Kecam Rencana Israel, Raja Yordania Pasang Badan Bela Tepi Barat

Raja Yordania Bela Tepi Barat, Kecam Keras Rencana Israel

Raja Abdullah II dari Yordania melayangkan kecaman keras terhadap rencana Israel mencaplok wilayah Tepi Barat. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran dunia akan potensi destabilisasi yang bisa ditimbulkan oleh tindakan sepihak tersebut terhadap perdamaian di kawasan. Penolakan ini disampaikan saat Raja Abdullah II berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA). Kunjungan ini dipandang sebagai upaya untuk menggalang dukungan internasional bagi perjuangan Palestina.

Penolakan terhadap Aneksasi Tepi Barat Kembali Ditegaskan

Raja Abdullah II kembali menegaskan penolakan total Yordania terhadap segala upaya Israel mencaplok Tepi Barat, wilayah yang diduduki sejak 1967. Penegasan ini muncul setelah beberapa pejabat Israel mengisyaratkan kemungkinan melanjutkan aneksasi sebagian besar wilayah tersebut. Isyarat ini sebagai respons atas upaya pemerintah Barat yang tengah mempertimbangkan pengakuan terhadap negara Palestina.

Sumber dari Istana Kerajaan menyatakan, Yordania akan berdiri teguh menentang segala upaya yang menggagalkan solusi dua negara dan merusak prospek perdamaian abadi. Penolakan ini adalah komitmen untuk mengambil langkah diplomatik yang diperlukan guna mencegah aneksasi.

Kekhawatiran Akan Pengusiran Warga Palestina

Raja Abdullah II juga menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait potensi pengusiran warga Palestina dari Tepi Barat. Yordania memandang upaya memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.

Seorang analis politik Timur Tengah menyebut, pengusiran paksa warga sipil adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan akan memiliki konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan. Yordania menegaskan bahwa stabilitas kawasan bergantung pada penghormatan terhadap hak-hak dasar warga Palestina dan upaya serius untuk mencapai solusi politik yang adil dan berkelanjutan.

Menolak Rencana Pendudukan Gaza dan Ekspansi Permukiman

Tak hanya menolak aneksasi Tepi Barat dan pengusiran warga Palestina, Raja Abdullah II juga menentang keras rencana apapun yang bertujuan mengusir warga Palestina dari Gaza atau memisahkan kedua wilayah Palestina tersebut. Yordania memandang persatuan geografis dan politik wilayah Palestina krusial bagi pembentukan negara Palestina yang berdaulat.

Bersama dengan Presiden UEA, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Raja Abdullah II juga menyampaikan penentangan terhadap rencana Israel memperluas permukiman di Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak 1967. Ekspansi permukiman ilegal dinilai sebagai penghalang utama bagi proses perdamaian dan melanggar hukum internasional. Mereka juga menolak "rencana Israel yang bertujuan untuk melanggengkan pendudukan Gaza dan memperluas kendali militer".

Peringatan dari Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab, mitra penting Yordania di kawasan, turut menyampaikan peringatan keras terkait rencana aneksasi Israel. UEA menegaskan bahwa aneksasi Tepi Barat akan menjadi "garis merah" yang dapat merusak hubungan diplomatik dan stabilitas regional. Posisi tegas UEA ini krusial mengingat peran penting negara tersebut dalam mediasi konflik dan upaya perdamaian di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri UEA dalam pernyataan resmi menyatakan, UEA akan terus berupaya mencapai solusi damai dan berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina, berdasarkan pada solusi dua negara dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Isu aneksasi ini menjadi poin penting dalam negosiasi yang dipimpin AS yang menghasilkan normalisasi hubungan antara UEA dan Israel dalam Perjanjian Abraham tahun 2020.

Yordania Bukan Negara Pengganti Palestina

Raja Yordania berulang kali menegaskan bahwa Yordania tidak akan pernah menjadi "negara pengganti" bagi Palestina. Pernyataan ini respons terhadap saran dari beberapa pihak di Amerika Serikat dan Israel yang mengusulkan agar negara ketiga menampung warga Gaza yang mungkin terusir akibat konflik.

Yordania menegaskan bahwa solusi bagi masalah Palestina harus didasarkan pada hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka di tanah air mereka. Raja Abdullah II menegaskan, Yordania akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai hak-hak mereka yang sah, termasuk hak untuk memiliki negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Reaksi Pejabat Israel

Menanggapi kecaman dari Yordania dan UEA, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, pada Minggu (7/9/2025), memperingatkan bahwa pengakuan negara-negara Barat terhadap negara Palestina dapat memicu tindakan "sepihak" oleh Israel. Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menyerukan aneksasi Tepi Barat sebagai respons atas upaya internasional mengakui negara Palestina. Reaksi beragam dari para pejabat Israel ini mencerminkan perpecahan internal terkait masa depan wilayah Palestina dan dampaknya terhadap hubungan Israel dengan dunia internasional. Situasi ini semakin memperumit upaya mencapai solusi damai dan berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina, menempatkan kawasan Timur Tengah pada titik persimpangan yang kritis.