Menyusul Prancis, Belgia Juga Bakal Akui Palestina?

Kabar mengejutkan datang dari Belgia, yang menyusul Prancis dalam rencana mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB mendatang. Langkah ini diumumkan di tengah sorotan tajam terhadap situasi kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza.

Belgia Umumkan Pengakuan Palestina

Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, membuat pengumuman mengejutkan melalui akun X-nya pada Selasa, 2 September 2025. Ia menyatakan bahwa Belgia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB di New York bulan September. "Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel," tulis Prevot, memicu diskusi hangat di kalangan diplomat dan masyarakat internasional. Keputusan ini menandai peningkatan tekanan internasional terhadap Israel terkait konflik di Gaza.

Pengumuman ini langsung memicu perdebatan luas. Sebagian kalangan menyambut baik langkah Belgia sebagai upaya membela hak-hak rakyat Palestina. Namun, ada juga kekhawatiran tentang potensi destabilisasi terhadap upaya perdamaian di Timur Tengah.

Mengapa Belgia Mengambil Langkah Ini?

Pemerintah Belgia, melalui pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri, menjelaskan bahwa pengakuan ini bertujuan meningkatkan tekanan pada pemerintah Israel dan Hamas, serta memastikan penghormatan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan. Prevot menegaskan bahwa keputusan ini tidak ditujukan untuk menghukum rakyat Israel.

"Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan," ujar Prevot.

Data PBB menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk Gaza telah mengungsi akibat konflik yang berkepanjangan, dan bantuan kemanusiaan sulit menjangkau mereka yang membutuhkan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor utama di balik keputusan Belgia.

Israel Pertimbangkan Aneksasi Tepi Barat

Menanggapi gelombang pengakuan Palestina oleh negara-negara Barat, pemerintah Israel dikabarkan mempertimbangkan opsi kontroversial: aneksasi wilayah Tepi Barat. Informasi ini muncul dari tiga pejabat Israel yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonimitas.

"Aneksasi Tepi Barat menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah," kata salah satu sumber tersebut.

Rencana aneksasi ini, jika terealisasi, berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan dan merusak prospek solusi dua negara. Kabinet keamanan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan membahas isu ini secara mendalam pada Minggu, 31 Agustus, dalam rapat yang fokus pada strategi terkait perang di Gaza.

Hingga saat ini, juru bicara pemerintah Israel belum memberikan komentar resmi mengenai wacana aneksasi Tepi Barat. Analis politik menilai langkah ini sebagai sinyal kekecewaan Israel atas tekanan internasional yang meningkat.

Momentum Pengakuan Palestina Meningkat

Belgia bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah berani mengakui Negara Palestina. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, telah mengumumkan rencana serupa untuk diumumkan pada Sidang Umum PBB mendatang. Langkah Prancis ini diikuti oleh sejumlah negara Barat lainnya, meskipun nama-nama negara tersebut belum diumumkan secara resmi.

Momentum pengakuan Palestina ini diperkirakan akan terus berlanjut di tengah kecaman internasional terhadap penanganan konflik di Gaza oleh Israel. Para diplomat memperkirakan bahwa semakin banyak negara anggota PBB yang akan mengambil sikap serupa, memberikan tekanan lebih lanjut pada Israel untuk menghentikan operasi militer di Gaza dan membuka akses bagi bantuan kemanusiaan.

Swedia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang mengakui Palestina pada tahun 2014. Langkah ini diikuti oleh sejumlah negara Eropa Timur yang telah mengakui Palestina sejak era Uni Soviet. Namun, pengakuan dari negara-negara besar seperti Prancis dan Belgia dinilai memiliki dampak yang lebih signifikan secara politis dan diplomatik.

Diharapkan, pengakuan Palestina oleh semakin banyak negara dapat memberikan dorongan baru bagi proses perdamaian di Timur Tengah dan mendorong terciptanya solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. Meskipun tantangan yang dihadapi masih sangat besar, gelombang pengakuan internasional ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina semakin menguat, dan diharapkan dapat menjadi katalis bagi perubahan positif di masa depan.