Negara Mana Saja yang Ogah Palestina Jadi Negara? Ternyata...

Majelis Umum PBB baru saja mengambil langkah penting terkait konflik Israel-Palestina. Sebuah resolusi yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka telah disahkan melalui pemungutan suara. Dari hasil voting, 142 negara memberikan dukungan mereka. Namun, ada juga sejumlah negara yang memilih jalur berbeda. Siapa saja mereka?

Negara-Negara yang Menentang Resolusi Palestina

Sebanyak 10 negara menyatakan penolakan terhadap resolusi yang bertujuan untuk mencari solusi damai bagi masalah Palestina, termasuk implementasi konsep dua negara. Penolakan ini memperlihatkan adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan dalam memandang proses perdamaian di Timur Tengah. Berikut daftar lengkapnya:

1. Argentina 2. Hungaria 3. Mikronesia 4. Nauru 5. Palau 6. Papua Nugini 7. Paraguay 8. Tonga 9. Amerika Serikat 10. Israel

Negara-Negara yang Memilih Abstain

Selain mereka yang secara tegas menolak, ada pula negara-negara yang memilih abstain dalam pemungutan suara ini. Sikap abstain seringkali diartikan sebagai keengganan untuk mengambil posisi yang jelas, atau mungkin karena adanya pertimbangan tertentu terkait implikasi dari resolusi tersebut. Sebanyak 12 negara mengambil sikap abstain:

1. Albania 2. Ceko 3. Kamerun 4. Ekuador 5. Ethiopia 6. Fiji 7. Samoa 8. Guatemala 9. Makedonia Utara 10. Moldova 11. Sudan Selatan 12. Kongo

Latar Belakang di Balik Resolusi PBB

Resolusi ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi New York, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mewujudkan solusi dua negara sebagai landasan bagi perdamaian abadi di Timur Tengah. Deklarasi ini lahir dari serangkaian diskusi dan negosiasi intensif antar berbagai pihak yang berkepentingan, setelah konferensi internasional yang diselenggarakan pada Juli lalu di Markas Besar PBB, digagas oleh Prancis dan Arab Saudi.

Deklarasi New York memuat beberapa poin penting. Di antaranya, seruan untuk gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan seluruh sandera, dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan wilayah yang jelas. Selain itu, deklarasi ini juga menekankan pentingnya pelucutan senjata bagi kelompok Hamas serta isolasi mereka dari pemerintahan di Gaza.

Lebih lanjut, Deklarasi New York juga menyinggung soal normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab, serta jaminan keamanan kolektif. Normalisasi ini diharapkan bisa menciptakan stabilitas regional dan membuka peluang kerja sama di bidang ekonomi dan sosial. Menurut Duta Besar Prancis di PBB, Jérôme Bonnafont, Deklarasi New York akan menyusun peta jalan untuk mewujudkan solusi dua negara.

Reaksi Israel Terhadap Resolusi

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam keras hasil pemungutan suara ini. Menurutnya, resolusi tersebut kontraproduktif dan merusak kredibilitas Majelis Umum PBB. Danon berpendapat bahwa resolusi ini justru menguntungkan kelompok Hamas, yang selama ini dianggap sebagai penghalang utama perdamaian.

"Resolusi ini tidak akan membawa kita lebih dekat pada perdamaian. Sebaliknya, ini adalah hadiah bagi teroris," tegas Danon. Ia menambahkan, dukungan terhadap resolusi ini sama saja dengan memberikan legitimasi kepada aksi-aksi kekerasan Hamas.

Pentingnya Solusi Dua Negara Menurut PBB

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, berulang kali menegaskan bahwa implementasi solusi dua negara adalah kunci untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah. Guterres berpendapat, hanya dengan mengakui hak hidup berdampingan secara damai dan aman antara Israel dan Palestina, konflik berkepanjangan ini bisa diakhiri.

"Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan," kata Guterres. "Kita tidak bisa terus terjebak dalam siklus kekerasan dan kebencian." Ia menambahkan bahwa PBB akan terus memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak dan mendorong mereka untuk kembali berunding.

Guterres juga menekankan bahwa solusi dua negara harus didasarkan pada parameter yang telah disepakati secara internasional, termasuk perbatasan pra-1967 dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ia juga menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati hukum internasional dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana.

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terlama dan paling kompleks di dunia. Upaya untuk mencapai perdamaian telah berlangsung selama beberapa dekade, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Resolusi PBB ini menjadi salah satu upaya terbaru untuk menghidupkan kembali proses perdamaian dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kedua bangsa.

Meskipun demikian, penolakan dari sejumlah negara menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, serta dukungan internasional yang berkelanjutan, untuk mewujudkan solusi dua negara dan mengakhiri konflik berkepanjangan ini.