Kata Macron, Pengakuan Palestina Tak Terbendung, Israel Harus Terima?

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, baru-baru ini menyampaikan pandangannya mengenai pengakuan negara Palestina, sebuah isu yang terus mengemuka di kancah internasional. Macron menegaskan bahwa Israel tidak bisa lagi menghalangi pengakuan ini dengan memperluas serangan di Gaza atau mencaplok wilayah Palestina.

Momentum Pengakuan Palestina yang Tak Terbendung

Pernyataan tegas Macron ini disampaikan melalui platform X, usai berdiskusi dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Pertemuan itu menyoroti pentingnya kerja sama global dalam upaya perdamaian. "Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan," tulis Macron, seolah menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina tak akan surut meski ada aksi militer atau politik sepihak. Pesan ini menjadi sinyal kuat bagi dunia internasional untuk terus fokus pada solusi diplomatik.

Prancis sendiri termasuk di antara negara-negara yang berencana mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB mendatang di New York. Belgia juga baru-baru ini mengumumkan niat serupa, mengikuti jejak Prancis. Langkah ini mencerminkan kekecewaan yang meningkat terhadap stagnasi proses perdamaian dan keinginan untuk mengambil langkah nyata menuju penyelesaian konflik. Inisiatif ini didasari keyakinan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan berkelanjutan menuju perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.

Konferensi Solusi Dua Negara di New York

Macron mengumumkan rencana untuk menggelar Konferensi Solusi Dua Negara di New York pada 22 September mendatang, yang akan dipimpin bersama dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Tujuan konferensi ini adalah untuk menggalang dukungan internasional yang luas bagi solusi dua negara. "Tujuan kami jelas: untuk menggalang dukungan internasional seluas-luasnya bagi Solusi Dua Negara - satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi sah baik rakyat Israel maupun Palestina," tegas Macron. Konferensi ini diharapkan menjadi wadah penting untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai dan mencari titik temu antara kedua belah pihak.

Konferensi ini juga direncanakan untuk membahas langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mewujudkan solusi dua negara, termasuk isu-isu krusial seperti perbatasan, keamanan, pengungsi, dan status Yerusalem. Dengan dihadiri berbagai negara dan organisasi internasional, diharapkan akan tercipta momentum baru yang dapat mendorong kedua belah pihak untuk kembali berunding.

Seruan Macron untuk Gaza dan Reformasi Otoritas Palestina

Dalam pernyataannya, Macron juga menyoroti perlunya penanganan situasi kemanusiaan di Gaza dan reformasi Otoritas Palestina. Ia menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan seluruh sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar ke Gaza, serta pengerahan misi stabilisasi di wilayah tersebut. "Ini akan membutuhkan penerapan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar kepada rakyat Gaza, dan pengerahan misi stabilisasi di Gaza," ujarnya.

Macron juga menekankan pentingnya pelucutan senjata Hamas, pengeluaran kelompok tersebut dari pemerintahan Gaza, reformasi dan penguatan Otoritas Palestina, serta pembangunan kembali Jalur Gaza secara menyeluruh. "Kami juga berupaya memastikan bahwa, setelah itu, Hamas dilucuti dan dikeluarkan dari pemerintahan Gaza, Otoritas Palestina direformasi dan diperkuat, dan Jalur Gaza dibangun kembali sepenuhnya," kata Macron, menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan Gaza demi menciptakan stabilitas jangka panjang.

Reformasi Otoritas Palestina dipandang krusial untuk memastikan bahwa entitas tersebut dapat menjadi mitra yang kredibel dalam proses perdamaian, termasuk peningkatan tata pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan akuntabilitas. Pembangunan kembali Gaza juga menjadi prioritas utama, mengingat kerusakan akibat konflik yang berkepanjangan.

Kritik Terhadap Keputusan Amerika Serikat

Tak hanya menyampaikan dukungannya bagi Palestina, Macron juga mengkritik keputusan Amerika Serikat yang menolak memberikan visa kepada para pejabat Palestina yang akan menghadiri Sidang Umum PBB mendatang. Ia menyebut keputusan tersebut "tidak dapat diterima" dan mendesak agar dibatalkan. "Kami menyerukan agar tindakan ini dibatalkan dan agar perwakilan Palestina dipastikan sesuai dengan Perjanjian Negara Tuan Rumah," tegas Macron.

Kritik ini mencerminkan perbedaan pandangan antara Prancis dan Amerika Serikat mengenai pendekatan terbaik dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Macron berpendapat bahwa penting untuk melibatkan semua pihak dalam proses perdamaian, termasuk pejabat Palestina. Penolakan visa oleh Amerika Serikat dinilai sebagai langkah kontraproduktif yang dapat menghambat upaya diplomatik.

Dengan pernyataan yang tegas dan rencana aksi yang konkret, Macron telah menempatkan Prancis di garis depan upaya internasional untuk mencapai solusi dua negara dan mengakhiri konflik Israel-Palestina. Konferensi di New York pada 22 September mendatang diharapkan menjadi momen penting untuk mendorong momentum baru dan membuka jalan bagi perdamaian yang berkelanjutan.