Qatar Angkat Bicara, Israel Terus Langgar Kesepakatan di Gaza!

Qatar menuduh Israel berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata yang tengah berjalan di Jalur Gaza. Tuduhan serius ini muncul setelah serangkaian serangan mematikan menghantam posisi-posisi kelompok Hamas di wilayah tersebut, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik.
Emir Qatar Kecam Pelanggaran Israel
Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menyampaikan pernyataan tegas ini dalam pidato kenegaraan di hadapan Dewan Syura pada Selasa, 21 Oktober 2025. Dilansir dari AFP dan Anadolu Agency, Emir Al Thani secara terbuka mengecam tindakan Israel yang dianggap mengabaikan komitmen menjaga stabilitas di Jalur Gaza.
Qatar: Israel Abaikan Komitmen Gencatan Senjata
"Kami kembali menegaskan kecaman kami terhadap semua pelanggaran dan praktik Israel di Palestina, terutama perubahan yang dialami Jalur Gaza menjadi wilayah yang tak layak huni, serta pelanggaran gencatan senjata yang terus-menerus," tegas Emir Al Thani dalam pidatonya. Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan mendalam Qatar terhadap perkembangan situasi di lapangan.
Peran Aktif Qatar dalam Upaya Perdamaian
Sebagai mediator utama dalam upaya gencatan senjata di Gaza, Qatar merasa bertanggung jawab menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran yang terjadi. Negara Teluk ini memainkan peran penting dalam menengahi perundingan antara Israel dan Hamas demi mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik dan membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Korban Berjatuhan Akibat Serangan
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan setidaknya 80 orang tewas dan 303 lainnya terluka akibat serangan militer Israel sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober. Dr. Ashraf al-Qidra, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, menyebut angka ini sebagai "tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan" dan mendesak masyarakat internasional untuk melindungi warga sipil dan menghentikan kekerasan.
Penegasan Status Gaza oleh Qatar
Emir Al Thani kembali menegaskan bahwa "Jalur Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina dan negara Palestina yang bersatu." Pernyataan ini menegaskan dukungan Qatar terhadap hak-hak rakyat Palestina dan penolakan terhadap upaya mengubah status quo di wilayah tersebut. Qatar secara konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah.
Kecaman atas Permukiman Ilegal dan "Yahudisasi"
Dalam pidatonya, Emir Al Thani juga mengecam keras perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan upaya Yahudisasi terhadap kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur. Ia menyebut tindakan ini sebagai provokasi berbahaya dan ancaman bagi perdamaian.
Seruan Pertanggungjawaban dari Masyarakat Internasional
Qatar menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas "perang genosida" di Jalur Gaza dan melindungi warga sipil di wilayah kantong Palestina tersebut. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, menekankan pentingnya Israel mematuhi hukum internasional dan menghormati hak asasi manusia rakyat Palestina.
Qatar Sebut Agresi Israel "Terorisme Negara"
Qatar menganggap agresi Israel sebagai tindakan terorisme negara, didasarkan pada keyakinan bahwa serangan terhadap warga sipil dan pelanggaran hukum internasional adalah tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan.
Serangan Kontroversial Israel di Doha
Masih segar dalam ingatan, serangan udara Israel di Doha pada 9 September lalu, yang menargetkan pimpinan Hamas yang tengah berada di sana untuk negosiasi gencatan senjata, menuai kecaman luas, bahkan dari sekutu dekat Israel, Amerika Serikat. Emir Al Thani menyebut serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatan Qatar dan upaya menggagalkan upaya perdamaian. "Israel telah melanggar semua hukum dan norma internasional," tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel menanggapi tuduhan Qatar. Namun, sumber diplomatik mengindikasikan bahwa Israel membantah tuduhan tersebut dan mengklaim tindakan mereka semata-mata untuk membela diri dari serangan Hamas. Hamas juga belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan pelanggaran gencatan senjata.