Palestina Terbuka dengan Keterlibatan Arab & Internasional di Gaza, Tapi...?

Di tengah konflik yang tak kunjung usai di Jalur Gaza, Presiden Palestina Mahmoud Abbas membuka peluang keterlibatan negara-negara Arab dan dunia internasional dalam pengelolaan wilayah tersebut pasca-perang. Namun, ia menegaskan, keterlibatan itu harus memenuhi sejumlah persyaratan penting.

Otoritas Palestina Siap Ambil Alih Gaza

Dalam wawancara dengan Al Arabiya yang disiarkan pada Selasa (2/9/2025), Abbas menyatakan kesiapan Otoritas Palestina (PA) untuk kembali memerintah di Jalur Gaza setelah konflik mereda. "Kami siap mengambil alih pemerintahan Gaza dan kami memiliki kapasitas untuk melakukannya," ujarnya, menyiratkan optimisme PA mampu mengelola wilayah yang dilanda konflik berkepanjangan.

Abbas menambahkan, PA telah menyiapkan rencana komprehensif untuk memulihkan Gaza, termasuk perbaikan infrastruktur dan layanan publik yang esensial bagi warganya. Kesiapan ini didasari pengalaman PA dalam mengelola wilayah Palestina lainnya, meski tantangan yang ada tidak bisa dibilang ringan.

Syarat Keterlibatan Asing: Kedaulatan Palestina Harga Mati

Meski membuka diri terhadap bantuan dari luar, Abbas menekankan bahwa keterlibatan negara-negara Arab dan lembaga internasional harus didasarkan pada prinsip yang jelas. "Kami tidak keberatan dengan kemitraan Arab atau internasional dalam mengelola Gaza," katanya, "tetapi kemitraan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan saling menghormati."

Intinya, setiap bentuk bantuan dan kemitraan harus dikoordinasikan dengan Otoritas Palestina dan menghormati kedaulatan Palestina. PA juga menegaskan pentingnya peran sentral warga Palestina dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait masa depan Gaza. Bantuan keuangan dan logistik dari negara-negara Arab serta lembaga internasional sangat dibutuhkan untuk membangun kembali infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, PA akan memastikan bantuan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan kepentingan nasional Palestina.

Pengakuan PLO oleh Hamas: Kunci Persatuan Palestina

Salah satu syarat utama yang diajukan Abbas adalah pengakuan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) oleh Hamas. Bagi Abbas, rekonsiliasi nasional dan persatuan politik hanya mungkin tercapai jika Hamas secara resmi mengakui PLO dan komitmen hukumnya. "Hamas harus mengakui PLO. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersatu dan efektif di Palestina," tegasnya. Tanpa pengakuan ini, upaya menyatukan faksi-faksi Palestina akan terhambat, dan pada gilirannya, mempersulit proses rekonstruksi Gaza.

Satu Negara, Satu Sumber Senjata: Menuju Stabilitas Gaza

Abbas juga menekankan pentingnya komitmen terhadap satu negara dan satu sumber senjata di Palestina. Prinsip ini bertujuan mencegah fragmentasi dan konflik internal yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan. "Saya mengatakan kepada Hamas: kita adalah satu negara dan satu rakyat. Hamas harus berkomitmen pada satu negara dan satu sumber senjata," kata Abbas. Menurutnya, keberadaan kelompok bersenjata di luar kendali negara hanya akan menciptakan kekacauan dan menghalangi upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Kecaman Keras Terhadap Israel, Seruan Perdamaian Tak Henti

Di tengah upaya membangun Gaza pasca-konflik, Abbas mengecam keras tindakan militer Israel di Gaza. Ia bahkan menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berniat melanjutkan "genosida rakyat Palestina". "Gaza menghadapi kelaparan yang nyata," tegas Abbas. Ia menyerukan komunitas internasional untuk bertindak menghentikan agresi Israel dan melindungi warga sipil Palestina.

Namun, di sisi lain, Abbas menegaskan kembali komitmen Otoritas Palestina terhadap solusi damai. "Kami tidak menginginkan perang melawan Israel. Hukum kami didasarkan pada perlawanan rakyat yang damai," ujarnya. Ia juga mengungkapkan telah bernegosiasi "puluhan kali dengan Hamas tanpa mencapai kesepakatan," menunjukkan upaya PA untuk mencapai rekonsiliasi nasional melalui dialog.

Krisis Kemanusiaan Gaza: Mendesak Bantuan Internasional

Krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk akibat konflik berkepanjangan. Kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan telah mendorong jutaan warga Gaza ke jurang kelaparan dan penyakit. Otoritas Palestina mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang bekerja untuk meringankan penderitaan warga sipil. "Kita harus bertindak sekarang untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah bencana kemanusiaan," tegas Abbas. Ia menyerukan gencatan senjata segera dan pembukaan perbatasan Gaza untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batas.

Diplomasi Palestina: Mencari Dukungan Dunia

Otoritas Palestina terus aktif dalam upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik di Gaza dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Presiden Abbas telah melakukan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin dunia dan perwakilan organisasi internasional untuk menyampaikan pandangan Palestina dan mencari dukungan bagi solusi politik. PA juga bekerja sama dengan negara-negara Arab dan anggota Dewan Keamanan PBB untuk mendorong resolusi yang akan mengakhiri agresi Israel dan melindungi hak-hak warga Palestina. "Kami akan terus bekerja tanpa lelah untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi berdasarkan solusi dua negara," kata Abbas.

Apresiasi untuk Yordania dan Mesir

Presiden Abbas menyampaikan apresiasi mendalam kepada Yordania dan Mesir atas "sikap terhormat mereka dalam mencegah pengungsian warga dari Gaza dan Tepi Barat". Dukungan kedua negara tetangga ini dinilai sangat penting bagi upaya Palestina untuk mempertahankan identitas nasional dan mencegah perubahan demografis di wilayah tersebut. "Kami berupaya menghentikan pengungsian paksa rakyat Palestina," ucapnya. Abbas menegaskan bahwa setiap upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa dari Gaza atau Tepi Barat merupakan pelanggaran hukum internasional dan akan ditentang sekuat tenaga.