Israel Mantap dengan Rencana di Tepi Barat, Reaksi PBB?

Keputusan Israel untuk melanjutkan proyek pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang dikenal dengan nama "proyek E1", langsung menuai kritik tajam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB mengingatkan bahwa proyek ini berpotensi menciptakan dampak kemanusiaan yang dahsyat bagi warga Palestina.

Kecaman Keras dari PBB Atas Proyek Permukiman E1

Persetujuan Israel atas proyek permukiman "E1" di wilayah Tepi Barat langsung memicu reaksi keras dari PBB. Organisasi dunia tersebut mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait potensi dampak kemanusiaan yang bisa menimpa penduduk Palestina dan mengganggu stabilitas kawasan.

Antonio Guterres Angkat Bicara

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tanpa ragu mengecam langkah Israel tersebut. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, pada Kamis (21/8/2025), Guterres mendesak Pemerintah Israel untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pembangunan permukiman. "Sekretaris Jenderal mengecam keputusan Komite Perencanaan Tinggi yang menyetujui pembangunan lebih dari 3.400 unit perumahan di area E1, Tepi Barat yang diduduki," tegas Dujarric dalam pernyataan resmi.

Guterres menegaskan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, jelas melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB. Ia mewanti-wanti bahwa "kemajuan proyek ini menjadi ancaman nyata bagi solusi dua negara. Proyek ini akan memecah wilayah Tepi Barat menjadi utara dan selatan, serta berdampak serius pada kedaulatan wilayah Palestina yang diduduki." Pernyataan ini menggarisbawahi betapa PBB mencemaskan dampak proyek ini terhadap upaya perdamaian di wilayah tersebut.

Peringatan Serius dari OCHA

Tak hanya Sekretaris Jenderal, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) juga menyampaikan peringatan keras terkait proyek E1. OCHA menyatakan proyek tersebut mengancam pergerakan dan akses warga Palestina karena "secara efektif akan memisahkan Tepi Barat bagian utara dan tengah dari wilayah selatan."

"Rencana ini akan membawa dampak kemanusiaan yang menghancurkan, terutama bagi warga Palestina di wilayah tersebut, namun juga bagi wilayah Palestina yang diduduki secara luas," ungkap OCHA dalam pernyataannya. Secara spesifik, OCHA menyoroti bahwa proyek E1 "secara khusus menempatkan 18 komunitas Bedouin Palestina pada risiko pengungsian yang lebih besar."

OCHA juga menyoroti dampak pembangunan jalan pintas yang merupakan bagian dari proyek E1. Jalan ini dirancang untuk mengalihkan lalu lintas warga Palestina dari jalan utama Yerusalem-Yerikho. Namun, OCHA memperingatkan bahwa "ruas jalan tersebut merusak keutuhan wilayah, memperpanjang waktu tempuh, dan berdampak negatif pada mata pencaharian serta akses masyarakat terhadap berbagai layanan."

"Proyek E1": Rencana yang Menuai Kontroversi

Proyek E1, yang berlokasi di Yerusalem Timur, telah lama menjadi sumber kontroversi. Rencana ini mencakup pembangunan ribuan unit perumahan yang akan menghubungkan permukiman Ma'ale Adumim dengan Yerusalem. Jika terealisasi, proyek ini akan secara signifikan memecah wilayah Tepi Barat dan mempersulit pendirian negara Palestina yang berdaulat.

Ambisi Israel untuk membangun permukiman di lahan seluas kurang dari 12 kilometer persegi ini, telah terhenti selama bertahun-tahun akibat tentangan dari komunitas internasional. Pihak internasional menilai proyek tersebut mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan, karena secara geografis akan memisahkan wilayah utara dan selatan Tepi Barat.

Reaksi Israel: Dukungan Penuh dari Menteri Keuangan

Bertentangan dengan kecaman internasional, persetujuan "proyek E1" justru disambut dengan dukungan penuh dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Ia bahkan memberikan pujian atas persetujuan akhir yang diberikan oleh komisi perencanaan Kementerian Pertahanan pada Rabu (20/8) waktu setempat.

"Dengan E1, kita akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina sedang dihapus, bukan dengan slogan-slogan tetapi dengan tindakan," tegas Smotrich dalam pernyataan terbarunya setelah persetujuan akhir tersebut. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa pembangunan permukiman merupakan strategi untuk mengubah lanskap demografis dan geopolitik di wilayah tersebut.

Posisi Hukum Internasional Mengenai Permukiman Israel

Keberadaan permukiman Israel di Tepi Barat adalah isu yang sangat diperdebatkan dalam hukum internasional. Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak tahun 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah pembangunannya mendapatkan izin dari otoritas Israel. Pandangan ini didasarkan pada Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang kekuatan pendudukan memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki.

Meski demikian, Israel membantah bahwa Konvensi Jenewa Keempat berlaku untuk Tepi Barat, dengan alasan bahwa wilayah tersebut tidak diperoleh dari negara berdaulat dan statusnya masih dalam sengketa. Pandangan ini ditentang oleh sebagian besar komunitas internasional, yang berpendapat bahwa hukum humaniter internasional berlaku untuk semua wilayah yang diduduki secara militer.

Situasi ini terus menjadi sumber ketegangan antara Israel dan Palestina, serta antara Israel dan komunitas internasional. Proyek E1, khususnya, menjadi simbol dari konflik yang lebih luas mengenai tanah dan masa depan kawasan. Proyek ini tidak hanya berdampak pada kehidupan ribuan warga Palestina, tetapi juga mengancam prospek perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.

Saat ini, belum ada tanggapan langsung dari Pemerintah Israel mengenai pernyataan PBB. Dampak jangka panjang dari proyek E1 masih belum jelas, tetapi sudah jelas bahwa rencana tersebut akan terus menjadi titik sengketa utama dalam konflik Israel-Palestina. Situasi ini memerlukan perhatian dan tindakan serius dari komunitas internasional untuk melindungi hak-hak warga Palestina dan mempromosikan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk konflik tersebut. PBB diperkirakan akan terus memantau perkembangan situasi dan menyerukan dialog antara semua pihak yang terlibat.