang Dihadapi

Kebijakan Indonesia terhadap Palestina tidak lepas dari dinamika internal dan tantangan implementasi.

Dukungan dan Kritik dari Dalam Negeri

Di dalam negeri, respons terhadap kebijakan pemerintah beragam. Dukungan kuat terhadap Palestina disambut baik oleh banyak organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan opini publik sebagai sumber kebanggaan dan penegasan solidaritas Indonesia. Namun, kebijakan luar negeri yang proaktif ini juga menghadapi kritik, terutama terkait kinerja domestik pemerintah, seperti masalah sosial dan kekhawatiran tentang konsentrasi kekuasaan. Sebagian pihak menilai bantuan luar negeri sebagai upaya mengalihkan perhatian dari masalah di dalam negeri. Demonstrasi mahasiswa pada peringatan satu tahun pemerintahan menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri, terlepas dari tujuannya, tidak lebih penting daripada isu-isu domestik.

Tantangan Kapasitas dan Implementasi di Lapangan

Usulan pengiriman 20.000 personel untuk operasi pemeliharaan perdamaian menghadapi kendala kapasitas. Indonesia memang merupakan kontributor penting bagi pasukan PBB dan memiliki jumlah pasukan yang signifikan, tetapi implementasi ide ini bergantung pada situasi geopolitik yang kompleks, termasuk posisi negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, Israel, negara-negara Arab, dan kekuatan besar seperti Amerika Serikat.

Aspek Hukum dan Diplomasi Internasional

Aspek hukum dan diplomatik juga sangat penting. Untuk mengerahkan pasukan besar-besaran, Dewan Keamanan harus memberikan arahan yang jelas serta jaminan logistik, intelijen, dan aturan ketat mengenai penggunaan pasukan. Kesepakatan untuk mengakui Israel jika Israel mengakui kedaulatan Palestina merupakan langkah berisiko, karena dapat memicu pembicaraan diplomatik baru dan penolakan dari kelompok pro-Israel garis keras. Pemerintah juga harus berhati-hati dalam upaya diplomatik untuk mencegah hilangnya kepercayaan di dalam negeri akibat ambisi memperluas pengaruh global.

Evaluasi Setahun: Antara Simbolisme dan Realisasi Nyata

Setelah setahun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: sejauh mana komitmen Indonesia terhadap Palestina telah terwujud? Apakah lebih banyak simbolisme atau realisasi nyata? Pemerintahan Indonesia berhasil meningkatkan statusnya di panggung global terkait Palestina secara simbolis, melalui intervensi di PBB dan kontribusi konkret. Namun, hasil konkretnya masih beragam. Peningkatan bantuan kemanusiaan telah dilakukan, tetapi ide pengiriman pasukan penjaga perdamaian masih menjadi kejutan diplomatik yang belum terwujud. Pemerintah juga menghadapi kritik terkait kinerja internal.

Langkah ke Depan: Rekomendasi untuk Tindakan Selanjutnya

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dukungan Indonesia terhadap Palestina, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, masyarakat dan parlemen harus mendapatkan informasi yang transparan mengenai program bantuan, kapasitas medis, dan kesiapan pasukan. Kedua, diplomasi multilateral perlu ditingkatkan dengan bekerja sama dengan negara-negara Arab, PBB, dan aktor lain untuk memperoleh mandat dan dukungan logistik. Ketiga, pemerintah perlu menyeimbangkan retorika dengan prioritas domestik, mengingat potensi ketidakpuasan di dalam negeri. Keempat, masyarakat sipil dan LSM perlu didorong untuk terlibat dalam upaya kemanusiaan yang cepat, bertanggung jawab, dan peka terhadap kebutuhan korban di lapangan.

Setahun komitmen Prabowo untuk Palestina ditandai dengan kombinasi keberanian diplomatik dan kesulitan praktis. Kemampuan pemerintah untuk mengubah janji-janji besar menjadi kebijakan yang matang, transparan, dan didukung baik secara domestik maupun internasional sangatlah krusial. Klaim bahwa Indonesia adalah penjaga perdamaian harus lebih dari sekadar slogan. Jika langkah-langkah diplomatik dan teknis ini tidak berhasil, justru dapat menjadi sumber kekecewaan, menguras sumber daya dan reputasi tanpa manfaat nyata.