Aksi Nekat Pegawai Microsoft Berujung Pemecatan, Ada Apa dengan Israel?

Dua karyawan Microsoft terpaksa kehilangan pekerjaan setelah menggelar aksi protes terkait hubungan bisnis perusahaan dengan Israel. Aksi yang dianggap melanggar aturan internal ini berbuntut pemecatan dan kini menjadi perdebatan publik mengenai batasan kebebasan berpendapat bagi karyawan.

Alasan di Balik Pemecatan

Juru bicara Microsoft mengonfirmasi pemecatan Anna Hattle dan Riki Fameli. Menurutnya, "Pemecatan ini adalah konsekuensi dari pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan dan kode etik kami." Pelanggaran itu sendiri, lanjut juru bicara, berawal dari "pembobolan di kantor eksekutif." Kelompok protes No Azure for Apartheid menyatakan bahwa Hattle dan Fameli menerima kabar pemecatan melalui pesan suara. Microsoft menegaskan komitmennya pada aturan internal dan berupaya menjaga ketertiban serta profesionalisme di lingkungan kerja.

Aksi Protes dan Tuntutan yang Disuarakan

Aksi yang dilakukan Hattle dan Fameli merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar, menuntut Microsoft untuk mengakhiri kemitraan bisnisnya dengan Israel. Mereka, bersama lima orang lainnya (termasuk mantan karyawan Microsoft dan simpatisan), ditangkap setelah menduduki kantor Presiden Microsoft, Brad Smith. "Kami di sini karena Microsoft terus menyediakan alat bagi Israel untuk melakukan tindakan yang tak bisa dibenarkan, sambil menyesatkan para pekerjanya tentang kenyataan ini," ujar Hattle dalam pernyataan sebelum pemecatannya. Kelompok No Azure for Apartheid, yang mengambil nama dari layanan cloud Microsoft Azure, aktif mengkampanyekan pemutusan hubungan bisnis Microsoft dengan Israel serta kompensasi bagi warga Palestina yang terdampak.

Respon Microsoft Terhadap Aksi Protes

Brad Smith dari Microsoft sebelumnya telah merespons aksi protes serupa. "Kami menghormati kebebasan berekspresi yang dinikmati setiap orang di negara ini, selama mereka melakukannya secara sah," katanya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Microsoft menghargai hak karyawan untuk berpendapat, asalkan sesuai dengan hukum dan kebijakan perusahaan. Namun, aksi pendudukan dan "pembobolan" yang dilakukan Hattle dan Fameli dinilai telah melewati batas. Perusahaan berupaya menyeimbangkan antara menghormati kebebasan berekspresi dan menegakkan aturan internal.

Investigasi Penggunaan Azure di Israel

Isu utama dalam protes ini adalah dugaan pemanfaatan layanan cloud Azure milik Microsoft oleh badan pengawasan militer Israel. Investigasi oleh beberapa media, termasuk The Guardian dan +972 Magazine, mengungkapkan bahwa Azure digunakan untuk menyimpan rekaman panggilan telepon seluler warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Investigasi tersebut juga mengklaim bahwa Israel bergantung pada Azure untuk melakukan pengintaian terhadap warga Palestina. Menanggapi temuan ini, Microsoft menyatakan akan menunjuk firma hukum Covington & Burling LLP untuk melakukan peninjauan independen. Langkah ini menunjukkan keseriusan Microsoft dalam menanggapi tuduhan tersebut dan komitmennya untuk memastikan penggunaan teknologinya sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum.

Protes Karyawan Microsoft Sebelumnya

Kasus Hattle dan Fameli bukan satu-satunya. Pada bulan April lalu, CEO Microsoft AI, Mustafa Suleyman, sempat diinterupsi oleh seorang karyawan pro-Palestina saat perayaan ulang tahun ke-50 perusahaan. Karyawan tersebut, bersama seorang pengunjuk rasa lainnya, juga dipecat. Rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya ketegangan internal yang berkelanjutan di Microsoft terkait isu sensitif ini. Perusahaan berupaya menjalin hubungan bisnis yang menguntungkan, termasuk dengan Israel. Di sisi lain, sebagian karyawan merasa bahwa hubungan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Kasus-kasus ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi perusahaan teknologi dalam menavigasi isu-isu geopolitik yang sensitif, yang berdampak pada reputasi perusahaan, moral, dan kepercayaan karyawan.