Netanyahu Tegas Menolak, Bagaimana Sikap Indonesia Selanjutnya?

Indonesia menghadapi persimpangan jalan terkait isu Palestina, usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pendirian negara Palestina. Penolakan ini menuai kecaman dan memicu pertanyaan: bagaimana sikap Jakarta selanjutnya dalam menghadapi situasi yang kian pelik ini?

Reaksi Domestik: Indonesia Didorong Bersikap Lebih Tegas

Pernyataan Netanyahu sontak memicu gelombang reaksi keras di dalam negeri. Pemerintah Indonesia didesak untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam mendukung perjuangan Palestina, terutama dari kalangan parlemen dan aktivis pro-Palestina.

Desakan dari DPR RI

Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, secara terbuka mendesak pemerintah untuk tidak berdiam diri. Menurutnya, Indonesia memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk membela kemerdekaan Palestina.

"Kami mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan sikap tegas dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki komitmen serupa dalam mendukung solusi damai yang adil dan berkelanjutan. Indonesia tidak boleh diam ketika nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diinjak-injak," tegasnya kepada wartawan pada Minggu, 14 September 2025. Laksono menambahkan, pernyataan Netanyahu merupakan pengingkaran terhadap prinsip dasar perdamaian internasional dan resolusi PBB.

Landasan Sikap Indonesia

Mengapa Indonesia begitu gigih membela Palestina? Sikap ini berakar pada amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Konstitusi mengamanatkan penghapusan penjajahan, sementara prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, tanpa memihak. Dukungan untuk Palestina juga merupakan wujud solidaritas terhadap negara berkembang dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan, isu Palestina selalu menjadi prioritas diplomasi Indonesia di forum internasional.

Pernyataan Netanyahu dan Dampaknya

Pernyataan Netanyahu yang menolak negara Palestina menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Hal ini dianggap sebagai kemunduran serius dalam upaya mewujudkan solusi dua negara, yang selama ini menjadi fondasi bagi proses perdamaian Israel-Palestina.

Penolakan Negara Palestina secara Terbuka

Dalam sebuah acara penandatanganan proyek permukiman besar di Tepi Barat, Netanyahu dengan lantang menyatakan, "Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami." Pernyataan yang dikutip AFP pada Jumat, 12 September, ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bahwa Israel tidak berniat mencapai kesepakatan damai dengan Palestina.

Latar Belakang Pernyataan

Pernyataan Netanyahu muncul di tengah tekanan internasional yang meningkat terhadap Israel terkait konflik di Gaza. Sikap ini juga selaras dengan pandangan ideologis sayap kanan dalam pemerintahan Israel, yang menentang pembentukan negara Palestina di wilayah yang dianggap sebagai bagian dari tanah Israel. Sementara itu, komunitas internasional terus berupaya menghidupkan kembali proses perdamaian yang stagnan.

Respons Internasional dan Pilihan bagi Indonesia

Penolakan Netanyahu terhadap negara Palestina memicu berbagai reaksi dari negara-negara di seluruh dunia. Beberapa negara mengutuk pernyataan tersebut, sementara yang lain menekankan pentingnya melanjutkan upaya diplomatik untuk mencapai solusi dua negara. Lalu, bagaimana Indonesia akan menavigasi dinamika geopolitik yang rumit ini?

Rencana Pengakuan Palestina oleh Negara Barat

Sejumlah negara Barat, termasuk Inggris dan Prancis, telah mengumumkan rencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam waktu dekat. Inggris, misalnya, menyatakan akan mengambil langkah tersebut jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza. Rencana ini berpotensi memberikan momentum baru bagi perjuangan Palestina dan meningkatkan tekanan pada Israel untuk kembali berunding.

Opsi Diplomasi dan Dukungan Indonesia

Indonesia memiliki beberapa opsi untuk merespons penolakan Netanyahu. Pertama, meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel melalui forum internasional seperti PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kedua, memperkuat dukungan ekonomi dan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Ketiga, terus mendorong negara-negara lain untuk mengakui Negara Palestina.

"Ini adalah momen krusial bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam isu Palestina," kata Dr. Dina Sulaiman, pengamat politik internasional dari Universitas Padjadjaran. "Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung perjuangan Palestina dan memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina dihormati."

Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai jutaan dolar AS kepada Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia juga aktif terlibat dalam upaya mediasi perdamaian antara Israel dan Palestina.

Ke depan, Indonesia diharapkan terus memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Dengan kombinasi diplomasi, dukungan kemanusiaan, dan kerja sama internasional, Indonesia dapat memberikan kontribusi signifikan bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar dan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat.