Israel, Gaza Jadi Milik Kami Jika...

Sorotan dunia kembali tertuju pada Israel. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich melontarkan usulan yang memicu kontroversi: aneksasi bertahap Jalur Gaza jika Hamas menolak menyerah. Usulan ini langsung menuai kecaman keras, terutama dari Palestina yang melihatnya sebagai upaya pendudukan ilegal.

Ultimatum dan Rencana Aneksasi dari Menteri Smotrich

Dalam konferensi pers yang digelar di Yerusalem, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, memaparkan rencana ambisiusnya. Ia menyebutnya sebagai strategi untuk "memenangkan Gaza pada akhir tahun 2025". Inti dari rencana ini adalah ultimatum kepada Hamas yang disertai dengan serangkaian tindakan aneksasi bertahap.

Pilihan bagi Hamas: Menyerah atau Kehilangan Gaza

Smotrich memberikan pilihan tegas kepada Hamas: menyerah, melucuti senjata sepenuhnya, dan membebaskan seluruh sandera yang ditahan sejak konflik yang dimulai pada Oktober 2023. Jika ultimatum ini ditolak, konsekuensinya adalah Israel akan memulai proses aneksasi Jalur Gaza.

"Hamas harus paham, jika mereka menolak menyerah, mereka akan kehilangan kendali atas Gaza," tegas Smotrich saat konferensi pers, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (29/8/2025).

Aneksasi Bertahap: Wilayah Gaza Dicaplok Setiap Minggu?

Apabila Hamas tak menggubris ultimatum tersebut, Smotrich mengusulkan agar Israel mulai mencaplok sebagian wilayah Jalur Gaza setiap minggu, selama empat minggu berturut-turut. Tujuannya, kata Smotrich, adalah untuk secara bertahap menempatkan sebagian besar wilayah kantong Palestina itu di bawah kendali penuh Israel. Strategi ini dirancang untuk menekan Hamas sambil memperluas wilayah Israel secara sistematis.

"Aneksasi bertahap ini akan mengirimkan pesan jelas kepada Hamas bahwa penolakan mereka tidak akan ditoleransi," imbuhnya.

Tahapan Aneksasi Versi Smotrich: Pemindahan Penduduk dan Operasi Militer

Rencana Smotrich menjabarkan beberapa tahapan, termasuk pemindahan penduduk sipil dan operasi militer. Tahap pertama adalah perintah kepada warga Palestina untuk mengungsi ke selatan Jalur Gaza. Setelah itu, pasukan Israel akan mengepung wilayah utara dan tengah Gaza untuk menumpas militan Hamas yang tersisa. Tahap terakhir adalah aneksasi wilayah yang telah dikuasai. Smotrich memperkirakan proses ini dapat diselesaikan dalam tiga hingga empat bulan.

"Dengan memindahkan penduduk sipil untuk sementara, kita bisa meminimalkan korban dan fokus menghancurkan infrastruktur militer Hamas," jelas Smotrich. Ia juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu "untuk segera mengadopsi rencana ini secara penuh".

Reaksi Keras dan Kekhawatiran Kemanusiaan

Usulan Smotrich langsung memicu reaksi keras, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Organisasi kemanusiaan dan pemerintah asing menyatakan keprihatinan mendalam tentang dampak yang mungkin terjadi pada warga sipil Gaza.

Kecaman dari Hamas: Pembersihan Etnis

Hamas, melalui juru bicaranya, mengecam keras usulan Smotrich. Mereka menyebutnya sebagai "dukungan terbuka terhadap kebijakan pemindahan paksa dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina." Pernyataan tersebut mencerminkan ketakutan mendalam di kalangan warga Palestina bahwa rencana Smotrich bertujuan untuk mengusir mereka dari tanah air mereka.

"Usulan ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak-hak dasar manusia," tegas juru bicara Hamas. "Kami akan melawan segala upaya untuk mengusir kami dari tanah kami."

Nasib Warga Sipil Gaza di Ujung Tanduk

Kekhawatiran utama berpusat pada nasib lebih dari dua juta warga Gaza, yang sebagian besar telah mengungsi setidaknya sekali selama konflik. Organisasi bantuan kemanusiaan memperingatkan bahwa pelaksanaan rencana Smotrich dapat memicu krisis kemanusiaan yang lebih parah, dengan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, kekurangan makanan, air, dan layanan kesehatan.

"Memindahkan ratusan ribu orang di tengah konflik adalah resep untuk bencana," kata seorang perwakilan dari badan bantuan PBB. "Kami mendesak semua pihak untuk mengutamakan perlindungan warga sipil dan mencari solusi damai untuk krisis ini."

Masa Depan Gaza: Ketidakpastian dan Implikasi

Usulan Smotrich menghadirkan implikasi besar bagi masa depan Jalur Gaza dan kawasan secara keseluruhan. Selain dampak kemanusiaan langsung, usulan ini berpotensi memperburuk ketegangan regional dan menggagalkan upaya perdamaian yang sedang berlangsung.

Masa depan Jalur Gaza masih menjadi tanda tanya besar. Keputusan akhir mengenai usulan Smotrich berada di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinetnya. Sementara beberapa pihak mendukung rencana tersebut sebagai cara untuk mengamankan Israel dan menghancurkan Hamas, yang lain memperingatkan bahwa hal itu akan mengasingkan komunitas internasional dan memicu lebih banyak konflik.

"Pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat konsekuensi jangka panjang dari tindakan apa pun," kata seorang analis politik Timur Tengah. "Perdamaian dan stabilitas di kawasan ini membutuhkan solusi yang berkelanjutan dan menghormati hak-hak semua pihak."

Saat ini, belum ada kepastian apakah Netanyahu akan menyetujui usulan Smotrich. Perdebatan sengit yang dipicu oleh usulan ini menyoroti perbedaan pendapat yang mendalam di dalam pemerintahan Israel mengenai cara terbaik untuk menangani situasi di Gaza. Perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan nasib wilayah yang dilanda konflik ini. Pernyataan Smotrich ini disampaikan saat pasukan Israel melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kendali Kota Gaza.